68,5 Persen Masyarakat Dukung Kebijakan Tilang Elektronik Kendaraan melintas di bawah kamera Closed Circuit Television (CCTV) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (23/1/2021). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.)

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerapkan kebijakan baru melarang tilang manual dan menerapkan tilang elektronik. Kebijakan tersebut mendapatkan banyak respons positif dari masyarakat.

Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, jumlah masyarakat yang mengetahui inisiatif Kapolri Listyo Sigit dengan meniadakan tilang manual angkanya cukup tinggi, mencapai 51,9 persen.

“Dari mereka yang tahu, mayoritasnya mendukung kebijakan Kapolri Listyo Sigit,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk Kinerja Lembaga Penegak Hukum di Mata Publik dan Penanganan Kasus-Kasus Besar secara virtual, Minggu (27/11).

Baca Juga:

WNA Kena Tilang Elektronik akan Dicekal Keluar Indonesia

Survei dilakukan dalam rentang 30 Oktober sampai 5 November 2022, melibatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Menurut Burhanuddin, sebanyak 68,5 persen masyarakat mendukung keputusan Kapolri Listyo Sigit dengan meniadakan tilang manual, menggantinya dengan tilang elektronik.

Baca Juga:

Knalpot Bising dan Balap Liar Meningkat Usai Tilang Manual Dihapus

Sementara yang masuk dalam kategori sebaliknya jumlahnya semakin kecil, sekadar 21,9 persen.

“Mayoritas masyarakat (68,5 persen), mendukung dan merespons positif atas kebijakan Kapolri Listyo Sigit terkait tilang elektronik,” ungkap Burhanuddin. (*)

Baca Juga:

Tilang Pakai ETLE tidak Bisa Ubah Kebiasaan Buruk Pengendara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korban Meninggal akibat Gempa Cianjur Menjadi 600 Orang
Indonesia
Korban Meninggal akibat Gempa Cianjur Menjadi 600 Orang

Jumlah korban meninggal menjadi sebanyak 600 orang karena sebagian besar tidak terdata.

Serikat Pekerja Solo Temui Gibran, Tuntut UMK 2023 Naik 10 Persen
Indonesia
Serikat Pekerja Solo Temui Gibran, Tuntut UMK 2023 Naik 10 Persen

Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2023 sebesar 10 persen.

Anies Klaim Tuntaskan Janji  pada The JakMania
Indonesia
Anies Klaim Tuntaskan Janji pada The JakMania

Anies turut mengungkit bahwa saat ini memasuki bulan-bulan terakhir masa tugasnya setelah hampir 5 tahun menjabat.

Ini Daftar Nomor Urut Partai Peserta Pemilu 2024
Indonesia
Ini Daftar Nomor Urut Partai Peserta Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai mengundi nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024. Pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 digelar di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (14/12) malam.

Paksa Partai Politik Harus Berkoalisi, Alasan DPD Ingin Hapus Presidential Threshold
Indonesia
Paksa Partai Politik Harus Berkoalisi, Alasan DPD Ingin Hapus Presidential Threshold

Mahkamah Konstitusi sering menolak pengajuan UU Pemilu termasuk terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

125 ASN Solo Kena Sanksi Pemotongan TPP Karena Telat Masuk Kerja Pasca Libur Panjang
Indonesia
125 ASN Solo Kena Sanksi Pemotongan TPP Karena Telat Masuk Kerja Pasca Libur Panjang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solo, Jawa Tengah mendapati sebanyak 125 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terlambat masuk kerja pada hari pertama kerja usai libur panjang Lebaran, Senin (9/5).

Dirjen Kemendagri Bahtiar Disebut Cocok Gantikan Anies Baswedan
Indonesia
Dirjen Kemendagri Bahtiar Disebut Cocok Gantikan Anies Baswedan

DKI Jakarta merupakan barometer politik nasional, sehingga stabilitas politik perlu dijaga.

Prabowo Pertimbangkan Rekomendasi Itjima Ulama Nusantara
Indonesia
Prabowo Pertimbangkan Rekomendasi Itjima Ulama Nusantara

Partai Gerindra dipastikn bakal menindaklanjuti hasil Itjima Ulama Nusantara yang digelar Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beberapa waktu laku.

Aliansi Masyarakat NTB Desak Komnas HAM Periksa Dugaan Pelanggaran HAM di PT AMMAN Mineral
Indonesia
Aliansi Masyarakat NTB Desak Komnas HAM Periksa Dugaan Pelanggaran HAM di PT AMMAN Mineral

Masyarakat dan eks pekerja tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT), di Kabupaten Sumbawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (Amanat KSB) menyambangi kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).

Kandidat Capres Harus Punya Komitmen Rawat Kebhinekaan
Indonesia
Kandidat Capres Harus Punya Komitmen Rawat Kebhinekaan

Para kandidat calon presiden untuk Pilpres 2024 harus mempunyai komitmen untuk menjaga NKRI dan merawat kebhinekaan.