Surat Edaran MA Bikin Mafia Peradilan Makin Parah Muhammad Isnur bidang advokasi (YLBHI). (MP/Asropih)

Merahputih.com - YLBHI menilai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan yang berisi larangan mengambil foto, merekam suara dan merekam gambar selama persidangan dinilai dapat memperparah mafia peradilan.

"YLBHI berpendapat bahwa larangan memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin ketua pengadilan akan memperparah mafia peradilan yang selama ini dalam banyak laporan sangat banyak ditemukan," ujar Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, Kamis (27/2).

Baca Juga:

KPK Tetapkan Eks Sekretaris Mahkamah Agung Tersangka Mafia Kasus

SEMA No 2 tahun 2020 tersebut ditandatangani pada 7 Februari 2020. Ia menegaskan, hal ini juga bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat.

"Apalagi terdapat ancaman pemidanaan di dalamnya," tambah Isnur.

Ancaman pidana yang ada dalam Surat Edaran tersebut sudah terdapat dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga tidak pada tempatnya dicantumkan dalam SEMA tersebut.

"Selain itu, memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin adalah ranah hukum administrasi yang dihubungkan dengan sesuatu perbuatan yang dilarang, sedangkan memfoto, merekam, dan meliput tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang," ungkap Isnur.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur. (Foto: MP/Ponco)

Apalagi, sebagaimana dikutip Antara, ketua pengadilan dan birokrasinya akan dengan mudah menolak permohonan izin tersebut dengan berbagai alasan dan kepentingan tertentu.

Surat edaran itu juga memuat poin lainnya di antaranya seluruh orang yang hadir dalam sidang dilarang mengaktifkan HP selama persidangan berlangsung. Selain itu, pengunjung sidang dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan yang tidak perlu.

Baca Juga:

KPK Cegah Eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Bepergian ke Luar Negeri

Bagi pengunjung sidang yang tidak bersikap sesuai tata tertib akan mendapat peringatan. Jika peringatan tak dipatuhi, pengunjung sidang dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Apabila pengunjung sidang tidak mematuhi perintah hakim dan berbuat tindak pidana, akan dituntut secara hukum.

Latar belakang diterbitkannya surat tersebut disebutkan untuk menyikapi kurang tertibnya penegakan aturan dalam menghadiri persidangan di pengadilan negeri, adanya tindakan di ruang sidang yang mengganggu jalannya sidang, serta untuk menjaga marwah pengadilan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Elektabilitas Ma'ruf Amin Rendah, Legislator PDIP: Beliau Kurang Diekspos Media
Indonesia
Elektabilitas Ma'ruf Amin Rendah, Legislator PDIP: Beliau Kurang Diekspos Media

Menurutnya, aktivitas Ma'ruf hanya kurang terpublikasi media.

Kapolsek Menteng Klaim Wilayahnya Zero Tawuran Selama Ramadan
Indonesia
Kapolsek Menteng Klaim Wilayahnya Zero Tawuran Selama Ramadan

Kalau sampai terjadi tawuran tentu dampaknya kemana-mana

Imam Nahrawi Bantah Simpan HP di Rutan
Indonesia
Imam Nahrawi Bantah Simpan HP di Rutan

"Yang pasti bukan milik saya," kata Imam

Ditjen PAS Sebut Pemberian Cuti Menjelang Bebas Nazaruddin Tak Perlu Rekomendasi KPK
Indonesia
Ditjen PAS Sebut Pemberian Cuti Menjelang Bebas Nazaruddin Tak Perlu Rekomendasi KPK

CMB yang didapatkan Nazaruddin disetujui berdasarkan putusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

PDIP Pertimbangkan Umumkan 44 Calon Kepala Daerah di Rakernas
Indonesia
PDIP Pertimbangkan Umumkan 44 Calon Kepala Daerah di Rakernas

PDIP mempertimbangkan bakal mengumumkan sebanyak 44 calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada serentak 2020 di rakernas.

 Maskerku Melindungi Kamu, Maskermu Melindungi Aku
Indonesia
Maskerku Melindungi Kamu, Maskermu Melindungi Aku

“Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku,” kata Yuri

Negara Bagian Terpadat di Australia Nyatakan Darurat Kebakaran Hutan
Dunia
Negara Bagian Terpadat di Australia Nyatakan Darurat Kebakaran Hutan

Negara bagian terpadat di Australia menyatakan keadaan darurat tingkat dua dalam dua bulan pada Kamis (19/12) karena panas ekstrem dan angin kencang.

Ketua KPU Akui Diminta Wahyu Setiawan Proses Surat PAW Harun Masiku
Indonesia
Ketua KPU Akui Diminta Wahyu Setiawan Proses Surat PAW Harun Masiku

Pasalnya, substansi surat PAW yang dikirim DPP PDIP sudah dipahami detailnya oleh KPU.

Ketua DPRD Minta Anies Lanjutkan Normalisasi Sungai untuk Atasi Banjir Jakarta
Indonesia
Ketua DPRD Minta Anies Lanjutkan Normalisasi Sungai untuk Atasi Banjir Jakarta

Program normalisasi sungai terbukti mumpuni mengatasi titik banjir di Jakarta.

Puan Maharani: PDIP Ingin Indonesia Jadi Raja Rempah Dunia
Indonesia
Puan Maharani: PDIP Ingin Indonesia Jadi Raja Rempah Dunia

Puan Maharani menginginkan kejayaan rempah-rempah nusantara pada masa lalu hidup kembali saat ini.