Sulitnya Pemerintah Samakan Tingkat Pendapatan di Semua Daerah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Juli 2024
Sulitnya Pemerintah Samakan Tingkat Pendapatan di Semua Daerah

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2). Foto: ANTARA/Yashinta Difa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merayakan Hari Jadi Kemenko Perekonomian ke-58 di Selasar Kertagama Kemenko Perekonomian

Saat menghadiri perayaan ini, Airlangga mengakui mempunyai tantangan agar setiap daerah bisa seperti Jakarta atau seperti Kalimantan Timur, dalam hal pendapatan yang lolos middle income trap.

Airlangga mengklaim, tingkat pendapatan per kapita wilayah Jakarta hingga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur telah lolos jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga berterima kasih kepada seluruh jajaran Kemenko Perekonomian atas upaya optimal dalam mendorong peran Kemenko Perekonomian dalam panggung internasional.

Baca juga:

Legislator Beberkan Kunci Keluar dari Middle Income Trap

Airlangga menuturkan, Kemenko Perekonomian juga berada dalam sejarah di mana Indonesia menandatangani Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) dengan Amerika Serikat, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) serta Keketuaan ASEAN tahun 2023.

Selain itu, Kemenko Perekonomian juga berperan penting dalam diluncurkannya Digital Economic Framework Agreement (DEFA) yang merupakan perjanjian regional pertama mengenai digital.

“Ini yang menjadi tantangan kita di tahun 2025 untuk menjadikannya (DEFA) sebagai engine of growth agar pertumbuhan kita di atas 6 persen,” jelasnya.

Ia menerangkan, dengan DEFA, Pemerintah juga mendorong adanya interoperabilitas, keamanan data, National Single Window pengembangan UMKM.

Baca juga:

Gibran Konsisten Gaungkan Hilirisasi Agar Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Selain itu, digitalisasi turut mendorong Local Currency Transaction (LCT) yang mana QR Code rupiah bisa digunakan bertransaksi di 5 negara ASEAN. Di mana, mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing yang sangat mempengaruhi harga, nilai, dan nilai ekonomi Indonesia.

"Tantangan belum berakhir, PR jalan terus, dan kereta Kemenko Perekonomian juga jalan terus,” katanya.

#Pendapatan Negara #Pendapatan Domestik Bruto #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Menko Perekonomian Harap ICA-CEPA Lipat Gandakan Nilai Dagang Indonesia-Kanada
Kerja sama ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor Indonesia.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Menko Perekonomian Harap ICA-CEPA Lipat Gandakan Nilai Dagang Indonesia-Kanada
Indonesia
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Airlangga mengatakan pemerintah masih terus memantau perkembangan rupiah, baik di tengah dinamika politik domestik maupun geopolitik dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Berita
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
BSU 2026 menyasar pekerja bergaji di bawah Rp3 juta. Simak syarat penerima, nominal bantuan Rp900 ribu, dan link resmi Kemnaker.
ImanK - Selasa, 10 November 2026
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Bagikan