Surat Suara Tercoblos Ganjar-Mahfud di Taiwan, KPU Berikan Klarifikasi

Pradia EggiPradia Eggi - Selasa, 23 Januari 2024
Surat Suara Tercoblos Ganjar-Mahfud di Taiwan, KPU Berikan Klarifikasi

Petugas KPPS menyusun surat suara dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Jakarta Timur, Jakarta, 18 Desember 2023. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kabar tentang surat suara di Taiwan yang disinyalir telah tercoblos untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, menjadi viral di media sosial.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa mereka telah melakukan konfirmasi terkait informasi tersebut kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei. Idham Holik, Ketua Divisi Teknis KPU RI, membagikan hasil konfirmasi yang telah mereka peroleh.

"Hasil konfirmasi kami kepada PPLN Taipei yang dimana Ketua PPLN Taipei menyatakan bahwa video yang beredar luas atau viral tersebut itu indikasi kuatnya disinformasi (hoaks)," kata Idham kepada awak media di Jakarta, Selasa (23/1).

Baca Juga: KPU DKI: Makin Banyak Surat Suara yang Disortir yang Rusak Makin Banyak

Idham menegaskan proses pengemasan surat suara pos dipantau ketat.

“Karena proses pengemasan surat suara pos itu dipantau dengan CCTV diawasi dengan PPLN," sambungnya.

Idham menuturkan, secara struktural KPU melakukan konfirmasi dengan PPLN. KPU juga menghormati kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengecekan.

"Ke Bawaslu kami menghormati kewenangan atributif yang dimiliki oleh Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu atas dugaan pelanggaran," tuturnya.

Baca Juga: Ribuan Surat Suara Yang Diterima KPU Sidoarjo Rusak

Sekedar informasi, dalam video viral itu tampak dua orang pria memperlihatkan surat suara yang telah tercoblos, satu surat suara Pilpres 2024 dan satu lagi adalah surat suara Pileg 2024. Pada surat suara Pilpres 2024 sudah tercoblos di paslon Ganjar dan Mahfud. (Knu)

#KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Bagikan