Survei Indikator: Hampir 60 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi Presiden Joko Widodo (kanan) mengunjungi Pasar Bangkal Baru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Mayoritas masyarakat Indonesia masih puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia bertajuk "Evaluasi Publik atas Kinerja Pemerintah, Prospek Partai Politik dan Capres 2024".

Baca Juga:

Salip Posisi KPK, Polri Acungi Jempol Hasil Survei Charta Politika

"Yang puas atau sangat puas (dengan kinerja Presiden Jokowi) kalau kita totalkan 59,9 persen, yang kurang puas 38,6 persen. Jadi lebih banyak yang puas," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi secara virtual, Selasa (26/4).

Ia menjelaskan, masyarakat yang puas terdiri dari masyarakat yang sangat puas sebanyak 10,2 persen dan cukup puas sebanyak 49,7 persen.

Sementara, masyarakat yang tidak puas terdiri dari yang kurang puas sebanyak 30,5 persen dan yang tidak puas sebanyak 8,1 persen. Sisanya, merespons tidak tahu/tidak jawab sebanyak1,5 persen.

Baca Juga:

Survei Kepercayaan Publik Tempatkan KPK di Bawah Polri

"Tapi, bagaimana dengan trennya, trennya memang ada penurunan. Jadi kalau kita cek, waktu kita survei di awal Januari 2022, saat itu masyarakat yang puas itu 75,3 persen," ujarnya.

Burhanuddin mengatakan, tingkat kepuasan terhadap Jokowi memang tertinggi terjadi pada Januari 2022, sejak 2015 lalu. Kenaikan tingkat kepuasan ini, tidak terlepas dari keberhasilan Presiden Jokowi menangani pandemi COVID-19 khususnya varian Delta dan belum terjadi inflasi pada Januari 2022.

"Saat itu (Januari 2022) inflasi belum terjadi. Minyak goreng masih relatif bisa dipenuhi. Dan jangan lupa masyarakat saat itu happy dengan kinerja pemerintahan menangani kasus pandemi, varian Delta," pungkas Burhanuddin. (Pon)

Baca Juga:

Survei Charta Politika: Ganjar-Sandi Menang Lawan Anies-AHY dan Prabowo-Puan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berbagai Masalah Masih Hantui Target Swasembada Gula di 2025
Indonesia
Berbagai Masalah Masih Hantui Target Swasembada Gula di 2025

Jika dulu Indonesia mampu mengeskpor 2 juta ton kini justru mengimpor 2 juta ton gula.

Pemprov DKI Tetap Ngotot Ingin Gelar Formula E
Indonesia
Pemprov DKI Tetap Ngotot Ingin Gelar Formula E

"Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di tahun 2022 sebagaimana yang diagendakan," ucap Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria.

Pimpinan DPRD DKI Diperiksa, PSI: KPK Harus Kejar Dalang Mafia Tanah Munjul
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Diperiksa, PSI: KPK Harus Kejar Dalang Mafia Tanah Munjul

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut pihak-pihak yang terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul.

Tugas Gibran Semakin Berat di Balai Kota, ASN Kepala OPD Banyak Pensiun
Indonesia
Tugas Gibran Semakin Berat di Balai Kota, ASN Kepala OPD Banyak Pensiun

Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Solo banyak pensiun.

Penularan COVID-19 Masih Terjadi, Menkes Wanti-wanti Gelombang Ketiga
Indonesia
Penularan COVID-19 Masih Terjadi, Menkes Wanti-wanti Gelombang Ketiga

Pemerintah kembali memutakhirkan data kasus terkonfirmasi positif virus corona (COVID-19) di Indonesia.

Kasus Penembakan Exit Tol Bintaro, Polisi Dapatkan Rekaman CCTV di Lokasi
Indonesia
Kasus Penembakan Exit Tol Bintaro, Polisi Dapatkan Rekaman CCTV di Lokasi

Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan telah memiliki rekaman CCTV di lokasi penembakan terhadap dua orang korban tersebut.

Pemerintah Bersiap Hadapi Gelombang Baru COVID-19
Indonesia
Pemerintah Bersiap Hadapi Gelombang Baru COVID-19

Sejumlah negara telah bersiap menghadapi gelombang virus corona varian BA.4 dan BA.5.

Kapal Tenggelam di Labuan Bajo, 2 Wisatawan Ditemukan Meninggal Dunia
Indonesia
Kapal Tenggelam di Labuan Bajo, 2 Wisatawan Ditemukan Meninggal Dunia

Dalam dokumen manifes, KLM Tiana Liveaboard itu memuat 15 orang.

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Banyak Urusan, Komisi IX: Ini Mengejutkan!
Indonesia
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Banyak Urusan, Komisi IX: Ini Mengejutkan!

"Soal Inpres Optimasi pelaksanaan JKN ini mengejutkan buat kami karena melibatkan sekian banyak kementerian/lembaga dan urusan yang menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan bagi urusan administrasi," ujar Mufida dalam keterangannya, Senin (21/2).

Permintaan Kebutuhan Plasma Konvalesen Penyintas Covid-19 Meningkat
Foto
Permintaan Kebutuhan Plasma Konvalesen Penyintas Covid-19 Meningkat

Seorang penyintas Covid-19 mendonorkan Plasma Konvalesen di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang