Suksesor Idham Azis Harus Mampu Deteksi Dini Ancaman Gangguan Keamanan Kapolri Jenderal idham Azis. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah menyerahkan lima nama jenderal bintang tiga Polri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka adalah Komjen Gatot Eddy Prabowo, Komjen Boy Rafli Amar, Komjen Arief Sulistyanto, Komjen Listyo Sigit Prabowo dan Komjen Agus Andrianto. Mereka akan dipilih untuk menggantikan posisi Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri.

Baca Juga

Anggota DPR Prediksi Jokowi Kirim Nama Komjen Listyo Jadi Calon Kapolri

Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta memberikan beberapa poin penting untuk mendapatkan posisi tersebut.

Menurutnya, sosok Kapolri pengganti Idham Azis harus memiliki rekam jejak baik, pengalaman kerja komprehensif, dan kemampuan manajerial terutama untuk memimpin organisasi Polri yang cukup besar.

"Diterima oleh internal Polri dan mampu mengayomi dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sipil," kata Stanislaus kepada wartawan, Selasa (12/1).

Dia menegaskan, hal yang terpenting adalah mempunyai kemampuan deteksi dini potensi adanya ancaman yang dapat mengganggu keamanan negara.

"Mampu melakukan deteksi dini dan cegah dini potensi ancaman yang semakin kompleks dan asimetris dan mengatasinya jika sudah menjadi gangguan keamanan," ujarnya.

Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta

Kendati demikian, dia berharap Presiden Jokowi dapat memberikan pilihan kepada sosok yang mampu melindungi dan mengayomi masyarakat Indonesia.

Diharapkan yang dipilih presiden adalah perwira tinggi Polri yang mampu melindungi dan mengayomi masyarakat.

"Serta mampu membawa organisasi Polri lebih solid dan sesuai dengan slogannya profesional, modern dan terpercaya," ucap Stanislaus.

Pengamat kepolisian, Gardi Gazarin menilai, diperlukan sosok kapolri yang bisa mengamankan terobosan dan keputusan yang diambil pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia

"Figur tersebut sesuai karya-karyanya akan mampu membantu pemerintah dalam menggerakkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang ada pengalaman menangani COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional," tegas Gardi Gazarin. (Knu)

Baca Juga

Kapolri Baru Dihadapkan Sejumlah Masalah Serius

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KBS dan Berdikari Logistik Kerja Sama Jaga Pasokan Pangan
Indonesia
KBS dan Berdikari Logistik Kerja Sama Jaga Pasokan Pangan

PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) dan PT. Berdikari Logistik Indonesia menjalin kerja sama demi tercapainya stabilitas harga pangan di Indonesia, khususnya menjelang perayaan hari besar keagamaan nasional (HBKN) seperti Lebaran dan Natal.

Tanah Longsor di Tapanuli Selatan, 12 Warga Belum Ditemukan
Indonesia
Tanah Longsor di Tapanuli Selatan, 12 Warga Belum Ditemukan

"Tadi malam seluruh tim sudah mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan evakuasi pagi ini. Belum diketahui nasib seluruhnya," katanya.

1.985 Personel Gabungan Amankan Sidang Tatap Muka Rizieq Shihab di PN Jaktim
Indonesia
1.985 Personel Gabungan Amankan Sidang Tatap Muka Rizieq Shihab di PN Jaktim

"Kekuatan yang kami siapkan 1.985 personel gabungan, dengan adanya kegiatan (sidang) offline besok," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, Kamis (25/3).

Depan Kantor Jenderal Idham Azis Tergenang Air
Indonesia
Depan Kantor Jenderal Idham Azis Tergenang Air

Banjir juga menggenangi wilayah Jalan Tegal Parang Selatan 2, Jakarta Selatan

Lurah di Depok yang Nekat Gelar Hajatan saat PPKM Darurat Jadi Tersangka
Indonesia
Lurah di Depok yang Nekat Gelar Hajatan saat PPKM Darurat Jadi Tersangka

Petugas membubarkan kerumunan dan meminta tamu untuk meninggalkan lokasi

KPK Cegah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Bepergian ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Bepergian ke Luar Negeri

Pencegahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Perdalam TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Panggil BAIS, BIN dan BNPT
Indonesia
Perdalam TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Panggil BAIS, BIN dan BNPT

Keterangan dari pihak yang dipanggil Komnas HAM dinantikan masyarakat luas. Informasi dan keterangan tersebut akan memudahkan Komnas HAM dalam mengeluarkan rekomendasi.

Kasus Korupsi Edhy dan Juliari Mendegradasi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Kasus Korupsi Edhy dan Juliari Mendegradasi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

tertangkapnya dua menteri ini justru mendegradasi pemerintahan Jokowi-Maruf.

Densus 88 Perlu Gunakan Instrumen UU Terorisme Proses Dugaan Keterlibatan Oknum FPI
Indonesia
Densus 88 Perlu Gunakan Instrumen UU Terorisme Proses Dugaan Keterlibatan Oknum FPI

Ini koheren dengan aksi terorisme yang akhir-akhir diduga di dalamnya ada anggota FPI

Satgas Sebut Kenaikan Kasus COVID-19 karena Warga tidak Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Satgas Sebut Kenaikan Kasus COVID-19 karena Warga tidak Patuhi Protokol Kesehatan

Ketua Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah ?????menjelaskan, kenaikan itu karena rendahnya tingkat kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan.