Sufmi Dasco Ingatkan Anggota DPR Segera Laporkan LHKPN ke KPK Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto : Andri

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merinci penerimaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN) yang jatuh tempo pada Maret 2021.

Tercatat, sebanyak 55 persen anggota DPR masih belum melaporkan harta kekayaannya kepada mereka.

Baca Juga

Jabat Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, Emir Moeis Belum Serahkan LHKPN

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan, seluruh anggota dewan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dasco menegaskan, pihaknya akan memberikan pengumuman kepada seluruh anggota agar bisa segera melaporkan kewajibannya tersebut. Hal ini penting karena sebagai bentuk transparansi kepada publik.

"Yang belum melaporkan LHKPN agar segera melaporkan LHKPN-nya," kata Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Kamis (19/8).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Jaka/nvl
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Jaka/nvl

Dasco mengatakan keterlambatan itu dikarenakan adanya pandemi, sehingga tidak maksimal. Namun, dia akan mengingatkan supaya anggota yang belum melaporkan untuk segera membuat LHKPN.

"Sehingga nanti kita akan ingatkan kepada kawan-kawan yang belum buat LHKPN supaya segara membuat LHKPN," ujar politikus Gerindra ini.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan sebanyak 90 persen anggota DPRD pada LKHPN 2020 belum melapor harta kekayaannya.

Hal ini menjadikan tugas KPK dalam mengimbau agar para pejabat segera melapor. (Knu)

Baca Juga

KSAD Andika Perkasa Belum Setor LHKPN ke KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemnaker Terima Ribuan Pengaduan soal THR
Indonesia
Kemnaker Terima Ribuan Pengaduan soal THR

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 telah menerima pengaduan 2.897 laporan mengenai THR. Jumlah tersebut terdiri dari 692 konsultasi THR dan 1586 pengaduan THR.

SMP Swasta Surabaya Dilarang Tarik Biaya PPDB Siswa Jalur Afirmasi
Indonesia
SMP Swasta Surabaya Dilarang Tarik Biaya PPDB Siswa Jalur Afirmasi

PPDB SMP Swasta Surabaya melibatkan 146 sekolah.

Pemkot Yogyakarta Susun Buku Panduan Belajar Tatap Muka
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Susun Buku Panduan Belajar Tatap Muka

Buku panduan ini berisi Standar Operational Prosedur (SOP) serta sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sekolah dan orangtua yang ingin menerapkan KBM tatap muka terbatas.

Koordinator MAKI Blak-blakan Soal Duit 100 Ribu Dollar Singapura Buntut Laporkan 'King Maker' Djoko Tjandra ke KPK
Indonesia
Klaster Perkantoran Kembali Melonjak, Wagub DKI Minta Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Klaster Perkantoran Kembali Melonjak, Wagub DKI Minta Tingkatkan Kewaspadaan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan memperpanjang penerapan kebijakan PPKM Mikro di Ibu Kota pada 20 April-3 Mei 2021.

Solo Turun Level 3, Polresta Tetap Lakukan Penyekatan dan Penutupan Enam Jalan
Indonesia
Solo Turun Level 3, Polresta Tetap Lakukan Penyekatan dan Penutupan Enam Jalan

Penutupan dan penyekatan dilakukan untuk menghindari adanya kerumunan akibat pelonggaran aturan PPKM Level 3.

Panglima TNI: Protokol Kesehatan Bukan Upaya Untuk Menyiksa
Indonesia
Panglima TNI: Protokol Kesehatan Bukan Upaya Untuk Menyiksa

Hadi meminta pada masyarakat untuk tetap waspada akan penularan COVID-19 dengan mematuhi memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi atau 5M

 Simpanan Orang Indonesia di Atas Rp 5 Miliar Meningkat selama Pandemi
Indonesia
Simpanan Orang Indonesia di Atas Rp 5 Miliar Meningkat selama Pandemi

Pada Juli 2021, jika melihat secara tahunan (yoy), memang secara umum simpanan nasabah selalu memang mengalami kenaikan.

Polda Metro Bakal Proses Hukum Korlap Aksi 1812
Indonesia
Polda Metro Bakal Proses Hukum Korlap Aksi 1812

Sebab, dalam aksi demo itu, ditemukan massa yang membawa senjata tajam, ganja, hingga melakukan pembacokan pada anggota yang bertugas di lapangan.

Saksi Ungkap PT Jhonlin Baratama Minta Pajak "Disunat" hingga Rp 110 Miliar
Indonesia
Saksi Ungkap PT Jhonlin Baratama Minta Pajak "Disunat" hingga Rp 110 Miliar

PT Jhonlin Baratama disebut meminta kepada pemeriksa pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keluangan untuk menurunkan nilai pajak yang harus dibayarkan.