Suswono Sebut PKS Tidak Pernah Mengkhianati Anies

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 13 September 2024
Suswono Sebut PKS Tidak Pernah Mengkhianati Anies

Pasangan calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono. (Foto: MerahPutih.com/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Suswono mengaku mendapati banyak orang gusar terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena dianggap mengkhianati eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal tersebut berkaitan dengan tak diikutsertakannya Anies dalam Pilkada Jakarta sehingga menimbulkan gerakan coblos 3 paslon.

“Ya, saya kira karena kita belum berkomunikasi saja secara intens ya. Beberapa orang yang tadinya agak marah-marah ke PKS,” kata Suswono di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9)

Akan tetapi, Suswono mengaku berkomunikasi dan mengajak para pemilih untuk diskusi terkait ancaman tersebut lantaran PKS dianggap mengkhianati Anies.

“Bahasa-bahasa yang kasar-kasar apa yang dulu katanya PKS mengkhianati Pak Anies, nggak pernah lah PKS mengkhianati Pak Anies, bagaimana,” tuturnya.

Baca juga:

Gerakan Coblos 3 Paslon di Pilkada Jakarta Bentuk Kemarahan, Pengamat: Jangan Sampai Berlanjut

Suswono lantas membahas soal pihaknya yang sudah berusaha memenangkan Anies di Pilpres 2024. Akan tetapi, ia menilai presiden belum menjadi takdir bagi mantan menteri pendidikan itu.

“Kita kan kemarin all out membantu kemenangan beliau cuma memang ya belum takdirnya beliau menjadi presiden kan,” ujarnya.

Selain itu, Suswono juga membahas soal PKS yang mulanya berharap Anies maju di Pilkada Jakarta namun terhalang threshold.

“Kemarin harapannya juga untuk DKI, bahkan kita pasang billboard besar kan AMAN Anies-Sohibul Iman. Masalahnya PKS kursinya cuma 18 kan sehingga memang kurang 4 kursi,” pungkasnya. (Pon)

#Suswono #PKS #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Anies Baswedan #Pilkada 2024 #Pilkada Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Bagikan