Survei Tingkat Kepercayaan, Jokowi Berada di Bawah TNI, Polri Ungguli KPK Presiden Jokowi memberikan bantuan sosial di Pasar Baru, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022). Foto: Twitter/@Setkab

MerahPutih.com- Penilaian masyarakat akan kinerja Presiden Joko Widodo, terpecah. Ada yang mengaku puas namun tak sedikit yang menyatakan sebaliknya.

Peneliti yang juga Deputi Direktur Eksekutif Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, menyatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintah meningkat dari survei terakhir yang mereka lakukan pada Oktober tahun lalu.

Baca Juga:

5 Capres Pilihan Publik Versi Survei, Ada Prabowo hingga Sandiaga Uno

Jika tahun lalu, Populi mencatat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah berada di level 60,7 persen, maka dalam survei terbaru yang mereka lakukan pada Maret lalu nilai itu mencapai 62,4 persen.

“Ini temuan menarik dari survei kali ini, mengenai kinerja Presiden Jokowi, di mana mayoritas responden menyatakan kepuasannya,” ujar Rafif dalam diskusi virtual, Minggu (24/4).

Dari 62,4 persen itu, menurut Rafif, sebanyak 57,4 persen menyatakan sangat puas dan 5 persen masyarakat menyatakan puas.

Sebesar 32,8 persen (tidak puas 29,3 persen, sangat tidak puas 3,5 persen) menyatakan tidak puas.

“Adapun sebesar 4,8 persen responden menyatakan tidak tahu/ tidak jawab,” kata Rafif.

Hasil survei lainnya yang berkaitan dengan kepercayaan kepada lembaga negara, TNI merupakan lembaga negara dengan tingkat kepercayaan paling tinggi mencapai 78,6 persen.

Kemudian disusul Presiden 72,9 persen, Polri 67 persen, KPK 66,7 persen, KPU 64,1 persen, dan Bawaslu 61,4 persen.

"BPK 59,7 persen, MA 59 persen, Kejaksaan Agung 58,5 persen, MK 57,2 persen, DPR RI/DPRD 56,2 persen, DPD RI 53,9 persen, dan Partai Politik 51,2 persen," katanya.

Baca Juga:

Hasil Survei Elektabilitas Capres, Prabowo Jauh Tinggalkan Nama Calon Lain

Rafif memastikan bahwa survei ini bukan sebagai pesanan pihak tertentu. Menurut dia, Populi menggunakan dana internalnya untuk melakukan survei tersebut.

“Survei dilakukan dengan menggunakan pendanaan internal,” tutur Rafif.

Rafif menyatakan bahwa masyarakat menilai Presiden Jokowi cukup berhasil menjalani pemerintahan melewati massa sulit akibat pandemi COVID-19.

Meskipun demikian, hasil survei yang sama juga menunjukkan masyarakat tak sepakat jika masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang.

Hanya 27,6 persen masyarakat yang menyatakan setuju masa jabatan presiden diperpanjang menajdi tiga periode.

Ide tersebut ditentang oleh 64,4 persen masyarakat sementara 8 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab

Sekedar informasi, survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat.

Responden merupakan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang diambil dari 120 desa/kelurahan di 34 provinsi. Lalu, angka margin of error ± 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Knu)

Baca Juga:

Survei Charta Politika: Warga Kaltim Puas dengan Kinerja Pemerintah Pusat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Opsi Strategi Perbaiki UU Cipta Kerja Versi Yusril Ihza Mahendra
Indonesia
Dua Opsi Strategi Perbaiki UU Cipta Kerja Versi Yusril Ihza Mahendra

Yusril mengusulkan kepada pemerintahan Jokowi-Maruf Amin segera bekerja keras memperbaiki UU sapu jagat itu yang ditetapkan MK sebagai inkonstitusional bersyarat.

[HOAKS atau FAKTA]: Sinovac Tidak Manjur, Tiongkok Pindah ke Pfizer dan Moderna
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sinovac Tidak Manjur, Tiongkok Pindah ke Pfizer dan Moderna

Tiongkok yang diklaim tidak lagi menggunakan vaksin Sinovac dikarenakan kurang manjur, lalu beralih menggunakan vaksin Moderna dan Pfizer.

Anak Nia Daniaty Penuhi Panggilan Penyidik Polda Metro Jaya
Indonesia
Anak Nia Daniaty Penuhi Panggilan Penyidik Polda Metro Jaya

Anak penyanyi lawas Nia Daniaty, Olivia Nathania (Oi) memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan CPNS di Mapolda Metro Jaya, Senin (11/10).

KPK Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi terkait kasus penanganan perkara di Lampung Tengah yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

 Kemensos Data Anak Yatim Piatu Akibat Letusan Semeru
Indonesia
Kemensos Data Anak Yatim Piatu Akibat Letusan Semeru

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Nurhasyim mengatakan dampak erupsi Semeru di Kabupaten Malang tidak seberat di Kabupaten Lumajang.

Kemenag Tegaskan Vaksinasi COVID-19 Tak Bikin Puasa Batal
Indonesia
Kemenag Tegaskan Vaksinasi COVID-19 Tak Bikin Puasa Batal

Vaksinasi COVID-19 tengah digencarkan saat bulan Ramadan.

KSAD Dudung Dituding Atur Pengadaan Alutsista, TNI AD Buka Suara
Indonesia
KSAD Dudung Dituding Atur Pengadaan Alutsista, TNI AD Buka Suara

TNI AD buka suara soal tudingan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman melakukan pengaturan pengadaan proyek alutsista atau alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia.

Jokowi Sebut IKN Nusantara Jadi Bagian Transformasi Ekonomi Hijau
Indonesia
Jokowi Sebut IKN Nusantara Jadi Bagian Transformasi Ekonomi Hijau

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan menjadi bagian penting dari transformasi Indonesia menuju ekonomi hijau.

Minim Regenerasi, Indonesia Bakal Kekurangan Dokter Gigi Spesialis
Indonesia
Minim Regenerasi, Indonesia Bakal Kekurangan Dokter Gigi Spesialis

Saat ini, sebagian besar dokter gigi terutama spesialis masih menumpuk di kota-kota besar.

Masyarakat Diminta tidak Pilih Vaksin COVID-19
Indonesia
Masyarakat Diminta tidak Pilih Vaksin COVID-19

"Jadi gak usah pilih-pilih merk vaksin apapun. Insya Allah kalo kita sudah 2 dosis lengkap vaksin kita akan selamat kalo kita positif covid," ucapnya.