Susi Air Somasi Bupati Malinau, Minta Ganti Rugi Rp 8,9 Miliar Pengusiran armada Susi Air dari Hanggar Bandar Udara Kol. R.A Bessing, Malinau. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pengusiran pesawat Susi Air dari Hanggar Bandar Udara Kol. R.A Bessing, Malinau berbuntut panjang. Susi Air resmi menempuh langkah hukum terkait upaya paksa atau eksekusi terhadap pesawat dan barang-barang milik perusahaan dari Hanggar Malinau.

Kuasa Hukum Susi Air, Donal Fariz mengatakan, langkah hukum tersebut diambil untuk merespons pelanggaran serius terhadap upaya paksa yang dilakukan secara melawan hukum oleh pejabat, dan petugas yang terjadi pada Rabu (2/2).

Baca Juga

Perkara Pesawat Susi Air Dikeluarkan Dari Hanggar Malinau

Visi Law Office sebagai kuasa hukum Susi Air pun secara resmi mengirimkan somasi teguran pada Senin (7/2), yang ditujukan kepada dua pihak, yakni Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau Ernes Silvanus.

"Somasi dikirimkan kepada dua pihak tersebut karena dinilai paling bertanggungjawab atas persoalan pengusiran Susi Air dari Hanggar," kata Donal dalam keterangannya, Senin.

Pesawat Susi Air dikeluarkan dari hanggar. (Foto: Tangkapan layar)
Pesawat Susi Air dikeluarkan dari hanggar. (Foto: Tangkapan layar)

Susi Air menuntut Bupati dan Sekda Malinau untuk meminta maaf secara tertulis kepada PT ASI Pudjiastuti Aviation dalam 3 hari ke depan, terkait dengan tindakan penyalahgunaan wewenang dan memaksa secara melawan hukum yang dilakukan dalam pengosongan hanggar atau pemindahan pesawat di hanggar.

"Selain itu, mengganti kerugian operasional Susi Air sebesar Rp 8,9 miliar yang berasal dari kerugian akibat pembatalan penerbangan, biaya maintenance, dan pemindahan barang-barang,” ujar Donal.

Baca Juga

Dokumen Kependudukannya Jadi Bungkus Gorengan, Susi Pudjiastuti Bingung Protes ke Mana

Donal menilai, penggunaan dan pengerahan tenaga perangkat Satpol PP oleh Pemerintah Kabupaten Malinau diduga merupakan tindakan melawan hukum, karena tidak sesuai dengan tugasnya, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16/2018 tentang Satuan Polisi.

Donal menjelaskan, dalam tuntutan tersebut Satpol PP dan Anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau diduga telah bertindak di luar kewenangan untuk melakukan eksekusi atau pengosongan secara paksa pada pada area daerah keamanan terbatas Bandar udara, sehingga diduga telah melanggar Pasal 210 jo Pasal 344 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 1/2009.

Menurutnya, Pengerahan Satpol PP dan anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau yang tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya diduga telah melakukan tekanan dan paksaan dengan cara pengerahan pasukan secara berlebihan, dan tetap memaksa melakukan eksekusi, meskipun OPS Susi Air telah menolak dan tidak menandatangani berita acara eksekusi.

“Dengan demikian, hal tersebut diduga sudah melanggar Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP,” tutup Donal. (Pon)

Baca Juga

Viral Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan, DPR Sentil Kemendagri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Polri Usut Rekening Gendut Bandar Narkoba Capai Rp 120 Triliun
Indonesia
Bareskrim Polri Usut Rekening Gendut Bandar Narkoba Capai Rp 120 Triliun

Bareskrim juga terus berkoordinasi dengan PPATK

5 Hari Jelang Formula E, Belum Ada Perusahaan BUMN yang Jadi Sponsor
Indonesia
5 Hari Jelang Formula E, Belum Ada Perusahaan BUMN yang Jadi Sponsor

"Sampai hari ini itu masih perusahaan swasta nasional, jadi BUMN belum ada," ujar Direktur Fasilitas PT Jakarta Propertindo (JakPro), Gunung Kartiko di Jakarta, Senin (30/5).

Masih Pelajari Putusan PTUN Soal UMP, Pemprov DKI Pertimbangkan Banding
Indonesia
Masih Pelajari Putusan PTUN Soal UMP, Pemprov DKI Pertimbangkan Banding

Gubernur DKI Anies Baswedan dihukum untuk menurunkan UMP DKI dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta.

Baznas Siapkan Dana Rp 13,9 Miliar Bantu 13 Ribu UMKM Terdampak Pandemi
Indonesia
Baznas Siapkan Dana Rp 13,9 Miliar Bantu 13 Ribu UMKM Terdampak Pandemi

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyiapkan dana sebesar total Rp 13,9 miliar untuk membantu 13 ribu UMKM yang terdampak pandemi di Indonesia. Bantuan ini diluncurkan dalam tiga program besar.

Komisi III DPR RI Tegaskan Dokter Sunardi Anggota Teroris
Indonesia
Komisi III DPR RI Tegaskan Dokter Sunardi Anggota Teroris

"Dokter Sunardi memang jaringan dari anggota terorisme. Kita ikut berduka kepada keluarga dokter Sunardi," tegas dia.

Pertamina Jelaskan Alasan Naikkan Harga Pertamax Jadi Rp 12.500 Per Liter
Indonesia
Pertamina Jelaskan Alasan Naikkan Harga Pertamax Jadi Rp 12.500 Per Liter

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga jual bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter, mulai 1 April 2022.

Berikut Besaran UMP 2022 Beberapa Provinsi
Indonesia
Berikut Besaran UMP 2022 Beberapa Provinsi

Beberapa daerah sudah mentapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022.

Telkom Pastikan Kesiapan Jaringan Telekomunikasi pada MotoGP Mandalika
Indonesia
Telkom Pastikan Kesiapan Jaringan Telekomunikasi pada MotoGP Mandalika

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terus memantau secara intensif kesiapan infrastruktur telekomunikasi menjelang gelaran MotoGP Mandalika.

Hasil Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Dinilai Mengkhawatirkan
Indonesia
Hasil Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Dinilai Mengkhawatirkan

Puskapol UI mencatat masih ada beberapa persoalan terkait pemenuhan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan.

KIP Gelar Sidang Perdana Sengketa Informasi Hasil TWK KPK
Indonesia
KIP Gelar Sidang Perdana Sengketa Informasi Hasil TWK KPK

Sidang sengketa hasil polemik TWK ini rencananya akan digelar pukul 09.00 WIB.