Survei SMRC: 84,3 Persen Rakyat Indonesia Ingin Pilih Langsung Presidennya Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Gedung Puri Begawan Kota Bogor (ANTARA)

Merahputih.com - Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 84,3 persen rakyat Indonesia menginginkan presidennya dipilih langsung oleh rakyat, bukan melalui keterwakilan MPR. Hanya 8,4 persen warga yang setuju presiden dipilih oleh MPR.

Direktur Komunikasi SMRC, Ade Armando mengatakan, hasil survei tersebut sekaligus menjawab terkait adanya pihak-pihak yang ingin mengembalikan pasal tentang pola pemilihan presiden oleh parlemen. Di mana, pola tersebut pernah dilaksanakan sebelum amandemen UUD 1945 di masa awal reformasi.

BACA JUGA:

SMRC: 69 Persen Warga Percaya Pemilu 2019 Jurdil

"Saat ini ada kelompok-kelompok yang, dengan beragam alasan, mengangkat gagasan tentang perlunya pemilihan presiden dilakukan cukup oleh MPR tanpa harus melalui pemilihan langsung oleh rakyat," ujar Ade dalam peluncuran hasil survei, Minggu, (20/6).

Mayoritas masyarakat tidak ingin menerapkan pola seperti jaman orde baru. Di mana, saat itu, presiden dipilih tidak langsung oleh rakyat, melainkan diwakilkan MPR. "Mayoritas rakyat menganggap pemilihan langsung adalah pilihan terbaik," pungkasnya.

Survei juga menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia ingin masa jabatan presiden selama dua periode tetap dipertahankan. Artinya, hasil survei ini mematahkan wacana yang dihembuskan akhir-akhir ini terkait masa jabatan presiden tiga periode.

Presiden Joko Widodo. (Foto: Sekretariat Presiden)
Presiden Joko Widodo. (Foto: Sekretariat Presiden)

Ade Armando mengatakan mayoritas warga Indonesia menganggap ketetapan bahwa presiden hanya bisa menjabat dua periode seperti yang termuat dalam UUD 1945 harus dipertahankan. “Sekitar 74 persen warga menghendaki agar ketetapan tentang masa jabatan presiden hanya dua kali harus dipertahankan," jelas Ade.

Menurut Ade, temuan ini menunjukkan narasi yang diusung kelompok-kelompok tertentu agar Presiden Jokowi bisa kembali bertarung dalam Pilpres 2024 dengan mengubah ketetapan UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden ditolak oleh mayoritas warga Indonesia.

Walaupun dukungan terhadap Jokowi tinggi, namun hampir 75 persen warga menyatakan tidak perlu ada perubahan dalam pembatasan masa jabatan presiden.

“Ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari rakyat Indonesia mengenai perlunya pembatasan kekuasaan bagi seorang presiden,” ujar Ade Armando.

Baca Juga:

Jokpro Beberkan Alasan Dukung Duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024

Ade menekankan survei SMRC ini juga menunjukkan bahwa 68,2 persen warga menganggap Pancasila dan UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah.

Selain itu, sekitar 15 persen warga menganggap, walaupun Pancasila dan UUD 1945 mungkin mengandung kekurangan, namun sejauh ini keduanya paling tepat bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik.

Ade menjelaskan, survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat (multistage random sampling). Margin of error penelitian sekitar 3,05 persen. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BNPB: Kenaikan Kasus COVID-19 Tidak Timbulkan Banyak Kematian
Indonesia
BNPB: Kenaikan Kasus COVID-19 Tidak Timbulkan Banyak Kematian

Terhitung sejak 23 Maret 2020 sampai 19 Februari 2022 jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet sebanyak 154.149 orang.

OJK akan Tambah Aturan Baru Terkait Debt Collector Pinjol
Indonesia
OJK akan Tambah Aturan Baru Terkait Debt Collector Pinjol

"Ini justru salah satu materi yang akan kami tambahkan POJK yang baru," jelas Dewi di Jakarta pada Senin (18/10).

Polda Metro Belum Tentukan Ganjil Genap ke Tempat Wisata saat Tahun Baru
Indonesia
Polda Metro Belum Tentukan Ganjil Genap ke Tempat Wisata saat Tahun Baru

Polda Metro Jaya akan melakukan rapat dalam waktu dekat perihal penetapan aturan penutupan jalur ke tempat wisata saat Tahun Baru 2022.

Penempatan Novel Cs di Polri Kewenangan Jenderal Listyo Sigit
Indonesia
Penempatan Novel Cs di Polri Kewenangan Jenderal Listyo Sigit

Tjahjo juga mengaku belum mengetahui teknis detail peralihan pegawai KPK menjadi ASN Polri

DPR Gelar Uji Kelayakan Komisioner KPU-Bawaslu Minggu Pertama Februari
Indonesia
DPR Gelar Uji Kelayakan Komisioner KPU-Bawaslu Minggu Pertama Februari

Para penyelenggara pemilu ke depan tidak hanya memiliki konsep namun memiliki kemampuan menjalankan teknis kepemiluan.

Wilayah Penyangga Jakarta bakal Digempur Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Wilayah Penyangga Jakarta bakal Digempur Vaksinasi COVID-19

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menjelaskan, pergeseran tim vaksinasi ke wilayah penyangga seperti Depok, Kota/Kabupaten Bekasi, Tangerang Kota dan Tangerang Selatan. Nantinya akan berlangsung selama 13 hari ke depan.

Ridwan Kamil: Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas APBD Perubahan 2021
Indonesia
Ridwan Kamil: Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas APBD Perubahan 2021

Sedangkan Belanja Tidak Terduga (BTT) ditingkatkan

Dana Salah Transfer Bisa Jadi Milik Nasabah
Indonesia
Dana Salah Transfer Bisa Jadi Milik Nasabah

Setiap nasabah atau konsumen sah menerima pembayaran dari luar negeri atau dari mana pun, jika dalam waktu 90 hari tidak ada komplain dari bank.

Ketua DPD Kritik Baju Dinas Louis Vuitton Anggota DPRD Tangerang
Indonesia
Ketua DPD Kritik Baju Dinas Louis Vuitton Anggota DPRD Tangerang

Rencana pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang menggunakan merek internasional terkenal atau branded, dikritik Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

Skema Menuju Endemi COVID-19 Menunggu Evaluasi Mudik
Indonesia
Skema Menuju Endemi COVID-19 Menunggu Evaluasi Mudik

Masa transisi dari pandemi COVID-19 ke endemi akan berlangsung selama enam bulan. Masa transisi tersebut akan digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.