Survei SMRC: Kinerja Kejaksaan Dinilai Buruk Dari Penegakan Hukum Sampai Rekrutmen Kejaksaan Agung. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melansir hasil survei publik nasional bertajuk "Sikap Publik terhadap Kinerja Kejaksaan" dengan telepon pada 31 Juli sampai 2 Agustus 2021 terhadap 1000 responden yang dipilih secara acak.

Dari Survei, mendapati beberapa temuan menarik, antara lain, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum tidak terlalu tinggi, meskipun yang percaya masih di atas 50 persen. Hanya 61 persen warga yang sangat atau cukup percaya pada pengadilan. Masih ada 35 persen yang kurang atau tidak percaya. Selebihnya, 4 persen warga tidak dapat memberi penilaian.

Baca Juga:

Puan Harap Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Sementara untuk Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), warga yang percaya pada lembaga ini hanya 60 persen. Ada 36 persen warga mengaku kurang atau tidak percaya pada KPK, dan ada 4 persen yang tidak dapat memberi penilaian. Demikian pula dengan lembaga kepolisian, ada 58 persen warga yang percaya dan 38 persen yang tidak percaya.

Adapun lembaga kejaksaan, warga yang mengaku sangat atau cukup percaya hanya 59 persen. Masih cukup banyak warga yang kurang atau tidak percaya pada lembaga ini, yakni sebesar 36 persen. Meskipun masih di atas 50 persen, tingkat kepercayaan warga terhadap lembaga-lembaga penegak hukum tidak terlalu tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan lain, yaitu bahwa warga pada umumnya kurang positif dalam menilai kondisi penegakan hukum di negara kita sekarang ini.

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani mengemukakan, yang menilai kondisi penegakan hukum sekarang buruk/sangat buruk 41,2 persen, lebih banyak dibanding yang menilai baik/sangat baik 25,6 persen. Sementara yang menilai sedang 30,1 persen, dan yang tidak menjawab sekitar 3,2 persen. Survei ini juga menemukan adanya sentimen negatif warga pada kondisi korupsi.

“Mayoritas warga, 53 persen, menilai korupsi di negara kita sekarang semakin banyak dibanding tahun lalu. Hanya 8 persen yang menilai semakin sedikit, dan 31 persen yang menilai sama saja. Yang tidak menjawab 8 persen,” kata Deni.

Penilaian warga terhadap kejaksaan pada beberapa aspek pada umumnya cenderung negatif atau lebih banyak yang menilai negatif dibanding positif.

"Penilaian yang paling negatif terkait dengan praktik suap, di mana sekitar 59 persen warga menilai jaksa di negara kita tidak bersih dari praktik suap. Yang menilai jaksa bersih dari praktik suap hanya 26 persen. Sisanya, sekitar 15 persen, tidak dapat memberi penilaian.”

Survei ini juga menemukan bahwa warga pada umumnya, 52 persen, menilai proses pemilihan jaksa tidak bersih dari KKN. Yang menilai bersih hanya 30 persen, dan sisanya 18 persen tidak dapat menjawab. Sekitar 49 persen warga menilai jaksa tidak independen dalam menuntut perkara, lebih banyak dari yang menilai jaksa independen, 34 persen. Yang tidak dapat menjawab 17 persen.

Deni Irvani menegaskan, publik juga menilai buruk sistem pengawasan internal yang berlaku di lingkungan kejaksaan. Sekitar 45 persen warga menilai pengawasan internal terhadap pegawai kejaksaan atau jaksa tidak berjalan dengan baik.

"Yang menilai sudah berjalan dengan baik 35 persen, dan sekitar 20 persen tidak tahu/tidak dapat menjawab,” kata Deni.

Ia melanjutkan, temuan ini konsisten dengan penilaian warga pada bagaimana kejaksaan menangani kasus di daerah. Sekitar 41 persen warga menilai kasus-kasus di daerah tidak ditangani oleh kejaksaan secara serius dan profesional. Yang menilai sudah ditangani dengan serius dan profesional 38 persen, dan sekitar 20 persen tidak tahu/tidak menjawab.

Lebih jauh, survei ini juga menemukan bahwa sekitar 37 persen warga menilai laporan pengaduan masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan jaksa dan pegawai kejaksaan tidak diproses dengan baik oleh pihak kejaksaan. Yang menilai sudah diproses dengan baik 39 persen, dan yang tidak tahu/tidak menjawab 23 persen.

Survei ini juga melacak pandangan warga mengenai info adanya lelang jabatan Kajati DKI Jakarta 2019. Dari 21 persen warga yang tahu lelang jabatan Kajati pada 2019 tersebut, ada 47 persen, atau 10 persen dari populasi, yang pernah mendengar berita tentang lelang jabatan untuk Kajati DKI.

Jaksa Agung
Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Foto: Kejagung)

"Dari 10 persen warga yang pernah mendengar berita tentang lelang jabatan Kajati DKI, ada sekitar 43 persen yang menilai bahwa proses lelang tersebut berjalan kurang/tidak adil. Yang menilai adil sangat/cukup adil 51 persen," ungkap Deni.

Sejalan dengan itu, dari 10 persen warga yang pernah mendengar lelang jabatan Kajati DKI, ada sekitar 47 persen yang tahu atau pernah dengar bahwa dalam proses lelang jabatan tersebut calon yang mendapatkan nilai paling tinggi tidak dipilih sebagai Kajati DKI.

Terkait proses rekrutmen, mayoritas, 58 persen tidak yakin proses seleksi CPNS di lembaga kejaksaan telah berjalan dengan adil tanpa kecurangan. Yang yakin 30 persen, dan ada 12 persen yang tidak dapat menjawab.

"Mengingat penilaian-penilaian tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan warga terhadap kejaksaan, sangat berharap lembaga kejaksaan mampu menyikapinya dengan bijak dan menjadikannya masukan demi memperbaiki kinerja lembaganya di masa mendatang," ujar Deni dalam keteranganya. (*)

Baca Juga:

Formappi Sebut Seleksi Kepala Kejati di Kejagung Hanya Formalitas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Klaim 5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
Anies Klaim 5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksin COVID-19

Pemprov DKI pada awal bulan Juli ini saja sudah mencapai 5 juta orang yang tervaksin COVID-19.

Kabar Baik! Zona Merah COVID-19 di Tanah Air Tinggal 7 Daerah
Indonesia
Kabar Baik! Zona Merah COVID-19 di Tanah Air Tinggal 7 Daerah

Sedangkan jumlah kasus meninggal kumulatif adalah 48.669, atau 2,78 persen

Kasus Red Notice, Brigjen Prasetijo Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara
Indonesia
Kasus Red Notice, Brigjen Prasetijo Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara

Keputusan vonis dari majelis hakim berdasarkan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan

AHY Bilang Bapaknya Setuju KLB Demokrat Hoaks
Indonesia
AHY Bilang Bapaknya Setuju KLB Demokrat Hoaks

SBY mengirimkan dukungan tersebut melalui surat tanggal 5 Januari 2021

Anies Beri Beasiswa Anak Yatim Piatu akibat COVID-19
Indonesia
Anies Beri Beasiswa Anak Yatim Piatu akibat COVID-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri vaksinasi dan menyerahkan secara langsung beasiswa untuk yatim piatu karena COVID-19.

GeNose Mulai Digunakan di Rumah Sakit
Indonesia
GeNose Mulai Digunakan di Rumah Sakit

Dian berharap dukungan dari instansi berwenang serta masyarakat agar proses tersebut berjalan lancar. Karena, tes menggunakan GeNose itu sifatnya murah, tidak invasif, dan mudah.

PDIP Bingung Aksi Walk Out Anggota DPRD Diartikan Memusuhi PSI
Indonesia
PDIP Bingung Aksi Walk Out Anggota DPRD Diartikan Memusuhi PSI

Aksi walk out sejumlah anggota DPRD DKI mendapat komentar dari Ketua DPP PSI Tsamara Amany.

PSI: DPR Citranya Makin Ambyar, Jadi Sarang Makelar Politik Kelas Kakap
Indonesia
PSI: DPR Citranya Makin Ambyar, Jadi Sarang Makelar Politik Kelas Kakap

Anggota DPR yang lama di Komisi III DPR pasti tahu pantangan yang tidak boleh dilakukan KPK

Mabes Polri Minta Bukti Kasus Dugaan Penyiksaan Laskar FPI ke Komnas HAM
Indonesia
Mabes Polri Minta Bukti Kasus Dugaan Penyiksaan Laskar FPI ke Komnas HAM

Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol, Andi Rian Djajadi mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan permintaan barang bukti kepada Komnas HAM pada Senin (15/2) pagi.

Pemerintah dan DPR Belum Sepakat Soal Format Lembaga Pengawas Data Pribadi
Indonesia
Pemerintah dan DPR Belum Sepakat Soal Format Lembaga Pengawas Data Pribadi

Kominfo menekankan urgensi RUU PDP sebagai payung hukum yang kuat untuk pelindungan data pribadi. Kementerian juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan regulasi primer ini. T