Survei SMRC Ungkap Mayoritas Publik Mendukung RUU TPKS Ilustrasi - Unjuk rasa saat peringatan Hari Perempuan Internasional di Bandung, Jawa Barat, Senin (8/3/2021). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc.

MerahPutih.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis temuan survei bertajuk “Sikap Publik terhadap RUU TPKS dan Peraturan Menteri tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus: Temuan Survei Nasional”, secara online di Jakarta, Senin (10/1).

Survei terbaru menunjukkan, sekitar 60 persen dari warga mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Hasil survei menunjukkan hanya ada 36 persen menyatakan tidak setuju, dan ada 5 persen yang tidak menjawab," kata Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad.

Baca Juga:

RUU TPKS Masuk Paripurna, Gerindra Harap Pasal Hilang Relasi Kuasa Balik Lagi

Saidiman menjelaskan bahwa angka dukungan ini tidak banyak berubah dari dua survei sebelumnya yang dilakukan secara tatap muka.

“Dukungan mayoritas terhadap adanya UU tersebut konsisten sejak Maret 2021,” tegas Saidiman.

Pada survei Maret 2021 yang dilakukan melalui tatap muka, dari yang tahu, ada 57 persen yang setuju, yang tidak setuju sebanyak 38 persen, dan yang tidak punya sikap sebanyak 4 persen.

"Pada survei tatap muka Mei 2021, yang setuju 64 persen, yang tidak setuju 30 persen, dan yang tidak punya sikap 5 persen," ujarnya.

Baca Juga:

Golkar Sebut RUU TPKS Sudah Jadi Kebutuhan Hukum

Dilihat dari demografi, lanjut Saidiman, dukungan kepada RUU TPKS cukup merata di setiap kelompok masyarakat. Sementara dari sisi massa pemilih partai, di antara yang tahu, mayoritas (lebih dari 50 persen) dari massa pemilih PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, dan PAN setuju dengan adanya UU TPKS. Sementara dukungan dari massa pemilih PKS dan Demokrat paling rendah (37 persen).

Survei ini dilakukan melalui telepon dengan memilih sampel secara acak dari database responden survei nasional tatap muka yang dilakukan SMRC sebelumnya. Sampel survei ini hanya untuk responden yang memiliki telepon/cellphone, sebesar 72 persen dari populasi nasional.

Sebanyak 1.249 responden dipilih secara acak dengan jumlah proporsional menurut provinsi untuk mewakili pemilih nasional. Margin of error survei diperkirakan +/-2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan pada 5 – 7 Januari 2022. (Pon)

Baca Juga:

Komnas HAM Desak RUU TPKS Segera Disahkan Jadi UU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Wapres Kunjungi dan Berdoa di Monumen KRI Nanggala 402
Indonesia
Wapres Kunjungi dan Berdoa di Monumen KRI Nanggala 402

Ma'ruf Amin menyempatkan berdoa sejenak di dekat daftar 53 prajurit yang gugur akibat tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 di Perairan Utara Bali pada 21 April 2021.

Penghapusan Syarat PCR dan Antigen Dapat Bangkitkan Bisnis Transportasi
Indonesia
Penghapusan Syarat PCR dan Antigen Dapat Bangkitkan Bisnis Transportasi

Penghapusan syarat PCR dan swab antigen bagi pelaku perjalanan dianggap membawa dampak positif.

KNKT Beberkan Hasil Investigasi Penyebab Kecelakaan Bus Pariwisata di Bantul
Indonesia
KNKT Beberkan Hasil Investigasi Penyebab Kecelakaan Bus Pariwisata di Bantul

Hasil investigasi penyebab kecelakaan faktor angin tekor yang membuat rem tidak berfungsi.

DPD DKI Gerindra Tunggu Surat Pemecatan M Taufik dari DPP
Indonesia
DPD DKI Gerindra Tunggu Surat Pemecatan M Taufik dari DPP

Hingga kini, lanjut Riza, pihaknya masih menunggu surat pemecatan M. Taufik dari DPP Gerindra.

Menkes: Keputusan Status Pandemi ke Endemi Ada di Presiden Jokowi
Indonesia
Menkes: Keputusan Status Pandemi ke Endemi Ada di Presiden Jokowi

Kementerian Kesehatan mengklaim lebih dari 90 persen warga miliki antibodi yang mampu melawan COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Kemunculan Varian Omicron Sudah Terjadwal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemunculan Varian Omicron Sudah Terjadwal

Beredar sebuah narasi melalui akun Facebook Rosyid Masboy yang menginformasikan jadwal perilisan varian COVID-19.

Polda Jateng Buru Pelaku Lain dalam Kasus Pembuangan Limbah Alkohol di Bengawan Solo
Indonesia
Polda Jateng Buru Pelaku Lain dalam Kasus Pembuangan Limbah Alkohol di Bengawan Solo

Polda Jawa Tengah terus mendalami kasus pencemaran limbah alkohol (ciu) di Bengawan Solo. Pemeriksaan secara mendalam terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti terkait ada tidaknya tersangka lain dalam kasus tersebut.

Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Plafon KUR Ditambah Rp 373 Triliun
Indonesia
Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Plafon KUR Ditambah Rp 373 Triliun

Pada tahun 2022, pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 triliun.

DPD Usulkan Lima RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022
Indonesia
DPD Usulkan Lima RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022

DPD mengusulkan lima RUU baru untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022.

Kata Wagub DKI Soal Kasus Kematian COVID-19 Nihil
Indonesia
Kata Wagub DKI Soal Kasus Kematian COVID-19 Nihil

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi nihilnya kasus kematian COVID-19 di ibu kota pada Kamis (7/10) kemarin.