Headline
Surati Gubernur Anies, KPK Minta Penjelasan Soal Swastanisasi Air di DKI Jakarta Jubir KPK Febri Dianaysah. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai klarifikasi terkait kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI Jakarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya perlu meminta penjelasan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum lantaran KPK sedang mencermati sejumlah aspek dalam pengelolaan air minum di DKI.

Jubir KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)
Jubir KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

"Dan terdapat resiko klausul perjanjian kerjasama yang tidak berpihak pada kepentingan Pemerintah Provinsi DKI dan masyarakat pada umumnya," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).

Hal tersebut, kata Febri, menjadi perhatian KPK karena selain objeknya terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat luas, terdapat resiko-resiko penyimpangan jika sejumlah persoalan yang telah dibahas di persidangan mulai di tingkat Pengadilan Negeri (PN) hingga Mahkamah Agung (MA) tidak menjadi perhatian Pemprov DKI.

"Sehingga, siang ini Direktorat Pengaduan Masyarakat meminta penjelasan Tim Tata Kelola untuk meminta penjelasan mengenai rencana Pemprov DKI terkait dengan berakhirnya kontrak tahun 2023 dengan Palija dan Aetra," ujar Febri.

Pertemuan dilakukan Jumat siang ini di Gedung KPK yang dihadiri oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat bersama Direktorat Litbang KPK.

Menurut Febri salah satu yang menjadi perhatian KPK adalah perkembangan perkara swastanisasi air Provinsi DKI Jarta sejak Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.

"Sebagaimana berkembang dalam proses peradilan tersebut, terdapat risiko kerugian terkait perjanjian kerja sama antara PAM Jaya, Aetra, dan Palyja yaitu sekitar Rp1,2 triliun," ungkapnya.

Meskipun MA telah memutus PK dalam perkara ini, namun, lanjut Febri, sejumlah temuan substansial perlu tetap diperhatikan agar tidak merugikan kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat secara luas.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. (MP/Asropih)
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. (MP/Asropih)

Lembaga antirasuah berharap proses yang sedang berjalan di Pemprov DKI benar-benar dilakukan secara akuntabel, menerapkan prinsip-prinsip Integritas dan meletakkan kepentingan masyarakat sebagai alat ukur utama dalam mengambil kebijakan.

"Hal ini penting dilakukan agar meminimalisir risiko terjadinya korupsi di masa mendatang," pungkas Febri. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenag Sebut Hilal Awal Syawal di Indonesia Penuhi Kriteria Baru MABIMS
Indonesia
Kemenag Sebut Hilal Awal Syawal di Indonesia Penuhi Kriteria Baru MABIMS

Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin menyatakan, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Syawal 1443 H mendatang, sudah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Solo Sasar 5.000 Penerima
Indonesia
Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Solo Sasar 5.000 Penerima

"Ada sebanyak 5.000 orang penerima vaksin 6-11 tahun di Solo. Mereka tercatat siswa SD sampai SMP," katanya.

IKN Nusantara Bakal Geser Arah Pembangunan dari Barat ke Timur
Indonesia
IKN Nusantara Bakal Geser Arah Pembangunan dari Barat ke Timur

Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan, bakal menjadi stimulus pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional

Butuh Persiapan, Pelaksanaan Vaksinasi Booster di Solo Diundur Jumat
Indonesia
Butuh Persiapan, Pelaksanaan Vaksinasi Booster di Solo Diundur Jumat

Gibran mengatakan vaksinasi booster di Solo dimulai Jumat (14/1). Untuk vaksin yang digunakan antara Pfizer atau AstraZeneca.

Jelang Reshuffle Kabinet, Jokowi Makan Siang Bersama Ketum Parpol di Istana
Indonesia
Jelang Reshuffle Kabinet, Jokowi Makan Siang Bersama Ketum Parpol di Istana

Sejumlah ketua umum partai politik dan tokoh nasional berdatangan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, disaat rencana pelantikan Menteri dan Wakil Menteri, Rabu (15/6).

Okupansi Kereta Api Arus Balik Capai 100 Persen
Indonesia
Okupansi Kereta Api Arus Balik Capai 100 Persen

Perjalanan kereta api jarak jauh pada arus balik 6 sampai 8 Mei 2022 mencapai 389.812 pelanggan.

KPK Sampaikan Masukan Soal Penyaluran BPUM UMKM
Indonesia
KPK Sampaikan Masukan Soal Penyaluran BPUM UMKM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan masukan terkait penyaluran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

Kasus Siswa dan Guru Terpapar COVID-19 di Solo Meluas, 68 Orang Positif
Indonesia
Kasus Siswa dan Guru Terpapar COVID-19 di Solo Meluas, 68 Orang Positif

Sedikitnya ada 62 siswa dan 6 guru dari SD dan SMP sederajat yang harus menjalani isoman dan dalam pemantauan puskesmas setempat.

Solo Bertahan di PPKM Level 2, Gibran: Tempat Ibadah Dibatasi 75 Persen
Indonesia
Solo Bertahan di PPKM Level 2, Gibran: Tempat Ibadah Dibatasi 75 Persen

Ia mengatakan pihaknya juga mengatur kapasitas maksimal umat yang boleh melakukan ibadah di lokasi sebanyak 75 persen dari kapasitas ruangan

Jokowi Dukung Penataan Ekosistem Industri Pers Dengan Platform Digital Asing
Indonesia
Jokowi Dukung Penataan Ekosistem Industri Pers Dengan Platform Digital Asing

Langkah yang bisa diambil, kata Jokowi, bisa dengan revisi UU, membentuk UU baru atau memengeluarkan peraturan pemerintah.