Syahganda Nainggolan Cs Diborgol Dinilai Tak Etis Rilis penangkapan petinggi KAMI di Mabes Polri. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Langkah Bareskrim Polri menampilkan Syahganda Nainggolan cs dengan baju tahanan terkesan kurang etis.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyebut, secara kesantunan publik, menampilkan Syahganda cs dengan baju tahanan seharusnya tak perlu.

"Harusnya saat konpers tak perlu ditampilkan. Apalagi ancaman hukuman rendah," kata Trubus kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (19/10).

Baca Juga:

Syahganda Nainggolan Cs Dinilai Tak Pantas Diborgol dan Pakai Baju Tahanan

Trubus melanjutkan, apa yang dilakukan Syahganda dan Jumhur Hidayat bukan kejahatan luar biasa. Mengingat mereka hanya menyampaikan kritik dan masukan.

"Semua orang diperlakukan sama saya setuju. Tapi tak perlu sampai diborgol dan dipakaikan baju tahanan" ungkap Trubus.

Sementara itu, terkait dengan barang bukti yang hanya Rp500 ribu, Trubus menyebut hal itu sudah masuk katagori pidana.

"Soal uang Rp500 ribu jangan dilihat jumlahnya, kalah secara hukum buktinya ada, ada penggalangan dana. Hukum itu gak lihat jumlah, tapi niatnya," sebut Trubus.

Presidium KAMI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (tengah) saat akan menjenguk rekannya yang ditahan, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10/2020). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)
Presidium KAMI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (tengah) saat akan menjenguk rekannya yang ditahan, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10/2020). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Langkah Polri menampilkan dan memborgol pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditetapkan sebagai tersangka saat jumpa pers kemarin menuai kritik di media sosial. Polri menjawab kritik itu.

Saat jumpa pers kemarin, para tersangka dugaan ujaran kebencian dan penghasutan terlihat mengenakan baju tahanan oranye dan kedua tangan diikat tali ties.

Perlakuan terhadap para tersangka itu menuai kritik dari sejumlah kalangan, salah satunya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini merupakan anggota DPD Jimly Asshiddiqie.

"Ditahan saja tidak pantas apalagi diborgol untuk kepentingan disiarluaskan. Sebaai pengayom warga, polisi harusnya lebih bijaksana dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Carilah orang jahat, bukan orang salah atau yang sekedar 'salah'," cuit Jimly.

Baca Juga:

Tampilkan Syahganda Cs dengan Baju Tahanan dan Diborgol, Bareskrim Ingin Transparan

Bareskrim Polri memamerkan anggota dan petinggi KAMI yang menjadi tersangka terkait demo ricuh. Polri mengungkapkan ada 9 orang yang ditetapkan menjadi tersangka.

Dia membandingkan perlakuan ke para tersangka, di antaranya Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan, dengan teroris atau koruptor.

"Kapolri, Mas Idham Azis mungkin maksudnya memborgol Jumhur, Syahganda dkk supaya ada effek jera. Tetapi itu tidak akan effektif dan merusak image Polri, ternyata hanya jadi alat kekuasaan - it's to far off-side ! Mereka bukan terorist atau koruptor," cuit Rizal Ramli.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menjawab pertanyaan wartawan soal kritik tersebut. Awi menegaskan para pentolan KAMI itu diperlakukan sama seperti tersangka lain.

"Selama ini kita sampaikan, sama kan tidak ada perbedaan dengan tersangka lain kan," kata Awi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (16/10). (Knu)

Baca Juga:

Din Syamsuddin Akan Temui Kapolri Minta Syahganda Cs Dibebaskan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
2 WNI Positif Corona, DPR: Saatnya Buktikan Kemampuan Alat dan Ahli Pemerintah
Indonesia
2 WNI Positif Corona, DPR: Saatnya Buktikan Kemampuan Alat dan Ahli Pemerintah

Saleh menilai pemerintah Indonesia perlu menjaga pintu-pintu masuk ke Indonesia

[HOAKS atau FAKTA]: 43 Ekor Buaya Lepas di Aliran Sungai Cisadane
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 43 Ekor Buaya Lepas di Aliran Sungai Cisadane

Beredar pesan berantai di Whatsapp tentang himbauan untuk warga bantaran sungai Cisadane untuk tidak beraktifitas di sekitar bantaran karena ada 43 ekor buaya yang lepas di aliran Sungai Cisadane.

 Dampak COVID-19, Belasan WNA Dapatkan Izin Tinggal Darurat dari Imigrasi Surakarta
Indonesia
Dampak COVID-19, Belasan WNA Dapatkan Izin Tinggal Darurat dari Imigrasi Surakarta

Said mengungkapkan sesuai aturan baru dari pusat tentang izin tinggal orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia setelah tanggal 5 Februari 2020 dan izin tinggalnya sudah habis maka tidak dikenakan biaya overstay.

[HOAKS atau FAKTA]: Pendatang yang Masuk ke Malang Langsung Dikarantina 14 Hari
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pendatang yang Masuk ke Malang Langsung Dikarantina 14 Hari

Akun Facebook bernama Amar Senengan Ku mengunggah status pada tanggal 13 Desember 2020 berupa informasi yang menyebut Malang masuk zona hitam COVID-19.

Kereta Api Tak Terdampak Banjir Jakarta, Beroperasi Sesuai Jadwal
Indonesia
Kereta Api Tak Terdampak Banjir Jakarta, Beroperasi Sesuai Jadwal

Untuk perjalanan KR saat ini terpantau normal di semua lintasan

Terbitkan Protokol Kesehatan, Kemenag: Panduan Umat Beribadah dan Aman dari COVID-19
Indonesia
Terbitkan Protokol Kesehatan, Kemenag: Panduan Umat Beribadah dan Aman dari COVID-19

kini pemerintah ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa pandemi global COVID-19 yang telah melanda dunia termasuk Indonesia bukanlah suatu hal yang dapat dilalui dalam waktu singkat.

Tim Medis Mulai Ditarik dari Episentrum Virus Corona Hubei
Dunia
Tim Medis Mulai Ditarik dari Episentrum Virus Corona Hubei

Penarikan petugas medis harus dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pasien tetap mendapatkan perawatan yang memadai dan pelayanan kesehatan.

Kehalalan Vaksin Corona dari Tiongkok Belum dapat Lampu Hijau dari MUI
Indonesia
Kehalalan Vaksin Corona dari Tiongkok Belum dapat Lampu Hijau dari MUI

"Kalau soal kehalalan vaksin sampai sekarang belum, karena MUI belum melaporkan," ujar Masduki

Kapolda Metro Buka-bukaan Alasan Jakarta Paling Banyak Penderita COVID-19
Indonesia
Kapolda Metro Buka-bukaan Alasan Jakarta Paling Banyak Penderita COVID-19

Lalu, bulan Oktober merupakan kampanye jaga jarak

PSBB Total di DKI, Warga Jakarta Dilarang Keras Kumpul Lebih dari 5 Orang
Indonesia
PSBB Total di DKI, Warga Jakarta Dilarang Keras Kumpul Lebih dari 5 Orang

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta akan diberlakukan lagi pada 14 September 2020 dengan sejumlah persyaratan.