Sumber Anggaran Pembelian Tanah di Munjul Mulai Didalami KPK Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan mengenai sumber anggaran yang dipergunakan Sarana Jaya untuk membeli tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.

Hal itu dilakukan tim penyidik saat memeriksa Yoory sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Munjul, Selasa (15/6) kemarin.

Baca Juga

MAKI Serahkan Data Korupsi Pengadaan Tanah di DKI ke KPK

Pemeriksaan terhadap Yoory juga dilakukan tim penyidik untuk melengkapi berkas perkara dengan tersangka mantan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene; Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar.

"Yang bersangkutan dikonfirmasi antara lain terkait dengan sumber anggaran yang diperuntukkan bagi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon,Kecamatan Cipayung,Kota Jakarta Timur,Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (16/6).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Diketahui, Yoory membayar tanah di Munjul kepada PT Adonara Propertindo (AP) hingga Rp 150 miliar lebih lewat beberapa kali pembayaran transfer. Bahkan hitungan KPK, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp152,5 miliar.

Baca Juga

KPK Cecar Istri Rudy Hartono Iskandar Soal Pengadaan Tanah di Munjul

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka yakni, mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo Anja Runtuwene; Korporasi PT. Adonara Propertindo; dan Direktur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian. Yang terbaru, pengusaha Rudi Hartono Iskandar juga ditetapkan sebagai tersangka. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Ancaman Hukuman yang Menanti Rizieq Shihab Cs
Indonesia
Ini Ancaman Hukuman yang Menanti Rizieq Shihab Cs

Rizieq Shihab terancam hukuman penjara setelah dijadikan tersangka dalam kasus pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab.

Percepat Vaksinasi COVID-19, Pemprov DKI Kolaborasi dengan Kementerian BUMN
Indonesia
Percepat Vaksinasi COVID-19, Pemprov DKI Kolaborasi dengan Kementerian BUMN

Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait program vaksinasi COVID-19.

Kemenkes Tetap Lakukan Surveilans Evaluasi Pelaksanaan PTM
Indonesia
Kemenkes Tetap Lakukan Surveilans Evaluasi Pelaksanaan PTM

Dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, sekolah harus memastikan telah menyiapkan protokol kesehatan dengan baik di lingkungan sekolah.

Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air Pakai ROV
Indonesia
Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air Pakai ROV

Tim TNI AL telah berhasil menemukan black box jenis FDR di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang pada 12 Januari 2021 lalu.

Vaksinasi Daerah Pesisir, Para Nelayan Disuntik di Atas Kapal
Indonesia
Vaksinasi Daerah Pesisir, Para Nelayan Disuntik di Atas Kapal

Ditpolair Polda Jawa Timur dan Polres Gresik menggelar vaksinasi COVID-19 di pesisir Desa Kroman, Gresik, Selasa (3/8).

Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 12 Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 12 Orang

Terhitung sejak 23 Maret 2020 sampai dengan 9 September 2021 jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet sebanyak 127.355 orang

Kata KPK Soal Kabar Harun Masiku Meninggal Dunia
Indonesia
Kata KPK Soal Kabar Harun Masiku Meninggal Dunia

"Sejauh ini tidak ada informasi valid yang KPK terima terkait meninggalnya buronan tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/1).

Irjen Napoleon: Jaksa Tak Bisa Buktikan Suap Hanya Pertemuan
Indonesia
Irjen Napoleon: Jaksa Tak Bisa Buktikan Suap Hanya Pertemuan

Napoleon Bonaparte mengatakan, JPU hanya bisa membuktikan adanya pertemuan antara dirinya dengan Tommy Sumardi.

Kemenkeu Janji Revisi Objek-Objek Kena PPN di RUU KUP
Indonesia
Kemenkeu Janji Revisi Objek-Objek Kena PPN di RUU KUP

Kinerja PPN Indonesia hanya 63,58 persen dari total potensi yang seharusnya dapat dikumpulkan karena terdapat empat pengecualian pada kelompok barang dan 17 pengecualian pada kelompok jasa.

Kematian Tinggi, Kurva Penambahan Kasus COVID-19 Diklaim Melandai
Indonesia
Kematian Tinggi, Kurva Penambahan Kasus COVID-19 Diklaim Melandai

Meski kurva melandai, hal yang menjadi perhatian adalah kasus COVID-19 masih tinggi. Oleh karena itu, perlu diperkuat 3T yaitu testing, tracing, dan treatment agar diimplementasikan di desa.