Surati Menteri Ida, Anies: Formula Penetapan UMP Tidak Cocok Diterapkan di Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (berbaju batik Korpri) menemui massa buruh di gedung Balai Kota DKI, Senin (29/11). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa buruh yang berunjuk rasa di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/11).

Di hadapan buruh, Anies yang mengenakan seragam Korpri mengatakan, pada pekan lalu dirinya telah mengirimkan surat ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk meminta peninjauan ulang formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022.

Menurut Anies, angka yang ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terlalu kecil. Sebab, angka yang diterima DKI dari PP 36/2021 hanya naik kisaran Rp 38 ribu atau bertambah hanya 0,8 persen.

Baca Juga:

DKI tidak Punya UMK, Anies Buka Opsi Revisi Ketetapan UMP 2022

"Kami melihat angka ini adalah angka yang amat kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya," ucap Anies di depan buruh yang sedari pagi menggelar aksi demo UMP.

Lanjut Anies, di tahun 2021 saja, UMP DKI naik mencapai 3,2 persen. Padahal di saat itu, Jakarta masih dalam kondisi hantaman COVID-19 dan ekonomi DKI memburuk.

"Tahun-tahun sebelumnya di Jakarta kenaikan UMP 8,2 persen, 8,0 persen, 8,7 persen, 8,0 persen. Tahun lalu memang ada krisis makanya turun, makanya masuk akal menjadi 3,2 persen," papar dia.

Baca Juga:

Hari Ini Buruh Kembali Geruduk Kantor Anies

Maka dari itu, orang nomor satu di DKI tersebut heran karena di tahun ini jauh menurun angka kenaikan UMP ketimbang tahun kemarin. Padahal, sama-sama masih dalam situasi pandemi virus corona.

"Ketika ditetapkan untuk tahun 2022, hanya 0,85 persen, kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," cetusnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Jadi ketika ada ini, kita akan lakukan, kita bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Bamsoet Sebut Formula E Bukan untuk Harumkan Nama Anies, tapi...

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Refleksi 1 Tahun COVID-19, Pemprov DKI: Disiplin Obat Paling Manjur
Indonesia
Refleksi 1 Tahun COVID-19, Pemprov DKI: Disiplin Obat Paling Manjur

Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai upaya dalam menekan angka kasus COVID-19 di ibu kota, yang sudah menghantui warga selama satu tahun.

Bareskrim Ungkap Kasus Pinjol Ilegal Berkedok KSP Cinta Damai
Indonesia
Bareskrim Ungkap Kasus Pinjol Ilegal Berkedok KSP Cinta Damai

Pelaku KSP Cinta Damai ini berafiliasi dengan dengan KSP lainnya

Pemkot Surabaya Masifkan Bayar Parkir Digital
Indonesia
Pemkot Surabaya Masifkan Bayar Parkir Digital

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus kembangkan pembayaran digital di sejumlah titik parkir melalui Dinas Perhubungan (Dishub).

Jadi Tersangka Terima Upeti, Harta Bupati Probolinggo Tercatat Rp 10,01 Miliar
Indonesia
Jadi Tersangka Terima Upeti, Harta Bupati Probolinggo Tercatat Rp 10,01 Miliar

Kini, Puput Tantriana Sari dan suaminya anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin, Selasa (31/8) dinihari ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka.

Mobilitas Kendaraan di Jabodetabek Meningkat Setelah PTM Dibuka
Indonesia
Mobilitas Kendaraan di Jabodetabek Meningkat Setelah PTM Dibuka

Volume kendaraan selama PPKM Level 3 di wilayah Jabodetabek mulai meningkat.

Peras Sopir Bus Rombongan Vaksinasi, PNS Dishub Jakarta Cuma Disanksi Sedang
Indonesia
Peras Sopir Bus Rombongan Vaksinasi, PNS Dishub Jakarta Cuma Disanksi Sedang

Kedua kini dijatuhi hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin sedang, berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan tidak diberikan tunjangan kinerja daerah (TKD) 100 persen.

Moeldoko: Selama Dikelola Keluarga Soeharto TMII Nggak Pernah Untung
Indonesia
Moeldoko: Selama Dikelola Keluarga Soeharto TMII Nggak Pernah Untung

Menurut dia, TMII selalu merugi sehingga Yayasan Harapan Kita menombok sekitar Rp40-50 miliar.

Jajal KRL Yogyakarta-Klaten, Jokowi Minta Kemenhub Bikin Transportasi Ramah Lingkungan
Indonesia
Jajal KRL Yogyakarta-Klaten, Jokowi Minta Kemenhub Bikin Transportasi Ramah Lingkungan

Warga yang berharap mendapatkan sembako dari Jokowi harus harus pulang dengan kecewa

 BPK Periksa Kinerja Program Vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung
Indonesia
BPK Periksa Kinerja Program Vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung

Di Kota Bandung total cakupan vaksin dosis pertama sudah mencapai 952.656 orang dan dosis kedua 527.445 orang, lalau disusul dosis ketiga untuk perluasan SDM kesehatan sebanyak 2.158 orang.

Giliran Terlapor Keluar Kota Absen Mediasi, Luhut Maunya Langsung Pengadilan
Indonesia
Giliran Terlapor Keluar Kota Absen Mediasi, Luhut Maunya Langsung Pengadilan

Polda Metro Jaya terpaksa harus membawa kasus Luhut Vs Haris Azhar dan Fatia Kontras pengadilan