Survei IPO: Ketidakpuasan Pada Pemerintahan Jokowi Tinggi Tangkapan layar Presiden Joko Widodo pada Pelantikan dan Pengukuhan DPP PA GMNI Periode 2021-2026, Sabtu (26/3/2022) (ANTARA/MENTARI DWI GAYATI)

MerahPutih.com- Tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo diklaim tinggi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut hasil survei menunjukkan ketidakpuasan mencapai 51 persen.

Baca Juga:

Wagub DKI: Belum Ada Pembatasan Mudik Lebaran 2022

Lalu, survei menunjukkan sebanyak 49 persen puas dan sangat puas akan kinerja presiden.

"Padahal pada Februari lalu, tingkat kepuasan akan kinerja presiden 69 persen, dalam sebulan terjadi penurunan signifikan bahkan tidak sampai 50 persen," ujar Dedi kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/3).

Penurunan ekstrem ini, ujar Dedi, ditengarai berkaitan dengan kelangkaan serta peningkatan tajam harga minyak goreng yang terjadi pada awal Maret.

Selain itu, penurunan ekstrem ini juga kemungkinan terjadi akibat isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jadi setelah pemerintah dipercaya sebegitunya, kemudian langsung turun dengan isu-isu ini," tutur Dedi.

Dedi juga menyebut, mayoritas publik menyatakan menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Jika dilihat dari data surveinya, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 46 persen, sementara yang menyatakan sangat tidak setuju angkanya sebesar 31 persen.

Sehingga, bila diakumulasikan, angka penolakan publik terhadap wacana tersebut sebesar 77 persen.

Sebaliknya, responden yang menyatakan setuju atas wacana tersebut angkanya sebesar 19 persen, sedangkan yang sangat setuju angkanya sebesar 4 persen.

Jika diakumulasikan, responden yang setuju atas wacana tersebut sebesar 23 persen.

Dedi menyampaikan bahwa lembaganya juga turut mengukur respon publik ihwal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.

Presiden Jokowi di Pasar Alas Kusuma, Kabupaten Badung, Jumat (25/03/2022). Foto: Twitter/Setkab
Presiden Jokowi di Pasar Alas Kusuma, Kabupaten Badung, Jumat (25/03/2022). Foto: Twitter/Setkab

Lagi-lagi, penolakan dari publik sangat deras.

Dari data yang dipaparkan, publik yang tidak setuju sebesar 40 persen, sementara yang sangat tidak setuju sebesar 23 persen.

Sehingga, jumlah penolakan ini sebesar 63 persen.

Di sisi lain, responden yang setuju masa jabatan Presiden diperpanjang angkanya 29 persen. Sedangkan yang sangat tidak setuju sebesar delapan persen.

"Jika diakumulasikan, angkanya sebesar 37 persen," sebut Dedi.

Survei ini dilakukan pada periode 11-17 Maret 2022.

Adapun, jumlah responden sebanyak 1.220 yang diambil secara acak.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) 2,90 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen.

Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat.(knu)

Baca Juga:

KPK Minta Andi Arief Kooperatif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Bakal Panggil Seluruh Produsen Minyak Goreng
Indonesia
Mabes Polri Bakal Panggil Seluruh Produsen Minyak Goreng

Polisi bakal melakukan pemanggilan pihak terkait pendistribusian minyak goreng ke pasaran yang langka selama beberapa pekan terakhir.

Pernikahan Kaesang Pakai Tradisi Tumplek Ponjen dan Dodol Dawet
Indonesia
Pernikahan Kaesang Pakai Tradisi Tumplek Ponjen dan Dodol Dawet

Presiden Jokowi dan Iriana akan menikahkan putra bungsunya Kaesang Pangarep dengan Erina Sofia Gudono.

Jokowi Persilakan Warga Mudik Lebaran, Syaratnya Dua Kali Vaksin dan Booster
Indonesia
Jokowi Persilakan Warga Mudik Lebaran, Syaratnya Dua Kali Vaksin dan Booster

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kabar baik terkait pelonggaran aturan COVID-19 saat Ramadan. Artinya, warga dipersilakan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2022.

Upah 2023 Disarankan Pertimbangkan Kenaikan Berbagai Harga Kebutuhan Pokok
Indonesia
Upah 2023 Disarankan Pertimbangkan Kenaikan Berbagai Harga Kebutuhan Pokok

Pembahasan upah minimum 2023 yang akan dimulai pada Agustus 2022, membutuhkan terobosan sesuai kebutuhan saat ini.

Komnas HAM Apresiasi Langkah Polisi Tahan 8 Orang Kasus Kerangkeng Manusia
Indonesia
Komnas HAM Apresiasi Langkah Polisi Tahan 8 Orang Kasus Kerangkeng Manusia

Komnas HAM menyambut baik langkah Polda Sumatera Utara yang menahan delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di Langkat karena itu menunjukkan adanya kepastian hukum dan memberi rasa aman kepada para saksi.

Kantong Masyarakat Berpenghasilan Rendah di DKI Semakin Meningkat
Indonesia
Kantong Masyarakat Berpenghasilan Rendah di DKI Semakin Meningkat

Perpindahan penduduk akhirnya menyebabkan penambahan penduduk dan akan berpengaruh pada kebutuhan anggaran daerah.

Usulan Pemilu Ditunda, Faldo: Pemerintah Jangan Sampai Diseret-seret
Indonesia
Usulan Pemilu Ditunda, Faldo: Pemerintah Jangan Sampai Diseret-seret

Pemerintah, kata Faldo, saat ini sedang fokus untuk bangkit dari pandemi COVID-19, memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian,

Dirjen Otda Akmal Malik Bakal Dilantik Jadi Pj Gubernur Sulbar Besok
Indonesia
Dirjen Otda Akmal Malik Bakal Dilantik Jadi Pj Gubernur Sulbar Besok

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik dikabarkan telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai (Pj) Gubernur Sulbar.

Okupansi Kereta Api Arus Balik Capai 100 Persen
Indonesia
Okupansi Kereta Api Arus Balik Capai 100 Persen

Perjalanan kereta api jarak jauh pada arus balik 6 sampai 8 Mei 2022 mencapai 389.812 pelanggan.

Kini, Beli Minyak Goreng Curah Wajib Pakai KTP
Indonesia
Kini, Beli Minyak Goreng Curah Wajib Pakai KTP

“Distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat (20/5).