Sumbangan Masjid Jadi Dalih Suap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Konferensi pers KPK terkait kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dalih suap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Pria yang karib disapa Pepen itu menggunakan dalih "sumbangan masjid" saat meminta suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kasus ini bermula ketika Pemkot Bekasi menetapkan APBD-P Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan total anggaran sekitar Rp 286,5 miliar.

Baca Juga:

OTT Wali Kota Bekasi, KPK Sita Uang Rp 5 Miliar

Adapun ganti rugi tersebut di antaranya diperuntukkan bagi pembebasan lahan sekolah di Rawalumbu senilai Rp 21,8 Miliar; pembebasan lahan polder 202 senilai Rp 25,8 miliar; pembebasan lahan polder air Kranji senilai Rp 21,8 miliar; dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp 15 miliar.

Atas proyek-proyek tersebut, Pepen diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan.

"Sebagai bentuk komitmen, tersangka RE diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi, di antaranya dengan menggunakan sebutan untuk 'sumbangan masjid'," kata Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1).

Baca Juga:

KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka

Firli menjelaskan, pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui orang- orang kepercayaan politikus Golkar tersebut, yaitu JL yang menerima uang sejumlah Rp 4 miliar dari LBM.

"WY yang menerima uang sejumlah Rp 3 miliar dari MS dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Pepen sejumlah Rp 100 juta dari SY," ujarnya.

Pepen juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diemban mereka.

"Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka RE yang dikelola oleh MY yang pada saat dilakukan tangkap tangan, tersisa uang sejumlah Rp 600 juta rupiah," ujarnya.

Tak hanya itu, Pepen juga diduga menerima sejumlah uang Rp 30 juta dari AA melalui MB terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pj DKI 1 Janji Percepat Perizinan Pembangunan Tambahan Masjid Istiqlal
Indonesia
Pj DKI 1 Janji Percepat Perizinan Pembangunan Tambahan Masjid Istiqlal

Pj Heru melakukan peninjauan area masjid dan hasil penataan atau revitalisasi Masjid Istiqlal.

Kemenkes Ingatkan Masyarakat Vaksin Booster di Tengah Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Kemenkes Ingatkan Masyarakat Vaksin Booster di Tengah Lonjakan Kasus COVID-19

Jumlah konfirmasi kasus positif pada Jumat (4/11) sebanyak 5.303.

Survei LSI: Ganjar Duduki Peringkat Teratas Elektabilitas Capres 2024
Indonesia
Survei LSI: Ganjar Duduki Peringkat Teratas Elektabilitas Capres 2024

Elektabilitas Ganjar Pranowo masih tertinggi dalam temuan sejumlah lembaga survei, termasuk Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam rilis survei terbaru LSI, elektabilitas Ganjar masih di atas Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Gerhana Bulan Total Aman Diamati Langsung oleh Masyarakat
Indonesia
Gerhana Bulan Total Aman Diamati Langsung oleh Masyarakat

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan gerhana bulan total pada 8 November 2022 aman disaksikan dengan mata telanjang.

HET Minyak Goreng Tidak Rugikan Pengusaha
Indonesia
HET Minyak Goreng Tidak Rugikan Pengusaha

Pemerintah mengakui adanya sistem dari kebijakan terkait harga minyak goreng dalam negeri yang terlalu melepas ke mekanisme perdagangan.

Legislator PKS Minta PLN Gerak Cepat Bantu Korban Gempa Cianjur
Indonesia
Legislator PKS Minta PLN Gerak Cepat Bantu Korban Gempa Cianjur

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar bantuan kepada para korban dapat disalurkan segera. Termasuk soal keberadaan jaringan listrik, baik utk keperluan rumah sakit, posko penampungan atau di rumah-rumah korban," ujar Mulyanto

Siap Gelar PPDB 2022, Pemprov DKI Perbaiki Sistem Pendaftaran
Indonesia
Siap Gelar PPDB 2022, Pemprov DKI Perbaiki Sistem Pendaftaran

Pemprov DKI Jakarta siap melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2022.

KPK Cegah 5 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Lukas Enembe
Indonesia
KPK Cegah 5 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Lukas Enembe

"Maka KPK melakukan tindakan cegah bepergian ke luar negeri terhadap lima orang," kaata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (13/1).

Pengusutan Kasus Izin Ekpor Minyak Goreng Jangan Hanya Sampai Pelaksana
Indonesia
Pengusutan Kasus Izin Ekpor Minyak Goreng Jangan Hanya Sampai Pelaksana

Hingga hari ini harga minyak goreng masih tinggi di masyarakat. Hal ini sebuah ironi terjadi di salah satu negara penghasil sawit terbesar d dunia.

[HOAKS atau FAKTA]: KPK Sebar Surat Pemberitahuan Pemblokiran Rekening
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: KPK Sebar Surat Pemberitahuan Pemblokiran Rekening

KPK melakukan pemblokiran rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku.