Suharjito Didakwa Menyuap Edhy Prabowo USD103 ribu dan Rp706 Juta Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jumat (22/1). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

MerahPutih.com - Pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito didakwa jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyuap Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo sebesar USD103 ribu dan Rp706 juta.

"Telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi sesuatu berupa uang seluruhnya USD103 ribu dan Rp706.055.440," ujar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/2).

Jaksa menyebut Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Misanta Pribadi selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo, dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus Pendiri PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Baca Juga:

KPK Garap Lima Saksi Dalami Kasus Suap Edhy Prabowo

Menurut jaksa, pemberian suap diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu dengan tujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di KKP tahun anggaran 2020. Uang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

"Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu supaya Edhy Prabowo melalui Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses rekomendasi persetujuan pemberian izin budidaya sebagai salah satu syarat pemberian izin ekspor benih bening lobster (BBL) kepada PT DPPP," kata jaksa.

Baca Juga:

Hari ini, Penyuap Edhy Prabowo Jalani Sidang Perdana

Suharjito didakwa dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Pon)

Baca Juga:

Sespri Edhy Prabowo Diduga Pinjam Perusahaan untuk Dapat Izin Ekspor Benur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Raja Dangdut Batal Jadi Saksi Ahli di Sidang Praperadilan Rizieq
Indonesia
Raja Dangdut Batal Jadi Saksi Ahli di Sidang Praperadilan Rizieq

Alamsyah Hanafiah mengungkapkan bahwa Raja Dangdut Rhoma Irama batal hadir sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan Rizieq.

KPK Pertimbangkan Banding Atas Putusan 6 Tahun Bui Wahyu Setiawan
Indonesia
KPK Pertimbangkan Banding Atas Putusan 6 Tahun Bui Wahyu Setiawan

Wahyu juga terbukti menerima uang Rp 500 juta

Alasan MRT Jakarta Pilih Ancol Barat Jadi Depo MRT 2B
Indonesia
Alasan MRT Jakarta Pilih Ancol Barat Jadi Depo MRT 2B

Secara teknis dan kajian dari para ahli, kata William, lokasi Ancol Barat lebih efisien dari sisi pembiayaan maupun dari sisi lingkungan.

Pemerintah Perpanjang Dana Otonomi Khusus Papua
Indonesia
Pemerintah Perpanjang Dana Otonomi Khusus Papua

Dalam perpanjangan Dana Otsus, pemerintah akan melakukan revisi pada sejumlah peraturan, termasuk revisi sejumlah pasal dalam Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Silvany Pasaribu Patahkan Argumen PM Vanuatu, PDIP: Counter Attacknya Patut Diacungi Jempol
Indonesia
Silvany Pasaribu Patahkan Argumen PM Vanuatu, PDIP: Counter Attacknya Patut Diacungi Jempol

Indonesia memiliki tanggung jawab sejarah untuk memerjuangkan kepentingan nasional Indonesia

Warga Jakarta Diminta Gunakan Fasilitas Vaksinasi Drive Thru
Indonesia
Warga Jakarta Diminta Gunakan Fasilitas Vaksinasi Drive Thru

Bagi warga lanjut usia (lansia), Kemenkes tengah mempersiapkan surat edaran. Agar warga lansia dapat memperoleh vaksin di lokasi terdekat dari tempat tinggalnya.

KPK Perpanjang Penahanan Sejumlah Tersangka Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Sejumlah Tersangka Korupsi PT DI

KPK memperpanjang penahanan tiga tersangka kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia (DI).

Sri Sultan Dorong UMKM Berkolaborasi Agar Mampu Survive di Tengah Pandemi Corona
Indonesia
Sri Sultan Dorong UMKM Berkolaborasi Agar Mampu Survive di Tengah Pandemi Corona

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X mendorong UMKM untuk lebih saling berkolaborasi agar lebih tangguh dan mampu survive memghadapi pandemi COVID-19.

Bawaslu Temukan Ratusan Akun Medsos Langgar Aturan Kampanye
Indonesia
Bawaslu Temukan Ratusan Akun Medsos Langgar Aturan Kampanye

Pada hari pertama masa tenang atau 6 Desember 2020, terdapat 76 akun resmi yang masih aktif di Pustaka Iklan Facebook

BPN Kota Tangerang Dinilai Tak Profesional
Indonesia
BPN Kota Tangerang Dinilai Tak Profesional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang dinilai tak profesional dan mempersulit birokrasi terhadap masyarakat terkait permohonan blokir Sertifikat Hak Milik (SHM) 959/Cipete dan SHM 1185/Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.