Surat Penyidikan Dianggap Cacat Hukum, Irjen Napoleon Minta Status Tersangka Dicabut Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte (MP/Kanugraha)

MerahPutih.com - Mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte melayangkan gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri terkait penetapan status tersangka terhadap dirinya. Dalam hal ini, kasus yang merundung Napoleon adalah gratifikasi dalam penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Dalam persidangan yang dihelat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/9) hari ini, kuasa hukum Napoleon menilai jika Bareskrim Polri selaku termohon tidak memiliki bukti penerimaan suap terhadap kliennya.

"Pemohon juga meyakini bahwa sampai saat ini penyidik tidak memiliki barang bukti suap sebagaimana yang disangkakan dalam pasal-pasal pidana yang dicantumkan dalam surat perintah penyidikan," kata kata Kuasa Hukum Napoleon, Putri Maya Rumanti membacakan surat permohonan.

Baca Juga

Ajukan Gugatan Praperadilan, Irjen Napoleon Bantah Jadikan Polri Sasaran Tembak

Putri menambahkan, gugatan juga diajukan agar status tersangka yang merundung kliennya bisa diuji dalam sidang praperadilan. Tak hanya itu, dia menyebut jika Napoleon tidak menerima suap ataupun uang dari sejumlah pihak dalam kasus tersebut.

"Pemohon memang tidak pernah menerima pemberian suap atau janji dalam bentuk apapun terkait red notice atas nama Djoko S Tjandra," sambungnya.

Sidang perdana gugatan praperadilan Irjen Pol Napoleon Bonaparte di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri kuasa hukum dan hakim tunggal, Senin (21/9/2020) (ANTARA/HO-Kuasa Hukum Irjen Pol Napoleon Bonaparte)

Putri melanjutkan, sebelum masuk ke tahap penyikan, Polri selaku termohon disebut tidak mempunyai alat bukti yang cukup untuk menjerat tersangka sebagaimana termaktub dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP.

Berikut ini petitum permohonan praperadilan Irjen Napoleon:

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

2.Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Spri n.sidik/50.a/Vlll/ 2020 / Tipidkor tanggal 05 Agustus 2020 adalah mengandung cacat hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menyatakan Penyidikan dalam Perkara aquo adalah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang cacat hukum, maka Penyidikan sebagaimana dimaksud terkait peristiwa Pidana Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 02 / Vlll / 2020 / Tipidkor tanggal 14 Agustus 2020 yang menetapkan Pemohon menjadi TERSANGKA dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 , Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b lJndang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP adalah TIDAK SAH dan batal demi Hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga

Tak Ada Rekaman CCTV, Irjen Napoleon Mengaku Enggak Terima Duit dari Djoko Tjandra

5. Menyatakan Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

6. Memerintahkan Termohon / Penyidik pada Laporan Polisi Nomor: LP/A/0430/VIII 2020 tanggal 05 Agustus 2020 untuk menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara atas nama Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si;

7.Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Kekesalan Menkumham Tahu John Kei Berbuat Ulah di Tengah Pembebasan Bersyarat
Indonesia
Ini Kekesalan Menkumham Tahu John Kei Berbuat Ulah di Tengah Pembebasan Bersyarat

Yasonna pun menyesalkan kejadian di Green Lake City yang melibatkan John Kei.

Peringati Harlah Pancasila, Jokowi: Bangsa Indonesia Harus Menang Lawan Corona
Indonesia
Peringati Harlah Pancasila, Jokowi: Bangsa Indonesia Harus Menang Lawan Corona

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia harus tampil sebagai bangsa pemenang di tengah pandemi COVID-19.

Resesi Ancam Indonesia, Pengusaha Sambut 12 Juta UMKM Dapat Modal Kerja
Indonesia
Resesi Ancam Indonesia, Pengusaha Sambut 12 Juta UMKM Dapat Modal Kerja

bantuan modal kerja bersifat hibah, yang tidak ada kewajiban mengembalikan, tidak dipergunakan untuk konsumtif keperluan pribadi atau rumah tangga.

Vonis Bersalah Firli Jadi Bukti Jokowi dan DPR Gagal Pilih Pimpinan KPK Berintegritas
Indonesia
Vonis Bersalah Firli Jadi Bukti Jokowi dan DPR Gagal Pilih Pimpinan KPK Berintegritas

Kritik itu disampaikan ICW menyusul putusan Dewan Pengawas KPK yang memvonis Ketua KPK Firli Bahuri, terbukti melanggar etik.

Ingat! Penyelenggara Pemilu Ngopi Bareng Timses Termasuk Langgar Kode Etik
Indonesia
Ingat! Penyelenggara Pemilu Ngopi Bareng Timses Termasuk Langgar Kode Etik

Setelah jadi penyelenggara pemilu, kebebasan itu digadai untuk sementara agar tak terkesan memihak

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Kasus TPPU Jaksa Pinangki
Indonesia
PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Kasus TPPU Jaksa Pinangki

PN Jakpus telah menerima berkas Pinangki pada Kamis 17 September 2020

Penunjukkan Staf Milenial Diharapkan jadi Motivasi Pemuda Bangun Kampungnya
Indonesia
Penunjukkan Staf Milenial Diharapkan jadi Motivasi Pemuda Bangun Kampungnya

Dua sektor Transportasi dan Wisata bisa menjadi 'magnet'

Jurkam Nasional Gibran-Teguh Hadir Secara Tatap Muka dan Virtual
Indonesia
Jurkam Nasional Gibran-Teguh Hadir Secara Tatap Muka dan Virtual

Kehadiran mereka menyapa masyarakat Solo dilakukan secara online dan tatap muka terbatas.

Tanggapan Pengamat Soal Mensesneg Minta Isu Reshuffle Dihentikan
Indonesia
Tanggapan Pengamat Soal Mensesneg Minta Isu Reshuffle Dihentikan

Ujang Komaruddin menilai ucapan Mensesneg itu terkesan tak konsisten dengan ancaman Jokowi.

Anggota DPR Ditantang Sisihkan Dana Reses untuk Bantu Korban COVID-19
Indonesia
Anggota DPR Ditantang Sisihkan Dana Reses untuk Bantu Korban COVID-19

"Dana reses ini sudah tepat dialokasikan untuk bantuan bagi penderita virus corona Setidaknya ini meringankan beban masyarakat," kata Jerry