Suharjito Didakwa Menyuap Edhy Prabowo USD103 ribu dan Rp706 Juta Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jumat (22/1). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

MerahPutih.com - Pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito didakwa jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyuap Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo sebesar USD103 ribu dan Rp706 juta.

"Telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi sesuatu berupa uang seluruhnya USD103 ribu dan Rp706.055.440," ujar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/2).

Jaksa menyebut Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Misanta Pribadi selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo, dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus Pendiri PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Baca Juga:

KPK Garap Lima Saksi Dalami Kasus Suap Edhy Prabowo

Menurut jaksa, pemberian suap diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu dengan tujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di KKP tahun anggaran 2020. Uang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

"Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu supaya Edhy Prabowo melalui Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses rekomendasi persetujuan pemberian izin budidaya sebagai salah satu syarat pemberian izin ekspor benih bening lobster (BBL) kepada PT DPPP," kata jaksa.

Baca Juga:

Hari ini, Penyuap Edhy Prabowo Jalani Sidang Perdana

Suharjito didakwa dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Pon)

Baca Juga:

Sespri Edhy Prabowo Diduga Pinjam Perusahaan untuk Dapat Izin Ekspor Benur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Marinir Kawal Pengiriman 11 Truk Bantuan Korban Banjir Bandang di Bekasi dan Karawang
Indonesia
Marinir Kawal Pengiriman 11 Truk Bantuan Korban Banjir Bandang di Bekasi dan Karawang

Pasukan itu nantinya siap untuk melakukan evakuasi kepada warga

[HOAKS atau FAKTA]: Munarman Hirup Udara Bebas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Munarman Hirup Udara Bebas

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka konten Facebook Game Politiq itu masuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan

Selama Lebaran, MRT Jakarta Berlakukan Pola Akhir Pekan
Indonesia
Gibran Potong TPP ASN 30 Persen untuk Tutupi Defisit Anggaran APBD Solo
Indonesia
Gibran Potong TPP ASN 30 Persen untuk Tutupi Defisit Anggaran APBD Solo

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengambil kebijakan memotong 30 persen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ribuan ASN di Pemkot Solo.

Natalius Pigai Sebut Rasisme Jadi Kejahatan Kolektif Negara pada Orang Papua
Indonesia
Natalius Pigai Sebut Rasisme Jadi Kejahatan Kolektif Negara pada Orang Papua

Menurut Pigai, negara memelihara dan mengelola rasisme sebagai alat pemukul bagi orang yang berseberangan dengan pemerintah. Bahkan, rasisme saat ini telah menjadi kejahatan kolektif negara pada orang Papua.

Mahfud MD Sebut 92 Persen Warga Papua Pro NKRI
Indonesia
Mahfud MD Sebut 92 Persen Warga Papua Pro NKRI

Pemerintah memandang tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai aksi terorisme.

ISNU Sumbang Capaian Vaksinasi Kota Kediri
Indonesia
ISNU Sumbang Capaian Vaksinasi Kota Kediri

Pesantren sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan dan keagamaan harus mendapat perhatian lebih

Vaksin Merah Putih Bisa Produksi Massal Akhir 2021
Indonesia
Vaksin Merah Putih Bisa Produksi Massal Akhir 2021

Dari enam institusi yang mengembangkan vaksin Merah Putih, ada dua institusi yang memiliki progres paling cepat yakni Universitas Airlangga dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.

Pendukung Puan Maharani Dilantik Jadi Ketua Komisi III DPR Sore Ini
Indonesia
Pendukung Puan Maharani Dilantik Jadi Ketua Komisi III DPR Sore Ini

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI melakukan perombakan pimpinan di DPR RI. Pergantian dilakukan di Komisi III yang membidani bidang hukum.

Sebelum Ditembak, Terduga Teroris Sempat Mondar-mandir di Halaman Mabes Polri
Indonesia
Sebelum Ditembak, Terduga Teroris Sempat Mondar-mandir di Halaman Mabes Polri

Terduga teroris tewas ditembak saat masuk ke gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan.