Sudah Terlambat, Rencana Anies Bikin Raperda COVID-19 Dinilai Lucu Sanksi kerja sosial kepada warga yang tidak menggunakan masker di Simpang UI, Perbatasan Kota Depok - Jakarta. ANTARA FOTO/Aspprilla Dwi Adha/pras.

MerahPutih.com - Penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) penanganan COVID-19 menuai polemik. Pasalnya, penyusunan peraturan usulan Pemrov DKI ini sudah terlambat.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menyebut, seharusnya perda tentang COVID-19 sudah ada dan dibentuk sejak awal pandemi.

"Lucu sekali wabah sudah mau selesai dan sudah jatuh bangun tangani COVID-19, kok baru sekarang mau bikin Perda COVID-19," ungkap Tigor kepada wartawan, Jumat (16/10).

Baca Juga:

Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar

Tigor menilai, sebaiknya baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun DPRD DKI Jakarta membuat perda yang bermanfaat dalam jangka beberapa tahun ke depan.

"Kalau mau bikin peraturan daerah itu yang manfaatnya setidaknya 5 tahun, kalau mau perda COVID-19 ya sejak awal Jakarta alami pandemi," ungkap Tigor.

"Masa-masa sekarang ini justru yang diperlukan dibuat untuk Jakarta adalah perda tentang pencegahan dan penanganan wabah penyakit memular," jelasnya.

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Sementara dalam rancangan perda penanganan COVID-19 semata ditujukan kepada masyarakat yang dianggap sebagai pelanggar.

Pembuatannya pun tidak melibatkan partisipasi masyarakat Jakarta.

Artinya, proses pembuatan perda COVID-19 ini melanggar UU tata cara pembuatan peraturan perundangan.

"Jadi batalkan saja pembuatan perda dan ubah dengan membuat perda pencegahan dan penanganan wabah penyakit menular," ungkap Tigor.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI bersama Pemprov DKI Jakarta masih membahas penyusunan raperda penanganan COVID-19.

Anggota Bapemperda DPRD DKI Judistira Hermawan menyebut, ada satu ketentuan yang akan diatur dalam raperda tersebut.

Yaitu denda bagi masyarakat Jakarta yang menolak jika diminta melakukan tes.

Baca Juga:

Wagub DKI: Anies Minta Pembahasan Raperda COVID-19 Segera Ditetapkan

Denda bagi yang menolak tes swab dan rapid test mencapai Rp5 juta.

"Ada beberapa hal yang kita atur misalnya orang yang menghindar atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan baik rapid maupun PCR itu dikenakan sanksi Rp5 juta."

"Ini untuk membuat masyarakat bisa mematuhi apa yang menjadi aturan di DKI Jakarta ini," ungkap Judistira, Rabu (14/10).

Selain denda bagi yang menolak tes, ada pula denda bagi warga yang memaksa mengambil jenazah kerabat yang dinyatakan probable atau terkonfirmasi positif COVID-19.

Denda tersebut sebesar Rp5 juta.

"Kemudian kalau dengan ancaman pengambilan jenazahnya itu Rp7,5 juta," kata dia. (Knu)

Baca Juga:

DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna 3 Raperda Usulan Pemprov DKI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tidak Etis Pemerintah Bahas Pemindahan Ibu Kota di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Tidak Etis Pemerintah Bahas Pemindahan Ibu Kota di Tengah Pandemi COVID-19

“Wacana dan praksis terkait pindah ibukota hendaknya ditunda sebentar,” kata Hikam

Kapal Tiongkok Bertahan di Natuna, TNI Kedepankan Upaya Damai
Indonesia
Kapal Tiongkok Bertahan di Natuna, TNI Kedepankan Upaya Damai

Kapal nelayan dari negara lain, seperti Vietnam, tidak berani lagi masuk ke zona tersebut

 Penumpang Natal dan Tahun Baru di Daop 3 Cirebon Naik 6 Persen
Indonesia
Penumpang Natal dan Tahun Baru di Daop 3 Cirebon Naik 6 Persen

Manager Humas Daop 3 Cirebon, Luqman Arif mengatakan, jumlah penumpang yang diangkut tahun ini mengalami peningkatan sebesar 6%, jika dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 131.364 penumpang.

Anies: Kasus COVID-19 di DKI Cuma 3,8 Persen
Indonesia
Anies: Kasus COVID-19 di DKI Cuma 3,8 Persen

"Kita dibolehkan untuk melakukan transisi dalam standar dunia (WHO) bila angka positifnya 10 persen," ungkapnya.

Wapres Ma'ruf: Ironis, Indonesia tidak Masuk 10 Besar Produsen Halal Dunia
Indonesia
Wapres Ma'ruf: Ironis, Indonesia tidak Masuk 10 Besar Produsen Halal Dunia

"Ya sekarang banyak negara-negara yang meminta pengakuan Indonesia dalam menentukan kehalalan produk mereka," kata dia.

  Mahfud MD Ungkap Dewan Pengawas KPK Akan Dipilih Lewat Tim Seleksi
Indonesia
Mahfud MD Ungkap Dewan Pengawas KPK Akan Dipilih Lewat Tim Seleksi

"Itu kewenangan Presiden sesuai Undang-Undang KPK untuk pertama kali Dewan Pengawas diangkat Presiden. Itu hak prerogatif, mungkin periode berikutnya baru pakai Tim Seleksi. Tapi saya tidak tahu," ujar Mahfud

Indonesia Kirim Dua Kapal Perang ke Timor Leste
Indonesia
Indonesia Kirim Dua Kapal Perang ke Timor Leste

Pemerintah Indonesia mengirimkan dua kapal perang KRI Usman Harun-359 dan KRI Sultan Iskandar Muda-367 ke Dili.

Pelajaran Sejarah tak Wajib di Sekolah, Politikus PDIP Ingatkan Pesan Bung Karno
Indonesia
Pelajaran Sejarah tak Wajib di Sekolah, Politikus PDIP Ingatkan Pesan Bung Karno

Agustina menilai mata pelajaran sejarah harus tetap ada menjadi pelajaran wajib di sekolah.

Hipmi Yakin UU Cipta Kerja Solusi Atasi Bonus Demografi
Indonesia
Hipmi Yakin UU Cipta Kerja Solusi Atasi Bonus Demografi

Negara membutuhkan investasi sektor swasta yang cukup besar untuk menciptakan lapangan kerja.

Kontras Desak Kemenkumham Bebaskan Pelaku Pemufakatan Makar Papua Merdeka
Indonesia
Kontras Desak Kemenkumham Bebaskan Pelaku Pemufakatan Makar Papua Merdeka

Kontras melanjutkan, mereka berhak mendapatkan hak atas kesehatan.