Survei Ungkap Jokowi dan Ahok Lebih Baik Dalam Urus Banjir, PDIP: Dua Tahun Anies Ngapain Aja Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gembong Warsono (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Hasil survei Indo Barometer menilai bahwa Joko Widodo (Jokowi), serta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok lebih unggul dalam menangani banjir saat menjadi gubernur ketimbang Anies Baswedan.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono enggan membandingkan siapa sosok yang lebih baik antara ketiganya itu. Sebab, menurut dia, Anies belum melakukan apa-apa sehingga tak bisa dibandingkan dengan dua sosok pendahulunya.

Baca Juga:

Anies Sambut Baik Kepulangan 16 Warganya Usai Jalani Karantina di Natuna

"Selama dua tahun pak Anies tidak melakukan apa-apa hanya kita warga Jakarta disuguhkan wacana antara naturalisasi dan normalisasi, selama dua tahun kita hanya berkutat di situ tapi aksi di lapangan gak ada," kata Gembong saat dikonfirmasi, Senin (17/2).

Gembong Warsono dari PDIP menilai selama dua tahun Anies belum lakukan sesuatu untuk atasi banjir
Gembong Warsono dari PDIP sebut selama dua tahun Anies belum lakukan gebrakan untuk atasi banjir Jakarta (MP/Asropih)

Gembong mengatakan bahwa Sebuah survei bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan untuk membuktikan kebenarannya tinggal dibandingkan dengan kenyataan di lapangan.

"Misalkan apakah penuntasan banjir selama ini sudah dilaksanakan dengan baik? Ya bisa kita rasakan," ujarnya.

Alih-alih bekerja, menurut Gembong selama dua tahun ini Anies hanya menyuguhkan perdebatan antara normalisasi dan naturalisasi.

"Yang dibutuhkan warga adalah bagaimana mengeksekusi terserah namanya apa mau naturalisasi kek normalisasi bagi warga gak penting, yang penting ada aksi untuk menuntaskan masalah banjir," tutupnya.

Baca Juga:

Dituding Manipulasi Surat Rekomendasi Formula E, Sekda DKI Bela Anies

Seperti diketahui, lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei yang dilakukan pada 9-15 Januari.

Hasilnya hanya 4,1 persen responden yang menyebut masalah banjir berhasil ditangani Anies. Jumlah tersebut jauh lebih rendah ketimbang Jokowi dengan 25 persen dan Ahok 42 persen.(Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Imbau Pelajar Lebih Baik Tadarusan Daripada Rayakan Hari Valentine

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tanpa Keberanian dan Konsistensi Aparat, Penerapan New Normal Dianggap Tak Berguna
Indonesia
Tanpa Keberanian dan Konsistensi Aparat, Penerapan New Normal Dianggap Tak Berguna

Pemerintah juga harus mengedukasi dan menyosialisasikan aturan beraktivitas di luar rumah kepada masyarakat secara optimal.

DPRD DKI Minta Anies Terapkan New Normal di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Minta Anies Terapkan New Normal di Jakarta

Menurutnya, masyarakat tak perlu lagi takut terhadap virus corona

 Pemprov DKI Bakal Digugat Warga, Begini Tanggapan Ketua DPRD
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Digugat Warga, Begini Tanggapan Ketua DPRD

"Class action ini kan juga bukan barang yang istilahnya enggak boleh nggak ataupun iya. Ya silakan saja masyarakat yang merasakan," kata Prasetyo

Akademisi Ungkap Dampak Corona di Sektor Perbankan
Indonesia
Akademisi Ungkap Dampak Corona di Sektor Perbankan

Jika kondisi ini terus terjadi maka akan bisa menimbulkan malapetaka keuangan dan ekonomi

Anak Buah Anies Minta Warga Nikmati Banjir, PSI: Hati Rakyat Sakit
Indonesia
Anak Buah Anies Minta Warga Nikmati Banjir, PSI: Hati Rakyat Sakit

Rian menegaskan para korban banjir itu sangat menderita

[HOAKS atau FAKTA]: Melihat Papua Maju, Timor Leste Ingin Balik ke Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Melihat Papua Maju, Timor Leste Ingin Balik ke Indonesia

Video tersebut berupa potongan-potongan slide show foto disertai narasi voice over.

Polri Dianggap Kuno Karena Sibuk Perlebar Organisasi Tampung Perwira 'Non Job'
Indonesia
Polri Dianggap Kuno Karena Sibuk Perlebar Organisasi Tampung Perwira 'Non Job'

Kesadaran untuk mengembangkan Polri 4.0 sampai saat ini belum tercipta

Langkah Paslon Mulyadi-Ali Kembalikan SK PDIP Dinilai Tepat
Indonesia
Langkah Paslon Mulyadi-Ali Kembalikan SK PDIP Dinilai Tepat

Ia menilai dukungan PDIP bisa semakin menjadi beban Mulyadi-Ali Mukhni karena bagaimana pun juga realitas politik lokal Sumbar dalam hubungannya dengan pusat terdapat semacam resistensi terhadap PDIP.

 PKS dan Nasdem Sepakat Kebijakan Pemerintah Jangan Dilakukan Serampangan
Indonesia
PKS dan Nasdem Sepakat Kebijakan Pemerintah Jangan Dilakukan Serampangan

Oleh karenanya, PKS melalui Nasdem menitipkan pesan supaya pemerintah merumuskan omnibus law secara baik dan tidak boleh serampangan.

Empat Kesepakatan Buruh dan DPR Soal RUU Cipta Kerja
Indonesia
Empat Kesepakatan Buruh dan DPR Soal RUU Cipta Kerja

"Memang kami harapakan klaster ketenagakerjaan itu dikeluarkan dan RUU Ciptaker kemudian dibahas apakah bisa revisi UU terkait atau hal-hal lain yang nanti bisa didiskusikan. Itu call tingginya," ujar Said Iqbal.