Survei Indikator Politik Indonesia: Tingkat Kepuasan Terhadap Pemerintahan Jokowi Meningkat Presiden Joko Widodo (ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet/pri.)

MerahPutih.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil temuannya tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Hasilnya, sebanyak 67,5 persen responden merasa puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Angka itu mengalami kenaikan 7,6 persen dari survei pada April 2022 yang mencapai 59,9 persen.

Baca Juga

Survei CiGMark, PDIP Raih Dukungan Terbesar Jika Pemilu Digelar Hari Ini

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan alasan responden memilih puas atas kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin yakni adanya pemberian bantuan kepada rakyat kecil sebesar 38,1 persen serta membangun infrastruktur jalan dan jembatan sebanyak 20,0 persen.

"Yang membuat responden secara umum merasa sangat puas dengan kinerja pemerintah karena adanya pemberian bantuan pada rakyat kecil. Alasan kedua, responden menilai Presiden Jokowi telah membangun berbagai infrastruktur, seperti jalan dan jembatan," ungkap Burhanuddin di Jakarta, Senin (11/7)

Tangkapan layar - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil survei yang dilakukan pada 16 sampai 24 Juni 2022 tentang kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), dipantau melalui kanal YouTube Indikator Politik Nasional, di Jakarta, Senin (11/7/2022) ANTARA/Tri Meilani Ameliya.
Tangkapan layar - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil survei yang dilakukan pada 16 sampai 24 Juni 2022 tentang kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), dipantau melalui kanal YouTube Indikator Politik Nasional, di Jakarta, Senin (11/7/2022) ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Sementara itu, responden yang tidak puas sebanyak 44,1 persen karena berkenaan dengan faktor harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat. Selain itu terdapat 15,4 persen responden tidak puas karena faktor bantuan tidak merata.

Baca Juga

Survei IPS, Elektabilitas Prabowo 62,1 Persen dalam Head to Head Simulasi Capres

Kemudian, 6,7 persen terkait dengan persoalan lapangan kerja atau pengangguran, 4,9 persen kemiskinan yang tidak berkurang, dan 3,9 persen adalah kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi.

Burhanuddin merinci, mereka yang puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yakni sebesar 9,7 persen. Sedangkan, 57,8 persen menyatakan cukup puas.

Sementara itu, lanjut dia, 25,8 persen responden lainnya merasa kurang puas dengan kinerja Presiden Jokowi, 4,4 persen merasa tidak puas sama sekali, dan 2,2 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab pertanyaan dalam survei.

Survei dilakukan pada 16-24 Juni 2022 dengan total 1.200 responden.

Sampel berasal dari seluruh provinsi, penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Baca Juga

Survei Pilpres CiGMark: Elektabilitas Ganjar Pranowo Unggul Tipis dari Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jelang Mudik, Kapolda Metro Serukan Vaksin Booster Khusus Lansia
Indonesia
Jelang Mudik, Kapolda Metro Serukan Vaksin Booster Khusus Lansia

Vaksin booster kini jadi syarat mutlak bagi warga yang ingin mudik Lebaran. Polda Metro Jaya mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster, khususnya bagi para lanjut usia (lansia).

Sebagian Orangtua di Jakarta Tolak Anaknya Divaksin
Indonesia
Sebagian Orangtua di Jakarta Tolak Anaknya Divaksin

Sebagian orangtua siswa di Jakarta yang tidak memperbolehkan buah hatinya disuntik vaksin COVID-19.

Pakubuwono XIII Geram Tembok Keraton Kartasura Dirusak Warga
Indonesia
Pakubuwono XIII Geram Tembok Keraton Kartasura Dirusak Warga

Meski hanya bisa melihat dari kejauhan, penerus sah trah Mataram Islam ini tampak geram melihat peninggalan leluhurnya itu dirusak oleh seorang yang mengaku pemilik lahan beberapa waktu lalu.

Tanggapi Putusan MK, Pemerintah Tetap Berlakukan UU Cipta Kerja Sambil Diperbaiki
Indonesia
Tanggapi Putusan MK, Pemerintah Tetap Berlakukan UU Cipta Kerja Sambil Diperbaiki

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Angkat Tenaga Honorer Jadi CPNS Tanpa Tes
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Angkat Tenaga Honorer Jadi CPNS Tanpa Tes

Beredar surat edaran yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tanpa tes.

Berbagai Langkah Pemerintah Atasi Tingginya Inflasi di Daerah
Indonesia
Berbagai Langkah Pemerintah Atasi Tingginya Inflasi di Daerah

pemerintah akan memanfaatkan platform perdagangan digital dan memberikan subsidi ongkos angkut untuk memperlancar distribusi rantai pasok.

Megawati Ungkap Alasan masih Umpetin Capres Jagoan PDIP
Indonesia
Megawati Ungkap Alasan masih Umpetin Capres Jagoan PDIP

Megawati mengungkapkan alasannya belum umumkan sosok capres

DPR Ingatkan Jadwal Pemilu Versi Pemerintah Lebih Banyak Mudharatnya
Indonesia
DPR Ingatkan Jadwal Pemilu Versi Pemerintah Lebih Banyak Mudharatnya

Amat mungkin beberapa kasus sengketa Pemilu belum putus di lembaga peradilan seperti MA maupun MK

Bukan Kenaikan Tarif, JK Usulkan Pembatasan Pengunjung ke Pulau Komodo
Indonesia
Bukan Kenaikan Tarif, JK Usulkan Pembatasan Pengunjung ke Pulau Komodo

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 11 Jusuf Kalla (JK) mengaku prihatin dengan kondisi Labuan Bajo saat ini.

MPR Desak Dilakukan Referendum Pemindahan Ibu Kota Negara
Indonesia
MPR Desak Dilakukan Referendum Pemindahan Ibu Kota Negara

Rencana memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur terus menguat.