MerahPutih.com- Penilaian masyarakat akan kinerja Presiden Joko Widodo, terpecah. Ada yang mengaku puas namun tak sedikit yang menyatakan sebaliknya.
Peneliti yang juga Deputi Direktur Eksekutif Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, menyatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintah meningkat dari survei terakhir yang mereka lakukan pada Oktober tahun lalu.
Baca Juga:
5 Capres Pilihan Publik Versi Survei, Ada Prabowo hingga Sandiaga Uno
Jika tahun lalu, Populi mencatat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah berada di level 60,7 persen, maka dalam survei terbaru yang mereka lakukan pada Maret lalu nilai itu mencapai 62,4 persen.
“Ini temuan menarik dari survei kali ini, mengenai kinerja Presiden Jokowi, di mana mayoritas responden menyatakan kepuasannya,” ujar Rafif dalam diskusi virtual, Minggu (24/4).
Dari 62,4 persen itu, menurut Rafif, sebanyak 57,4 persen menyatakan sangat puas dan 5 persen masyarakat menyatakan puas.
Sebesar 32,8 persen (tidak puas 29,3 persen, sangat tidak puas 3,5 persen) menyatakan tidak puas.
“Adapun sebesar 4,8 persen responden menyatakan tidak tahu/ tidak jawab,” kata Rafif.
Hasil survei lainnya yang berkaitan dengan kepercayaan kepada lembaga negara, TNI merupakan lembaga negara dengan tingkat kepercayaan paling tinggi mencapai 78,6 persen.
Kemudian disusul Presiden 72,9 persen, Polri 67 persen, KPK 66,7 persen, KPU 64,1 persen, dan Bawaslu 61,4 persen.
"BPK 59,7 persen, MA 59 persen, Kejaksaan Agung 58,5 persen, MK 57,2 persen, DPR RI/DPRD 56,2 persen, DPD RI 53,9 persen, dan Partai Politik 51,2 persen," katanya.
Baca Juga:
Hasil Survei Elektabilitas Capres, Prabowo Jauh Tinggalkan Nama Calon Lain
Rafif memastikan bahwa survei ini bukan sebagai pesanan pihak tertentu. Menurut dia, Populi menggunakan dana internalnya untuk melakukan survei tersebut.
“Survei dilakukan dengan menggunakan pendanaan internal,” tutur Rafif.
Rafif menyatakan bahwa masyarakat menilai Presiden Jokowi cukup berhasil menjalani pemerintahan melewati massa sulit akibat pandemi COVID-19.
Meskipun demikian, hasil survei yang sama juga menunjukkan masyarakat tak sepakat jika masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang.
Hanya 27,6 persen masyarakat yang menyatakan setuju masa jabatan presiden diperpanjang menajdi tiga periode.
Ide tersebut ditentang oleh 64,4 persen masyarakat sementara 8 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab
Sekedar informasi, survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat.
Responden merupakan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang diambil dari 120 desa/kelurahan di 34 provinsi. Lalu, angka margin of error ± 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Knu)
Baca Juga:
Survei Charta Politika: Warga Kaltim Puas dengan Kinerja Pemerintah Pusat
