Sultan HB X Tetapkan Dua Syarat Belajar Tatap Muka di Sekolah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X (ANTARA FOTO/Luqman Hakim)

MerahPutih.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan dua syarat yang harus dipenuhi sekolah yang hendak melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Pertama, kedatangan anak di sekolah harus disertai izin orang tua siswa.

Sultan HB X menjelaskan, izin orang tua penting terutama untuk siswa sekolah dasar (SD). Pasalnya, siswa SD masih anak-anak dan sulit untuk diminta melaksanakan protokol kesehatan.

Baca Juga:

Sri Sultan Larang Warga Yogyakarta Mudik

"Kalau (siswa) yang sudah dewasa, diomongi mungkin bisa, tapi yang kecil-kecil, anak SD kelas satu atau dua kan susah. Di situ diperlukan kehati-hatian mereka (pihak sekolah) dan seizin orang tua," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, sepeeti ditulis Senin (07/06).

Selain izin orang tua siswa, guru dan tenaga pendidik di sekolah tersebut wajib sudah menerima vaksinasi COVID-19.

"Persyaratan saya itu guru harus sudah divaksin," kata dia.

Sultan melanjutkan, setelah beberapa hari pembelajaran tatap muka dimulai, para guru juga wajib menjalani pemeriksaan COVID-19. Pemeriksan bisa berupa tes antigen atau polymerase chain reaction (PCR) pada hari kelima pelaksanaan.

"Ada yang positif tidak. Begitu positif, close (tutup sekolah) untuk tidak menular. Kalau tidak (ada penularan COVID-19) ya terus," kata dia.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan uji coba pembelajaran tatap muka yang telah digelar sejumlah SMA/SMK di DIY, tidak ditemukan kasus positif COVID-19.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X (MP/Teresa Ika)
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X (MP/Teresa Ika)

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta meminta seluruh sekolah, baik jenjang SD maupun SMP di kota tersebut, menyiapkan dua metode pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru 2021/2022.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Dedi Budiono menjelaskan, keputusan mengenai metode pembelajaran yang akan diikuti oleh siswa sepenuhnya ditentukan oleh orang tua.

"Sekolah hanya menyiapkan dua opsi tersebut. Nantinya, orang tua yang menentukan apakah memberikan izin anaknya untuk mengikuti PTM di sekolah atau tetap melanjutkan PJJ secara daring di rumah," kata Dedi.

Baca Juga:

Sri Sultan HB X Wajibkan Lagu Indonesia Raya Diputar Setiap Hari

Menurut dia, menyiapkan dua opsi metode pembelajaran bukan pekerjaan yang mudah, namun sekolah diminta tetap menyiapkan keduanya untuk menjaga dan memastikan siswa tetap bisa memperoleh akses pendidikan.

Menyinggung kesiapan sarana dan prasarana sekolah, Dedi memastikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta sudah melakukan verifikasi kesiapan protokol kesehatan di sekolah sebanyak tiga kali.

"Persiapan sekolah bisa dikatakan excellent. Siap melaksanakan PTM. Guru-guru pun sudah menjalani vaksinasi," katanya. (Teresa Ika/Yogyakarta)

Baca Juga:

Terancam Punah, Sultan HB X Ajak Masyarakat Gunakan Aksara dan Bahasa Jawa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pejabat Tak Dukung PPKM Darurat Dinilai Bentuk Pembangkangan terhadap Undang-undang
Indonesia
Pejabat Tak Dukung PPKM Darurat Dinilai Bentuk Pembangkangan terhadap Undang-undang

Ancaman Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memidanakan pejabat yang tak dukung PPKM Darurat dinilai tepat.

Divonis Bersalah Langgar Kode Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Minta Maaf
Indonesia
Divonis Bersalah Langgar Kode Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Minta Maaf

"Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman. Dan tentu putusan saya terima dan saya pastikan saya tidak akan mengulangi itu," kata Firli

Nyaris 10 Ribu Wisatawan Padati Pulau Seribu Saat Libur Panjang
Indonesia
Nyaris 10 Ribu Wisatawan Padati Pulau Seribu Saat Libur Panjang

Jika semua patuh terhadap protokol kesehatan, pariwisata terus berjalan

Pengelola Bioskop Ajukan Proposal, Pemprov DKI: XXI Belum Revisi Protokol Kesehatan
Indonesia
Pengelola Bioskop Ajukan Proposal, Pemprov DKI: XXI Belum Revisi Protokol Kesehatan

Proposal itu diajukan oleh mereka pada 3 September 2020 lalu. Proposal tersebut nantinya akan dibahas terlebih dahulu oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DKI Jakarta.

Pimpinan MPR Tegaskan Perlu Konsistensi Tinggi Kendalikan COVID-19
Indonesia
Pimpinan MPR Tegaskan Perlu Konsistensi Tinggi Kendalikan COVID-19

Sejumlah upaya saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19

Vaksin Bandung Sejak Zaman Hindia Belanda
Indonesia
Vaksin Bandung Sejak Zaman Hindia Belanda

Fokus Bio Farma dalam penelitian vaksin membuahkan hasil signifikan mulai 1997. Tahun tersebut Bio Farma mendapatkan Pra-Kualifikasi WHO untuk 12 jenis vaksin sehingga bisa memasuki pasar ekspor.

BIN Tegaskan Pemakaman Kabinda Papua Tidak Boleh Diliput Media
Indonesia
BIN Tegaskan Pemakaman Kabinda Papua Tidak Boleh Diliput Media

Pemakaman berlangsung terbatas untuk umum.

Polisi Pastikan Video Ricuh Demo Tolak PPKM Hoaks
Indonesia
Polisi Pastikan Video Ricuh Demo Tolak PPKM Hoaks

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono memastikan bahwa video yang menyatakan bahwa kerusuhan demo tersebut adalah hoaks atau informasi palsu.

Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port
Indonesia
Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak KPK mengusut dugaan korupsi terkait penerbitan izin tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

Politisi Senayan Minta Segera Tangani Klaster Perkantoran
Indonesia
Politisi Senayan Minta Segera Tangani Klaster Perkantoran

Maraknya penyebaran wabah virus corona di perkantoran menjadi keprihatinan bersama. Manajemen maupun karyawan harus bersama-sama meningkatkan kewaspadaan.