Survei SMRC Temukan Dua Isu Perlemah Penilaian Publik atas Kinerja Jokowi Presiden Joko Widodo (tengah) melakukan kunjungan kerja ke Candi Borobudur, Magelang, Jateng, Rabu (30/3/2022).(ANTARA FOTO/LAILY_RACHEV)

MerahPutih.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis temuan survei terbaru bertajuk “Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu", secara daring, Jumat (1/4).

Direktur Riset SMRC Deni Irvani menjelaskan, hasil survei menunjukkan bahwa kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dinilai positif di mata publik pada umumnya.

Namun demikian, dalam setahun terakhir kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun dari 77 persen pada survei Maret 2021 menjadi 64,6 persen pada survei terakhir Maret 2022.

Baca Juga:

Survei SMRC Ungkap Mayoritas Publik Tolak Ide Penundaan Pemilu

"Ada kecenderungan gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode berkontribusi pada menurunnya tingkat kepuasan publik atas kinerja presiden," kata Deni saat memaparkan hasil survei lembaganya.

Deni mengungkapkan, dalam data tabulasi silang, terlihat bahwa sikap warga yang pada umumnya menolak usulan penundaan pemilu menurunkan sentimen positif atas kinerja presiden.

"Ada 72 persen dari pendukung penundaan pemilu karena alasan COVID-19 yang puas atas kinerja presiden. Sementara pada yang menolak penundaan pemilu, hanya 60 persen yang puas pada kinerja presiden," ujarnya.

Deni menambahkan, temuan ini konsisten dengan evaluasi warga atas arah perjalanan bangsa dan kinerja demokrasi. Ada 83 persen dari pendukung pemilu ditunda karena alasan COVID-19 yang menyatakan negara sedang bergerak ke arah yang benar.

"Angka ini menurun pada mereka yang tidak setuju penundaan pemilu, 67 persen," imbuhnya.

Baca Juga:

Survei SMRC: Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Turun 3 Bulan Terakhir

Deni menunjukkan bahwa dalam setahun terakhir, penilaian positif atas arah perjalanan bangsa turun dari 80 persen pada survei Maret 2021 menjadi 68 persen dalam survei Maret 2022.

Hal yang sama terjadi pada evaluasi atas kinerja demokrasi. Warga yang setuju ide penundaan pemilu karena alasan pandemi, 72 persennya puas atau sangat puas atas jalannya demokrasi. Sementara yang menolak penundaan pemilu, hanya 60 persen yang merasa puas atau sangat puas atas jalannya demokrasi.

“Tren kepuasan terhadap jalannya demokrasi dalam setahun terakhir mengalami pelemahan dari 71,9 persen pada survei Maret 2021 menjadi 61,7 persen dalam survei Maret 2022,” pungkas Deni.

Survei ini dilakukan pada 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1.027 atau 84 persen. Sebanyak 1.027 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling). Wawancara tatap muka dilakukan pada 13 - 20 Maret 2022. (Pon)

Baca Juga:

Survei IPO: Ketidakpuasan Pada Pemerintahan Jokowi Tinggi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Hadiri Rakernas PDIP
Indonesia
Jokowi Hadiri Rakernas PDIP

Rakernas ini merupakan rapat DPP yang diperluas dengan melibatkan peserta dari ketua, sekretaris, serta bendahara DPD PDIP.

Jaga Marwah KPU-Bawaslu, PKS: Tim Pansel Sebaiknya Diisi Figur Netral
Indonesia
Jaga Marwah KPU-Bawaslu, PKS: Tim Pansel Sebaiknya Diisi Figur Netral

PKS menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Juri Ardiantoro sebagai ketua tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu.

Rifda Peraih Emas Kembar Senam dan Para Pendekar Silat Indonesia Tiba di Tanah Air
Indonesia
Rifda Peraih Emas Kembar Senam dan Para Pendekar Silat Indonesia Tiba di Tanah Air

Kedatangan Pahlawan Olahraga Indonesia yang berlaga di SEA Games 2021 mendapat sambutan meriah di Terminal 3, Bandara Soetta.

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Bansos Walkot Palembang
Indonesia
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Bansos Walkot Palembang

"Bantuan ini diberikan langsung Wali Kota Palembang saat menjelang Pilkada," sambungnya.

Solo Masuk PPKM Darurat, Gibran: Mall Tetap Buka
Indonesia
Solo Masuk PPKM Darurat, Gibran: Mall Tetap Buka

"Saya nggak bilang mall ditutup loh. Tetap buka. Tapi nanti ada aturannya. Yang buka hanya yang jualan makanan, obat dan supermarket. Itu pun jam operasionalnya dibatasi," tandasnya

Zelenskyy Bersikeras Bertemu Putin Sebelum Perundingan
Dunia
Zelenskyy Bersikeras Bertemu Putin Sebelum Perundingan

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan, tidaklah akan mungkin merundingkan penghentian perang di negaranya tanpa ada pertemuan dengan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin.

Anies Keluarkan Surat Edaran Cegah Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja
Indonesia
Anies Keluarkan Surat Edaran Cegah Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja

Pemprov DKI Jakarta tidak menolerir segala bentuk kasus kekerasan di lingkungan kerja, termasuk kekerasan seksual.

Jokowi Sebut Predikat WTP Merupakan Pencapaian Baik di Tahun yang Berat
Indonesia
Jokowi Sebut Predikat WTP Merupakan Pencapaian Baik di Tahun yang Berat

Pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021.

Obok-Obok Probolinggo, KPK Sita Bukti Gratifikasi Pencucian Uang Bupati Puput
Indonesia
Obok-Obok Probolinggo, KPK Sita Bukti Gratifikasi Pencucian Uang Bupati Puput

Kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) .

Ketua DPRD DKI Dinyatakan Tak Langgar Etik Interpelasi Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Dinyatakan Tak Langgar Etik Interpelasi Formula E

Adanya amar keputusan tersebut, maka proses penyelidikan laporan dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik terhadap Ketua DPRD DKI Prasetyo atas pelaksanaan rapat paripurna interpelasi Formula E selesai.