Syarat Bagi Warga Yang Ingin Mengonversi Sepeda Motor Konvensional ke Listrik Motor Listrik. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah akan memberikan bantuan sebagai insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta per unit yang dialokasikan bagi 250.000 unit motor di tahun 2023.

Sebanyak 250.000 unit motor tersebut terdiri dari 200.000 unit untuk pembelian sepeda motor baru dan 50.000 unit untuk konversi sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik.

Baca Juga:

Pemerintah Berikan Subsidi Rp 7 Juta untuk 250.000 Unit Motor Listrik

"Untuk yang bantuan pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik baru sebesar Rp 7 juta rupiah per unit sepeda motor untuk 200.000 unit di tahun 2023," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu.

Dalam program bantuan pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik baru, motor listrik yang mendapatkan bantuan pemerintah adalah yang diproduksi di Indonesia, dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40 persen atau lebih.

Kemudian, produsen motor listrik yang memiliki kriteria yang dipersyaratkan tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan dan berkomitmen untuk memproduksi sepeda motor dalam jumlah tersebut.

Selanjutnya, target penerima bantuan pemerintah untuk konversi sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik diutamakan adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) khususnya penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan pelanggan listrik 450 sampai 900 VA.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan beberapa syarat bagi masyarakat yang ingin mengonversi sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik.

"Kami dari Kementerian ESDM terkait dengan program KBLBB (kendaraan bermotor listrik berbasis baterai) ini bisa pastikan kami siap untuk menyalurkan bantuan pemerintah khususnya untuk program konversi," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana.

Pertama, kata dia, motor yang masih layak jalan dengan kapasitas 110-150 CC.

"Saya mulai dari motornya sendiri, motor seperti apa sih? ya kalau yang sudah mogok jangan lah. Untuk benda mati dihidupkan kembali melalui konversi, tidak. Ini yang masih layak jalan, artinya yang biasa kita pakai keseharian dan kemudian itu kita konversi dan kalau bicara CC-nya mungkin di antara 110-150 CC. Jadi, moge tidak termasuk," kata Rida.

Kedua, dari sisi administrasi seperti kelengkapan STNK dan BPKB.

"Kemudian dari sisi administrasinya pasti harus ada STNK-nya. Jadi, poinnya adalah motor yang legal dan STNK-nya dan KTP-nya mohon pengertiannya untuk sama agar kemudian tidak disalahgunakan. Kalau teman-teman punya motor dua, hak menerima bantuannya untuk sementara hanya satu biar yang lain kebagian," ungkap Rida.

Ketiga, kata dia, dikonversi di bengkel yang bersertifikasi.

"Yang ketiga bengkelnya, tentu saja harus dikonversi di bengkel yang bersertifikasi dan sertifikat ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Nanti kami sediakan aplikasinya sehingga teman-teman juga akan mudah mendapatkan daftar bengkel untuk mengonversi di mana saja," tuturnya. (Asp)

Baca Juga:

Ofero Rilis 3 Sepeda dan Motor Listrik di IIMS 2023

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pecahkan Rekor MURI, Ariawan Gunadi Jadi Profesor Hukum Bisnis Termuda di Indonesia
Indonesia
Pecahkan Rekor MURI, Ariawan Gunadi Jadi Profesor Hukum Bisnis Termuda di Indonesia

Ariawan kelahiran 19 Maret 1985, itu artinya dia dikukuhkan menjadi guru besar tetap di usia yang sangat muda, 38 tahun. Semua prestasi itu malah terus membuatnya ingin semakin bermanfaat untuk masyarakat.

Presiden Jokowi Jajal Naik Kereta LRT Jabodebek
Indonesia
Presiden Jokowi Jajal Naik Kereta LRT Jabodebek

Uji coba terbatas (trial operation) LRT Jabodebek akan dilakukan pada 12 Juli hingga Agustus 2023 dan ditargetkan sudah beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023.

Indonesia dan AS Dorong Peningkatan Investasi dan Penguatan Kerja Sama Ekonomi Strategis
Indonesia
Indonesia dan AS Dorong Peningkatan Investasi dan Penguatan Kerja Sama Ekonomi Strategis

Berbagai topik yang menjadi perhatian dalam pertemuan antara Menko Airlangga dengan Secretary Raimondo

[HOAKS atau FAKTA]: COVID-19 Sudah Diprediksi Sejak 2013
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: COVID-19 Sudah Diprediksi Sejak 2013

Akun Twitter @InternetH0F (internet hall of fame) mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan foto tentang prediksi virus corona.

KJRI Minta WNI Berobat di Penang Bayar Dengan Mata Uang Rupiah
Indonesia
KJRI Minta WNI Berobat di Penang Bayar Dengan Mata Uang Rupiah

Pada periode Januari-Juli 2023, terdapat 53.841 pasien asal Indonesia yang berobat di Penang.

Anggota Brimob Curhat Dimutasi dan Setor Duit ke Atasan Bakal Jalani Sidang Etik
Indonesia
Anggota Brimob Curhat Dimutasi dan Setor Duit ke Atasan Bakal Jalani Sidang Etik

Tindakan Bripka Andry curhat di sosial media sebagai perbuatan keliru, karena personel Polri memiliki aturan sendiri dalam menyampaikan uneg-unegnya.

Radikalisasi Online Sasar Kelompok Rentan dari Remaja hingga Perempuan
Indonesia
Radikalisasi Online Sasar Kelompok Rentan dari Remaja hingga Perempuan

Terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat di Indonesia.

[HOAKS atau FAKTA]: NasDem dan PKS Deklarasikan Anies-Jusuf Kalla di Pilpres 2024
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: NasDem dan PKS Deklarasikan Anies-Jusuf Kalla di Pilpres 2024

NasDem dan PKS jawab tantangan dari PDIP dengan mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dengan Jusuf Kalla.

Pemprov DKI Diminta Kaji Ulang Bisnis Indekos Apartemen Cegah TPPO
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Kaji Ulang Bisnis Indekos Apartemen Cegah TPPO

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meminta Pemprov DKI Jakarta untuk kembali mengkaji ulang dan menertibkan bisnis sewa indekos, hunian sementara, apartemen, perhotelan, hingga bisnis berkedok hiburan yang kerap kali menjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Sandiaga Tegaskan PPP Istiqomah dengan PDIP
Indonesia
Sandiaga Tegaskan PPP Istiqomah dengan PDIP

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno, menegaskan partainya akan tetap dengan komitmen politiknya bersama PDI Perjuangan (PDIP) untuk berkoalisi dalam pemenangan Pemilu 2024.