Suharso Monoarfa Diminta Mundur dari Kursi Menteri Massa aksi tergabung dalam Solidaritas Santri Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (6/9/2022). ANTARA/HO-Solidaritas Santri

MerahPutih.com - Mahkamah Partai PPP menyepakati usulan 3 pimpinan Majelis DPP PPP untuk memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP Masa Bakti 2020-2025.

Puluhan orang yang tergabung dalam Solidaritas Santri Menggugat meminta Suharso Monoarfa untuk mundur dari jabatan menteri, setelah dipecat sebagai Ketua Umum PPP.

“Kami sangat mengapresiasi PPP yang berani memecat Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP. Terlepas dari itu, masih banyak permasalahan yang menyangkut Suharso,” kata Koordinator Aksi Guntur Harahap di depan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (9/6).

Guntur menilai, pernyataan Suharso beberapa waktu lalu menyinggung hati para santri. Maka, Guntur menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencabut jabatan Suharso.

Baca Juga:

Suharso Monoarfa: Jangan Seret Nama Jokowi di Konflik Internal PPP

“Selain masalah amplop kiai yang menyinggung hati para santri, Suharso juga memiliki masalah lain, seperti dugaan gratifikasi dan pemalsuan LHKPN. Kami pun meminta BPK dan KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” katanya menegaskan, dikutip Antara.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menegaskan pergantian jabatan Suharso Monoarfa hanya sebagai Ketua Umum PPP. Terkait jabatan Suharso sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.

Arsul Sani menyatakan pergantian jabatan ketua umum dari Suharso Monoarfa kepada Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas, untuk menguatkan konsolidasi partai.

"Mukernas merupakan forum permusyawaratan partai tertinggi kedua setelah muktamar," katanya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/9).

Baca Juga:

Tolak Hasil Mukernas, Suharso Monoarfa Klaim Masih Menjabat Ketum PPP

Dia menjelaskan pergantian itu merupakan reorganisasi dan revitalisasi fungsi jabatan kader partai maupun kader partai yang menjabat di eksternal.

"Pergantian hanya untuk ketua umum," ujarnya pula.

Sebelum pergantian ketua dalam mukernas, Arsul menegaskan telah dilakukan komunikasi dengan Suharso Monoarfa, sehingga proses itu sudah sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). (*)

Baca Juga:

Nasib KIB setelah Suharso Lengser dari Ketum PPP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Target Partai Demokrat DKI pada Pemilu 2024
Indonesia
Target Partai Demokrat DKI pada Pemilu 2024

"Hanya dengan kemenangan ini, kita dapat memperjuangkan Perubahan dan perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat. Insha Allah, Partai Demokrat dapat mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan semakin sejahtera," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono

Harga Kontrak Rumah Naik, Inflasi November 0,37 Persen
Indonesia
Harga Kontrak Rumah Naik, Inflasi November 0,37 Persen

Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 0,14 persen dan andilnya terhadap inflasi keseluruhan sebesar 0,03 persen.

Mayoritas Publik Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet
Indonesia
Mayoritas Publik Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, dalam hasil survei ini ditemukan sebanyak 63,1 persen responden setuju Presiden Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju.

Berbagai Indikator COVID-19 Membaik, Lonjakan Kasus Usai Lebaran Tidak Terjadi
Indonesia
Berbagai Indikator COVID-19 Membaik, Lonjakan Kasus Usai Lebaran Tidak Terjadi

Adanya kenaikan harus segera ditekan dengan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan yang menjadi kunci terkendalinya kasus.

Wapres Ma'ruf Amin Kunjungi Pesantren Tebuireng Jombang Hari Ini
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Kunjungi Pesantren Tebuireng Jombang Hari Ini

Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, bersiap menyambut rencana kedatangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Sabtu (4/6).

Ribuan Korban Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM Direhabilitasi 10 Tahun Terakhir
Indonesia
Ribuan Korban Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM Direhabilitasi 10 Tahun Terakhir

Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember.

Kebakaran di Permukiman Tambora, Satu keluarga Meninggal Dunia
Indonesia
Kebakaran di Permukiman Tambora, Satu keluarga Meninggal Dunia

Mereka meninggal diduga karena terjebak di dalam rumah saat peristiwa terjadi.

Kades se-Indonesia akan Dukung Jokowi 3 Periode, PKS: Aspirasi Individu Saja
Indonesia
Kades se-Indonesia akan Dukung Jokowi 3 Periode, PKS: Aspirasi Individu Saja

"Teriakan itu tidak mencerminkan suara masyrakat desa. Bisa jadi itu aspirasi individu saja. Jadi tidak bisa merepresentasikan suara dan kehendak masyarakat desa," kata Kholid kepada wartawan, Kamis (31/3).

[HOAKS atau FAKTA]: Hepatitis Akut Pada Anak Akibat Ibu Menyusui Divaksin COVID-19
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Hepatitis Akut Pada Anak Akibat Ibu Menyusui Divaksin COVID-19

Klaim vaksin COVID-19 dapat diturunkan melalui ASI juga salah. Vaksin COVID-19 juga tidak terbukti mempengaruhi kandungan ASI.

Fraksi PDIP dan PSI di DPRD Tetap Lanjutkan Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
Fraksi PDIP dan PSI di DPRD Tetap Lanjutkan Hak Interpelasi Formula E

Langkah ini bakal diambil partai kepala banten moncong putih itu, usai Badan Kehormatan (BK) DPRD mengeluarkan putusan bahwa Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD dalam menggulirkan hak tersebut.