Syahganda Nainggolan Cs Dinilai Tak Pantas Diborgol dan Pakai Baju Tahanan Lieus Sungkharisma. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Penangkapan sejumlah pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan menunjukkan mereka ke depan publik dengan baju tahanan menuai kritikan.

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma mengkritik perlakuan polisi terhadap mereka.

Lieus berpendapat, pemakaian baju tahanan dengan mengikat tangan mereka menggunakan borgol itu sangat merendahkan martabat dan terkesan sengaja dilakukan polisi sebagai tindakan dengan maksud menghinakan para tersangka.

Baca Juga:

Petinggi KAMI Diborgol dan Dipamerkan ke Publik, Fadli Zon: Belanda Lebih Manusiawi

Padahal, menurut Lieus, belum pernah ada koruptor di negeri ini yang sudah terang-terangan merugikan negara miliaran bahkan triliunan rupiah diperlakukan seperti itu oleh polisi.

“Tidak ada koruptor yang ditangkap polisi dan dipamerkan ke publik dengan tangan diborgol,” kata Lieus dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Jumat (16/10).

Ia menyebut, perlakuan polisi itu sungguh disayangkan. Mereka ini bukan koruptor. Juga bukan pelaku kriminal. Mereka ditangkap hanya karena menyatakan pendapat yang berbeda dengan kehendak pemerintah.

"Kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Ini jelas perlakukan yang sangat tidak adil dari aparat kepolisian dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Presidium KAMI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (tengah) saat akan menjenguk rekannya yang ditahan, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10/2020). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)
Presidium KAMI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (tengah) saat akan menjenguk rekannya yang ditahan, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10/2020). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Apalagi, lanjut Lieus, para aktivis itu jangankan diborgol ditahan saja tidak pantas.

“Masak sih di negeri yang katanya menganut demokrasi, orang ditahan hanya karena menyatakan pendapat yang berbeda dari kehendak pemerintah?” tanyanya.

Salah satu deklarator KAMI ini menyebut, selain dari pendapat Syahganda cs yang berbeda dengan kehendak pemerintah, para aktivis yang ditahan itu adalah orang-orang baik.

“Saya sangat yakin kecintaan mereka pada bangsa dan negara ini sangat besar. Karena itulah mereka berani mengambil risiko meski harus berhadap-hadapan langsung dengan penguasa,” ujarnya.

Baca Juga:

Insiator KAMI Diperlakukan bak Teroris, Jimly: Penjara Bukan untuk yang Beda Pendapat

Karenanya, Lieus meminta polisi menghentikan semua tindakan represif terhadap pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.

“Polisi berhentilah menjadi alat kekuasaan. Jadilah aparat keamanan yang mengayomi seluruh warga negara dengan adil,” pungkas Lieus.

Seperti diketahui, Syahganda Nainggolan, Junhur Hidayat, Anton Permana langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sangkaan itu mengakibatkan mereka langsung ditahan dengan dipakaikan baju tahanan, lengkap dengan borgol plastik yang mengikat tangan mereka. Perlakukan polisi inilah yang mengundang reaksi keras dari berbagai pihak. (Knu)

Baca Juga:

Gatot dan Din Syamsudin Diminta Siapkan Bantuan Hukum untuk Petinggi KAMI yang Ditangkap

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kendaraan yang Coba Kabur dari Jabodetabek Makin Banyak
Indonesia
Kendaraan yang Coba Kabur dari Jabodetabek Makin Banyak

Jumlah ini ternyata lebih banyak ketimbang hari sebelumnya yang cuma 895 kendaraan.

Polri Periksa Wartawan Senior Terkait Kasus Said Didu
Indonesia
Polri Periksa Wartawan Senior Terkait Kasus Said Didu

"HA berperan sebagai pewawancara dan yang merekam wawancara bersama SD," tuturnya

Melanggar Protokol Kesehatan Saat Tahapan Pilkada Bisa Kena Pidana
Indonesia
Melanggar Protokol Kesehatan Saat Tahapan Pilkada Bisa Kena Pidana

Di UU Pilkada maupun peraturan KPU tidak mengatur sanksi pidana untuk pelanggar protokol kesehatan tapi ada UU lain di luar UU pilkada

Taliban Tuntut Joe Biden Penuhi Janji Penarikan Pasukan AS
Dunia
Taliban Tuntut Joe Biden Penuhi Janji Penarikan Pasukan AS

Kelompok Taliban Afghanistan pada Selasa menuntut pemerintahan Amerika Serikat pimpinan Presiden terpilih Joe Biden memenuhi perjanjian pada Februari untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan.

Jangan Bicara dan Makan Minum di Transportasi Umum, Ini Bahayanya
Indonesia
Jangan Bicara dan Makan Minum di Transportasi Umum, Ini Bahayanya

Yurianto menyebut apabila etika itu diabaikan, maka berpotensi memicu meluasnya penyebaran virus corona di dalam transportasi umum.

Indonesia Urutan Ke-23 Dunia Sebaran Kasus COVID-19
Indonesia
Indonesia Urutan Ke-23 Dunia Sebaran Kasus COVID-19

Angka tersebut turut menyumbang 0,66 persen dari total kasus secara global yang mencapai 23.260.775 positif COVID-19.

PPDB 2020 Dinilai Terlalu Dipaksakan
Indonesia
PPDB 2020 Dinilai Terlalu Dipaksakan

Kebijakan ini dinilai tidak manusiawi karena digelar di tengah masyarakat yang tengah mengalami kesulitan akibat pandemi virus corona.

Kontestan Pilkada Diharap Tak Gunakan Pandemi COVID-19 'Goda' Wong Cilik
Indonesia
Kontestan Pilkada Diharap Tak Gunakan Pandemi COVID-19 'Goda' Wong Cilik

Kondisi pandemi COVID-19 sangat berpotensi menghadirkan praktik politik dengan dalih ekonomi yang kian sulit

Kasus COVID-19 Melonjak, Australia Perluas Lockdown
Dunia
Kasus COVID-19 Melonjak, Australia Perluas Lockdown

Para pejabat memperingatkan akan menerapkan hukuman lebih keras terhadap orang-orang yang tidak mematuhi perintah isolasi.

Gedung DPRD DKI Jakarta Ditutup
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Ditutup

Ketiganya terkena virus COVID-19 dari luar kantor DPRD