Surat Bebas COVID-19 Tidak Berlaku Saat Periode Larangan Mudik Mudik. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Larangan mudik kini tengah digencarkan oleh pemerintah. Bahkan, surat bebas COVID-19 yang biasanya menjadi dokumen perjalan, tidak berlaku saat periode larangan mudik 6 - 12 Mei 2020.

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut, kendati seseorang telah dinyatakan bebas COVID-19 lewat surat yang dikeluarkan, tak menutup kemungkinan yang bersangkutan kemudian tertular dalam perjalanan. Apabila hal itu terjadi, maka mudik ke kampung halaman menjadi momentum yang justru dapat memicu tragedi.

Baca Juga:

Jokowi: Mudik Tidak Dilarang Lonjakan COVID-19 Bisa 140 Ribu Kasus Per Hari

"Tidak menjamin seseorang yang sudah membawa dokumen negatif COVID-19 akan selamanya negatif. Kita sudah buktikan, mereka yang berada di dalam perjalanan itu punya risiko yang sangat tinggi,” kata Doni dalam keterangan pers, Rabu (21/4).

Penularan COVID-19 dalam perjalanan sangat mungkin terjadi dari seseorang yang telah positif COVID-19 kemudian secara tidak langsung meninggalkan droplet di beberapa bidang atau benda pada fasilitas umum. Termasuk transportasi massal baik darat, laut maupun udara.

"Mereka sudah negatif COVID-19, merasa nyaman, tetapi tanpa sadar mereka menyentuh bagian tertentu dari permukaan benda-benda yang mungkin sudah terkena droplet dari seseorang yang positif COVID-19," ujarnya.

Jenderal TNI bintang tiga ini mencontohkan, apabila kemudian seseorang terinfeksi virus SARS-CoV-2 dari perjalanan dan tiba di kampung halaman, maka yang bersangkutan telah menjadi carrier dan dapat menulari sanak famili termasuk orang tuanya di rumah.

Kemudian yang harus diperhatikan menurut Doni adalah, tidak semua daerah memiliki dokter atau fasilitas medis sesuai standar dan dapat menangani pasien terkonfirmasi COVID-19. Maka apabila seseorang di daerah tertular, maka risiko fatal sangat tinggi.

Doni Monardo
Kepala BNPB Doni Monardo. (Foto: Antara)

“Di kampung belum tentu tersedia rumah sakit, belum tentu tersedia dokter, belum tentu tersedia fasilitas kesehatan yang. Apa artinya? Yang bersangkutan (pemudik) sama halnya secara tidak langsung telah membunuh orang tuanya,” imbuh Doni.

Ia menegaskan, berkaca dari contoh kasus nyata tersebut, maka dengan adanya aturan pemerintah tentang peniadaan mudik sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Ketua Satgas Nomor 13 Tahun 2021adalah upaya pencegahan dan mitigasi dalam menekan angka kasus COVID-19 di Tanah Air pada masa libur hari nasional.

Pemerintah mencatat, pada libur Idul Fitri 22-25 Mei tahun lalu, rata-rata kasus positif naik sebesar 68 hingga 93 persen. Kemudian masa libur Tahun Baru Islam pada 20-23 Agustus 2020, rata-rata kasus positif naik sebesar 58-119 persen. Sementara itu libur memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada 28 Oktober-1 November 2020, juga telah meningkatkan angkanya sebesar 37-95 persen.

Baca Juga:

Mudik Dilarang, DPR Minta Tempat Wisata Ditutup Selama Lebaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Beberkan Alasan Nanang Farid Syam Mengundurkan Diri
Indonesia
KPK Beberkan Alasan Nanang Farid Syam Mengundurkan Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan Penasihat Wadah Pegawai (WP) KPK Nanang Farid Syam.

Alasan Wakil Ketua DPR Azis Ingin Revisi UU Pemilu
Indonesia
Alasan Wakil Ketua DPR Azis Ingin Revisi UU Pemilu

UU nomor 7 tahun 2017 telah menyebabkan kondisi kompleksitas penyelenggaraan pemilu lima kotak yaitu Pemilihan Presiden, DPR, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

BMKG Jelaskan Penyebab Terjadinya Cuaca Ekstrem di Indonesia
Indonesia
BMKG Jelaskan Penyebab Terjadinya Cuaca Ekstrem di Indonesia

Rita memaparkan, ada beberapa fenomena alam yang terjadi bersamaan dan memicu terjadinya cuaca ekstrem ini.

Listyo Sigit Diminta Konsisten Hapus Penilangan di Jalan
Indonesia
Listyo Sigit Diminta Konsisten Hapus Penilangan di Jalan

Lalu lintas adalah potret budaya dan peradaban serta modrenitas sebuah bangsa

Satire Pertanyaan Menohok ke Ketua KPK, Berani Jawab Enggak Firli Bahuri?
Indonesia
Satire Pertanyaan Menohok ke Ketua KPK, Berani Jawab Enggak Firli Bahuri?

Sebenarnya ini aksi teatrikal kami terkait dengan undangan terbuka kepada Ketua KPK Firli Bahuri

Sanksi Masuk Peti Mati Dihentikan, Pemprov DKI Dinilai tidak Tegas Tegakkan Hukum
Indonesia
Sanksi Masuk Peti Mati Dihentikan, Pemprov DKI Dinilai tidak Tegas Tegakkan Hukum

“Masuk peti mati seakan main-main, kesannya Pemprov tidak tegas dalam menegakkan hukum,” kata Tigor

Pemda Jatim Diminta Segera Ambil Langkah Cepat Pulihkan Daerah Terdampak Gempa
Indonesia
Pemda Jatim Diminta Segera Ambil Langkah Cepat Pulihkan Daerah Terdampak Gempa

Pemulihan yang dimaksud tidak hanya sebatas perbaikan infrastruktur saja

Saksi Sebut Ada Aliran Duit Rp500 Juta dari Gubernur Papua Barat untuk Wahyu Setiawan
Indonesia
Saksi Sebut Ada Aliran Duit Rp500 Juta dari Gubernur Papua Barat untuk Wahyu Setiawan

Rosa mengatakan jelang proses seleksi calon KPU ternyata terjadi gejolak masyarakat Papua Barat

Ditantang Khofifah Jadikan Pasuruan Singapuranya Jatim, Ini Jawaban Gus Ipul
Indonesia
Ditantang Khofifah Jadikan Pasuruan Singapuranya Jatim, Ini Jawaban Gus Ipul

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menantang Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjadikan wilayahnya sebagai Singapuranya Jatim.

Sepanjang 2020, KPK Tetapkan 109 Tersangka
Indonesia
Sepanjang 2020, KPK Tetapkan 109 Tersangka

Perkara yang saat ini sedang berjalan sebanyak 130