Supres RUU BPIP Diterima DPR, Puan Jelaskan Bedanya dengan RUU HIP Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antara/Istimewa)

Merahputih.com - Surat presiden (Surpres) tentang usulan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dari perwakilan pemerintah yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah diterima oleh DPR.

Secara substansi, RUU BPIP berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang mendapat penolakan dari masyarakat.

"Konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP, yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 Bab dan 60 Pasal," ujar Ketua DPR, Puan Maharani dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

Baca Juga:

Tingkat Kesembuhan Pasien Corona Sumbar Capai 83 Persen

Puan mengatakan bahwa konsep di dalam RUU BPIP itu memperkuat substansi yang ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Substansi yang terdapat dalam RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," kata dia.

Pasal-pasal yang mendapat penolakan masyarakat, seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi.

"Dalam konsideran mengingat (RUU BPIP) juga sudah terdapat Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia dan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme," kata Puan.

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Webinar Nasional IV Bulan Bung Karno 2020 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP, yang bertema 'Politik Kesehatan Berdikari', di Jakarta, Selasa (30/6/2020). (ANTARA/HO-PDIP)
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Webinar Nasional IV Bulan Bung Karno 2020 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP, yang bertema 'Politik Kesehatan Berdikari', di Jakarta, Selasa (30/6/2020). (ANTARA/HO-PDIP)

Konsep RUU BPIP itu, akan dibahas apabila DPR dan Pemerintah sudah merasa mendapatkan masukan yang cukup dari seluruh elemen anak bangsa. Sehingga hadirnya RUU BPIP itu menjadi kebutuhan hukum yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi Pancasila melalui BPIP."DPR dan Pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas tapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap RUU tersebut," ujar Puan.

Baca Juga:

Update Penularan Corona DKI Per 30 Juni

Adapun para Menteri yang menyertai Surpres tersebut antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Menkopolhukam kemudian bertugas menyerahkan Surpres tersebut secara simbolis kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, disaksikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Muhaimin Iskandar, Azis Syamsuddin, dan Sufmi Dasco Ahmad. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasatpol PP Kota Makassar Positif COVID-19
Indonesia
Kasatpol PP Kota Makassar Positif COVID-19

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Makassar Imam Hud bersama istrinya terpapar virus corona.

Beredar Kabar Dugaan Pembunuhan Wartawan Metro TV Dipicu Dendam Rekan Kerja, Ini Kata Polisi
Indonesia
Beredar Kabar Dugaan Pembunuhan Wartawan Metro TV Dipicu Dendam Rekan Kerja, Ini Kata Polisi

Beredar informasi beredar kematian Yodi karena unsur dendam sesama karayawan satu kantornya atas perebutan wanita.

Mahfud Tegaskan Kebersatuan Papua dengan NKRI Sudah Final
Indonesia
Mahfud Tegaskan Kebersatuan Papua dengan NKRI Sudah Final

PBB telah melakukan referendum di Papua pada tahun 1963

3 Hari Sejak Lebaran, Bogor Nihil Kasus COVID-19
Indonesia
3 Hari Sejak Lebaran, Bogor Nihil Kasus COVID-19

Hingga Selasa (26/5) malam, ada sebanyak 180 pasien COVID-19 di Kabupaten Bogor

Kubu Rizieq Shihab Harap Hakim Adil Putuskan Gugatan Praperadilan
Indonesia
Kubu Rizieq Shihab Harap Hakim Adil Putuskan Gugatan Praperadilan

Tim kuasa hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar berharap Majelis Hakim PN Jakarta Selatan berlaku adil dalam memutus gugatan praperadilan ini.

Malaysia Terapkan Lockdown Batasi Penyebaran Virus Corona
Indonesia
Malaysia Terapkan Lockdown Batasi Penyebaran Virus Corona

Pemerintah Malaysia memutuskan untuk melaksanakan lockdown mulai 18 Maret hingga 31 Maret 2020 di seluruh negara bagian.

Borong Produk Prancis di Minimarket Lalu Dibakar
Indonesia
Borong Produk Prancis di Minimarket Lalu Dibakar

Ormas Gerakan Pemuda Islam melakukan sweeping terhadap produk-produk Prancis di sebuah minimarket di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Jateng Masih Menjadi Kandang Banteng, PDIP Kuasai Pilkada di 17 Daerah
Indonesia
Jateng Masih Menjadi Kandang Banteng, PDIP Kuasai Pilkada di 17 Daerah

Hasil tersebut didasari dari quick real count berdasarkan laporan perhitungan di TPS oleh para saksi.

Ahli Polda Metro: Asal Bukti Kuat, Saksi yang Belum Diperiksa Bisa Jadi Tersangka
Indonesia
Ahli Polda Metro: Asal Bukti Kuat, Saksi yang Belum Diperiksa Bisa Jadi Tersangka

"Sebetulnya. bicara tentang saksi itu selalu dalam dua kualitas. Satu saksi korban dan dua saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui sendiri tindak pidana," kata Eva.

Sentuh Level Tertinggi, Harga Emas Makin Mendekati Rp1 Juta Per Gram
Indonesia
Sentuh Level Tertinggi, Harga Emas Makin Mendekati Rp1 Juta Per Gram

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak