Swasembada Sapi Dorong Peningkatan Kesejahteraan Peternak dan Pemenuhan Pasokan Daging Sapi. Foto: ist

MerahPutih.com - Permasalahan kelangkaan daging sapi ataupun melonjaknya harga daging sapi khususnya menjelang bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri serta pada hari-hari besar keagamaan, selalu terulang. Padahal, pemerintah dapat melakukan berbagai langkah antisipatif dalam memenuhi pasokan daging sapi menghadapi momen-momen penting bagi masyarakat Indonesia itu.

Keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengendalikan keberhasilan program swasembada sapi itu, diharapkan dapat diwujudkan secara optimal. Utamanya bagi pemenuhan pasokan daging sapi secara nasional maupun untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak Indonesia.

"Program swasembada sapi mendesak diwujudkan, karena itu program ini harus di bawah kendali Presiden Jokowi," kata Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan Kerjasama, Fapet UGM Bambang Suwignyo, Ph.D dalam keterangan tertulisnya di Yogyakarta, Minggu (29/4)

Sapi. Foto: Ist

Ia mengatakan, peran pengendalian presiden sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Khususnya, dalam memberikan kepastian regulasi dan kebijakan untuk mendukung dan melindungi cita-cita berswasembada. Sebab, cita-cita itu memerlukan konsistensi, kejelasan tahapan dan pasti melibatkan banyak sektor serta jangka panjang.

“Satu-satunya jalan untuk berswasembada secara berdaulat adalah dengan cara meningkatkan populasi sapi dan kerbau di seluruh Indonesia. Mengingat besarnya kebutuhan masyarakat akan daging sapi dan kerbau, sementara produksi dalam negeri cukup rendah,” ungkap dia.

Kebutuhan Nasional

Sebelumnya, kata Bambang, pemerintah menargetkan program swasembada daging sapi pada tahun 2010, lalu direvisi menjadi tahun 2014. Kebutuhan daging sapi dapat diprediksi dari angka konsumsi daging sapi nasional yaitu sebesar 2,38 kg per kapita per tahun atau setara 21,27% dari total konsumsi daging nasional. Jika penduduk diasumsikan sejumlah 240 juta jiwa, maka diperlukan daging yang berasal dari sapi sejumlah 571,2 ribu ton per tahun.

“Dan jika dalam bentuk ternak hidup maka setara dengan ternak sapi sebanyak 4,76 juta ekor per tahun. Asumsinya, berat hidup sapi mencapai 300 kg per ekor,” terang Bambang.

Sementara itu, lanjutnya, swasembada sapi disebut berhasil ketika dapat memenuhi 90% dari kebutuhan nasional. Itu sebab, katanya lagi, pemerintah harus menyediakan sapi-kerbau untuk dipotong sejumlah 4,28 juta ekor. Jumlah ini setara dengan 31% dari total populasi yang ada.

Daging Sapi. Foto: Pixabay

Menurut dia, jika program swasembada sapi tetap dipaksakan memenuhi 90% kebutuhan daging sapi-kerbau hanya mengandalkan dari dalam negeri, dengan asumsi trend pertumbuhan ternak tidak berubah, maka sapi-kerbau Indonesia akan habis dalam waktu 5 tahun.

“Jika langkah ini tidak dikendalikan segera melalui swasembada sapi yang terarah, terencana, terprogram, dengan road map yang jelas dan terintegrasi, maka pemerintah dapat terjebak pada kesulitan lebih rumit untuk memenuhi kebutuhan sapi secara nasional. Sehingga biaya yang diperlukan untuk kebutuhan itu menjadi kian melonjak,” papar Bambang.

Jumlah ideal sapi potong, jelasnya, untuk berswasembada adalah 62 juta ekor, sedangkan saat ini Indonesia baru ada sekitar 15 juta ekor. Sehingga tidak masalah jika pemenuhan daging sapi dikombinasikan dengan impor sampai jangka waktu tertentu atau sesuai road map.

“Namun hendaknya diprioritaskan dalam bentuk sapi hidup, bukan daging beku,” terang Bambang lagi.

Pelibatan Peternak

Peternakan sapi. Foto: ist

Ia mengusulkan, agar pemerintah melibatkan para peternak di daerah untuk bersama menyukseskan program swasembada sapi. Caranya, kata dia, dengan melibatkan peternak untuk mengelola sapi bibit indukan impor dan pengamanan sapi betina produktif yang dibeli pemerintah. Pengamanan sapi betina produktif berarti bahwa setiap ada sapi betina produktif yang akan dipotong maka dibeli oleh pemerintah.

Ia menuturkan, bahwa realita di lapangan mencatat bahwa populasi sapi terbesar ada di peternak mencapai 90%. Jadi bukan di perusahaan peternakan. Sementara itu, jumlah petani Indonesia yang didalamnya termasuk peternak sebanyak 28 juta rumah tangga pertani (RTP), dimana sekitar 40% diantaranya tidak memiliki lahan.

“Jadi sapi-kerbau sejumlah 62 juta ekor dapat dipercayakan kepada 16,9 juta RTP berlahan, atau kepada 6,5 juta RTP eksisting. Sehingga mendukung tingkat kesejahteraan peternak domestik,” papar Bambang.

Sinergi BUMN

Selain itu, lanjut Bambang, pemerintah juga melibatkan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kementerian untuk bersinergi dalam upaya peningkatan populasi sapi-kerbau melalui pemanfaatan lahan negara yang dikelola BUMN dan kementerian.

“Intinya, negara perlu hadir secara konkrit dari aspek regulasi hingga operasionalisasinya,” katanya lagi.

Sebagai contoh, katanya, lahan sawit Indonesia mencapai hampir 10 juta ha. Jika ada 1 ekor sapi setiap hektarnya maka lahan sawit dapat menampung 10 juta ekor sapi. Sementara hutan Indonesia mencapai kisaran 140 juta ha, sehingga langkah sinergi menjadi suatu keniscayaan untuk diwujudkan.

Ia menambahkan, menjelang bulan Puasa dan Idul Fitri harga daging sapi acapkali melonjak drastis. Karena itu, sudah saatnya pengendalian harga daging sapi diwujudkan secara optimal melalui program swasembada sapi. Sehingga kesejahteraan peternak nasional meningkat sekaligus pemerintah memastikan ketersediaan pasokan daging sapi-kerbau.

Sapi. Foto: ist

Apalagi, tambahnya lagi, lonjakan harga sapi setiap tahunnya menjadi isu yang selalu diperbincangkan dan merebut perhatian pemerintah dan masyarakat. Khususnya menjelang hari besar keagamaan di Indonesia. Seolah pemerintah tidak belajar dari peristiwa-peristiwa tahun sebelumnya tentang upaya menjaga ketersediaan pasokan sapi-kerbau.

“Persoalan sapi memang tidak sesederhana menghitung harganya. Presiden perlu mendapatkan input yang jujur dan jelas, tidak sekedar asal bapak senang (ABS), agar presiden dapat memutuskan dengan cepat, cermat, dan tepat. Kebijakan persapian sebaiknya diprioritaskan secara jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Sehingga keputusan yang diambil bukanlah kebijakan reaktif semata. Lebih baik mundur selangkah untuk bersiap lari cepat daripada jalan ditempat,” imbuh Bambang.

Janji Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas harga pangan menjelang puasa dan lebaran.

Terkait pasokan daging sapi, Mendag mengatakan pemerintah sudah menyediakan daging sapi beku impor dengan harga Rp 80.000 per kilo.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

"Seluruh importir wajib memasukkan kualitas daging setara paha depan dan karkas (daging yang masih menyatu dengan tulang). Jika sampai ada importir yang tidak mau, kita akan coret dari daftar importir," ujar Mendag. (*)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH