Headline
 Kesuksesan Lobi Pembebasan Siti Aisyah Harus Jadi Acuan Menkumham Yasonna Laoly bersama Siti Aisyah saat menggelar konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Siti Aisyah akhirnya terbebas dari dakwaan pembunuhan terhadap saudara tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Nam, di Bandara Kuala Lumpur pada 2017 lalu.

Pembebasan WNI asal Serang ini diyakini karena keaktifan pemerintah Indonesia, lewat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, untuk melobi Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas. Berbagai kalangan mengapresiasi upaya persuasi pemerintah ini.

Anggota DPR RI Komisi III Asrul Sani berharap langkah pembebasan ini bisa menjadi acuan dalam memberikan perlindungan hukum bagi WNI lain di luar negeri.

Sekjen PPP ini menyebutkan, langkah pemerintah melakukan silent diplomacy pilihan yang tepat. Sebab diplomasi dilakukan saat kasus Siti Aisah sedang berproses di pengadilan.

Siti Aisyah dan keluarga bersama Menlu Retno Marsudi
Menlu Retno Marsudi bersama keluarga Siti Aisyah di Jakarta (MP/Asropih)

“Pemerintah sudah lama melakukan silent diplomacy kepada pemerintah Malaysia tapi dengan tetap menghormati kedaulatan hukum dan sistem peradilan di Malaysia,” katanya, Senin (11/3).

Menurutnya, selama ini pemerintah dan DPR peduli terhadap perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri terutama yang sedang menjalani peradilan. Dia meyakini ke depannya prinsip perlindungan seperti ini akan diterapkan pada WNI lainnya yang bermasalah.

“Prinsip perlindungan wajib hukumnya diterapkan untuk semua, akan tetapi kasus per kasusnya harus dilihat dan dipahami terlebih dulu,” tambahnya.

Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo mengutarakan senada. Baginya, pembebasan Siti Aisyah dari ancaman hukuman mati di Malaysia ini menunjukkan kalau upaya pemerintah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri tak pernah berhenti.

“Pemerintah harus lebih serius lagi melaksanakan diplomasi semacam ini pada warga negara Indonesia yang bernasib seperti Siti Aisyah,” ujar Wahyu.

Migrant Care sendiri telah memantau perkara yang menimpa warga Kampung Rancasumur, Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten ini, sejak persidangan pertama.

Oleh karenanya, Migrant Care menilai positif pemerintah Indonesia yang proaktif memberikan pembelaan dan bantuan hukum serta langkah-langkah diplomasi terhadap warna negaranya.

Sebelumnya, Migrant Care mendesak agar pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah yang komprehensif atas kepulangan Siti Aisyah. Pemerintah didesak memberikan upaya pemulihan nama baik dan reintegrasi sosial untuk tenaga kerja wanita itu.

“Migrant Care mengapresiasi atas putusan bebas ini,” imbuh Wahyu.

Pemerintah harusnya terus perjuangkan nasib TKW di Luar Negeri
Keluarga Siti Aisyah menyampaikan kegembiraan setelah dibebaskannya Siti Aisyah dari ancaman hukuman mati di Malaysia (MP/Asropih)

Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Supardji Ahmad mengatakan, pembebasan Siti Aisyah dari jerat hukum di Pengadilan Malaysia adalah langkah konkret.

Menurut dia, penghentian proses hukum Siti Aisyah ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, kasus ini dihentikan, setelah penuntut umum mencabut dakwaannya. Hal ini layak jadi acuan langkah pemerintah hadapi persoalan serupa.

“Putusan itu merupakan langkah kongkret dari diplomasi hukum. Apakah melalui Presiden, Kemenlu, ataupun Kemenkumham. Kalau saya berpandangan, dakwaannya itu dicabut dengan alasan kepentingan umum. Dan itu sangat baik untuk diplomasi kita,” kata Supardji, di Jakarta, Senin (11/3).

Di kesempatan berbeda, pengamat Politik UIN Adi Prayitno menilai, langkah lobi yang dilakukan Menkumham Yasonna merupakan langkah yang terpuji. Bahkan dia yakin keberhasilan pemerintah membebaskan Siti Aisyah akan berimpak positif pada psikologis TKI secara keseluruhan. Sebab mereka menjadi yakin pemerintah hadir dan concern pada permasalahan TKI yang kerap mendapat perlakuan tak manusiawi di luar negeri.

“Ya prinsipnya tidak mungkin para pekerja Indonesia datang jauh-jauh dari kampung ke sana bertujuan untuk melakukan kejahatan. Jadi saya rasa apa yang sudah dilakukan Menkumham, lobi-lobi pemerintah Malaysia untuk tidak mengeksekusi ini sudah sangat bagus. Sudah sangat maksimal ,” jelasnya.

Untuk diketahui, Siti Aisyah sebelumnya dituntut hukuman mati karena dianggap terlibat dalam pembunuhan berencana bersama seorang perempuan Vietnam bernama Doan Thi Huong terhadap Kim Jong Nam yang diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan pemimpin Korea Utara, Kim jong Un.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Istri Menpora Dan Menteri Agama Terjun Langsung Tanam 5.000 Pohon Mangrove

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Minta BNN Buka Data Bandar dan Pengedar Narkoba yang Ikut Pilkada 2020
Indonesia
Bawaslu Minta BNN Buka Data Bandar dan Pengedar Narkoba yang Ikut Pilkada 2020

Menurutnya, Data tersebut akan digunakan Bawaslu daerah yang menyelenggarakan pilkada untuk mengawasi persyaratan calon bebas narkoba.

Antrean Penumpang Parah, TransJakarta Bela Diri Ikuti Imbauan Jokowi
Indonesia
Antrean Penumpang Parah, TransJakarta Bela Diri Ikuti Imbauan Jokowi

Transjakarta menurunkan sebanyak total 290 unit bus yang terdiri dari gabungan bus Maxi dan bus gandeng dan akan melayani di 13 koridor

Lagi Proses Lelang Terbuka, Anies Lantik Sri Haryati Jadi Penjabat Sekda DKI
Indonesia
Lagi Proses Lelang Terbuka, Anies Lantik Sri Haryati Jadi Penjabat Sekda DKI

Anies meminta Sri dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya selama 3 bulan atau sampai ada sekda definitif.

Besok KPK Lantik Dirdik dan Lima Korwil Asal Korps Bhayangkara
Indonesia
Besok KPK Lantik Dirdik dan Lima Korwil Asal Korps Bhayangkara

12 pejabat strukturan itu di antaranya Direktur Pengaduan Masyarakat Tomi Murtomo, Direktur Pengolahan Informasi dan Data (Pinda) Riki Arif Gunawan, Direktur Penyidikan Brigjen Setyo Budiyanto

Update COVID-19 DKI Rabu (21/10): 97.217 Positif, 82.178 Orang Sembuh
Indonesia
Ini Harapan Jaksa Kasus Harun Masiku Sebelum Dipulangkan KPK ke Kejagung
Indonesia
Ini Harapan Jaksa Kasus Harun Masiku Sebelum Dipulangkan KPK ke Kejagung

Surat keputusan (SK) penarikan Yadyn ke Kejagung telah keluar per 15 Januari 2020.

Politisi Gerindra Tolak Rorotan Jadi Makam Khusus COVID-19
Indonesia
Politisi Gerindra Tolak Rorotan Jadi Makam Khusus COVID-19

Meski ini untuk pemakaman jenazah COVID-19, Pemprov DKI harusnya tetap memperlakukannya dengan tata cara penguburan yang harus baik dan memastikan lahan tanahnya pun baik.

 Patut Ditiru, Wabup Pati Sumbang 2 Hotel Miliknya untuk Karantina PDP dan ODP COVID-19
Indonesia
Patut Ditiru, Wabup Pati Sumbang 2 Hotel Miliknya untuk Karantina PDP dan ODP COVID-19

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, selain untuk ODP COVID-19, dua hotel tersebut juga diperuntukan untuk para tenaga kesehatan.

 PWI: Banyak Media Abai Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Terkait Corona
Indonesia
PWI: Banyak Media Abai Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Terkait Corona

“Silakan wartawan atau media menyampaikan fakta-fakta yang telah terkonfirmasi. Tetapi, jangan lupa juga harus menghormati hak-hak pribadi korban,” tambah Atal.

Masjid 30 Kelurahan Zona Hijau Bekasi Diizinkan Gelar Salat Idul Fitri
Indonesia
Masjid 30 Kelurahan Zona Hijau Bekasi Diizinkan Gelar Salat Idul Fitri

"Nanti saya akan keluarkan mengenai ketetapan salat Idul Fitri akan disepakati bersama dan akan mengeluarkan melalui fatwa MUI Kota Bekasi," kata Rahmat