Survei PRC: Masyarakat Lebih Percaya Polri Dibandingkan KPK Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan dalam kunjungan kerja di Polda Sulawesi Tenggara, Rabu (15/12/2021). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

MerahPutih.com - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diklaim lebih tinggi. Khususnya dari delapan lembaga tinggi negara lainnya.

Hal itu berdasarkan survei kolaborasi Politica Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI). Survei dilakukan pada 12 November sampai 4 Desember 2021.

Baca Juga

Datangi Katedral, Kapolri dan Panglima TNI Pastikan Perayaan Natal Berjalan Aman

Dalam survei tersebut, institusi TNI menempati posisi pertama dengan angka 75,4 persen. Polri berada di urutan kedua dengan tingkat kepercayaan mencapai 67,8 persen. Diurutan ketiga KPK 60,4 persen.

Selanjutnya di posisi keempat ada Mahkamah Agung (MA) dengan tingkat kepercayaan atau kepuasan publik mencapai 51,9 persen. Kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) 51 ,9 persen Kejaksaan Agung 50,4 persen, DPD 47,7 persem dan MPR 47,4 persen.

Baca Juga

Dapat Hasil Survei Tertinggi, Polri Fokus Perbaikan Layanan

Pada survei itu, DPR berada di posisi paling terakhir dengan tingkat kepuasan atau kepercayaan publik paling rendah. Tingkat kepuasan publik pada DPR hanya sebesar 44,1 persen.

"TNI memang selalu diberi kepercayaan paling tinggi oleh masyarakat. Namun, di sini yang berbeda adalah Polri yang bisa mendahului peringkatnya dibanding KPK," kata Direkrur Eksekutif PRC Rio Prayogo, Senin (27/12).

Survei ini melibatkan 1.600 responden usia minimal 17 tahun yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling. (Knu)

Baca Juga

Ada Nama Ketua KPK di Telegram Kapolri Terbaru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Muhammadiyah Tuding Permen Menteri Nadiem Dukung Seksual Bebas di Kampus
Indonesia
Alasan Muhammadiyah Tuding Permen Menteri Nadiem Dukung Seksual Bebas di Kampus

Selain itu, rumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan.

Jakarta Bersiap Terima Gelombang Pendatang Saat Arus Balik Mudik
Indonesia
Jakarta Bersiap Terima Gelombang Pendatang Saat Arus Balik Mudik

Pemprov menyediakan aplikasi bagi warga pendatang. Aplikasi tersebut dapat diakses di kantor kelurahan atau kecamatan.

Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14 Ribu Per Liter di Ritel Modern
Indonesia
Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14 Ribu Per Liter di Ritel Modern

Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 7,6 triliun guna membiayai subsidi minyak goreng.

Menkominfo Ajak UMKM Bangkit di Tengah Digitalisasi
Indonesia
Menkominfo Ajak UMKM Bangkit di Tengah Digitalisasi

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengajak masyarakat untuk mendukung dan membeli karya kreatif dalam negeri dan produk etnik warisan nenek moyang Indonesia. Menurutnya, dengan menggunakan produk dalam negeri akan menjadikan UMKM bangkit di tengah digitalisasi yang tengah berlangsung.

Anies Abadikan Tokoh Betawi sebagai Nama Jalan di Jakarta
Indonesia
Anies Abadikan Tokoh Betawi sebagai Nama Jalan di Jakarta

Pemprov DKI mengabadikan sejumlah tokoh Betawi sebagai nama jalan, gedung dan zona khusus dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai kota yang semakin menghargai budaya dan sejarah.

Polresta Cirebon Kerahkan Tim Urai Kemacetan di Pantura
Indonesia
Polresta Cirebon Kerahkan Tim Urai Kemacetan di Pantura

Tiga tim pengurai tersebut terdiri dari 35 personel, yang nantinya akan membantu mengurangi kemacetan kendaraan para pemudik.

Kapan PPKM Dihapus? Begini Jawaban Menko Muhadjir
Indonesia
Kapan PPKM Dihapus? Begini Jawaban Menko Muhadjir

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah berpeluang besar menghapus PPKM dalam waktu secepatnya.

Realisasi Belanja Negara Telah Capai Rp 1.243,6 Triliun di Juli 2022
Indonesia
Realisasi Belanja Negara Telah Capai Rp 1.243,6 Triliun di Juli 2022

Pelaksanaan APBN hingga akhir Juni 2022 mencatatkan surplus sebesar Rp 73,6 triliun atau 0,39 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

KSPSI Kawal UU Ciptaker hingga JHT Agar Berpihak kepada Kelompok Pekerja
Indonesia
KSPSI Kawal UU Ciptaker hingga JHT Agar Berpihak kepada Kelompok Pekerja

"Aturan (JHT) ini membuat kita mules membacanya dan mungkin pingsan bila diterapkan. Karena dana tersebut baru bisa cair setelah pekerja berusia 56 tahun walau pekerja di PHK misalnya masih 10 tahun lagi menuju usia pensiun," imbuh Jumhur.

3 Partai Ajukan Sengketa Pendaftaran Parpol Dinilai Tidak Penuhi Syarat
Indonesia
3 Partai Ajukan Sengketa Pendaftaran Parpol Dinilai Tidak Penuhi Syarat

KPU memastikan 16 partai politik tidak bisa lolos tahapan pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 karena dokumen pendaftaran tidak lengkap.