Sudah Terlambat, Rencana Anies Bikin Raperda COVID-19 Dinilai Lucu Sanksi kerja sosial kepada warga yang tidak menggunakan masker di Simpang UI, Perbatasan Kota Depok - Jakarta. ANTARA FOTO/Aspprilla Dwi Adha/pras.

MerahPutih.com - Penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) penanganan COVID-19 menuai polemik. Pasalnya, penyusunan peraturan usulan Pemrov DKI ini sudah terlambat.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menyebut, seharusnya perda tentang COVID-19 sudah ada dan dibentuk sejak awal pandemi.

"Lucu sekali wabah sudah mau selesai dan sudah jatuh bangun tangani COVID-19, kok baru sekarang mau bikin Perda COVID-19," ungkap Tigor kepada wartawan, Jumat (16/10).

Baca Juga:

Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar

Tigor menilai, sebaiknya baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun DPRD DKI Jakarta membuat perda yang bermanfaat dalam jangka beberapa tahun ke depan.

"Kalau mau bikin peraturan daerah itu yang manfaatnya setidaknya 5 tahun, kalau mau perda COVID-19 ya sejak awal Jakarta alami pandemi," ungkap Tigor.

"Masa-masa sekarang ini justru yang diperlukan dibuat untuk Jakarta adalah perda tentang pencegahan dan penanganan wabah penyakit memular," jelasnya.

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Sementara dalam rancangan perda penanganan COVID-19 semata ditujukan kepada masyarakat yang dianggap sebagai pelanggar.

Pembuatannya pun tidak melibatkan partisipasi masyarakat Jakarta.

Artinya, proses pembuatan perda COVID-19 ini melanggar UU tata cara pembuatan peraturan perundangan.

"Jadi batalkan saja pembuatan perda dan ubah dengan membuat perda pencegahan dan penanganan wabah penyakit menular," ungkap Tigor.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI bersama Pemprov DKI Jakarta masih membahas penyusunan raperda penanganan COVID-19.

Anggota Bapemperda DPRD DKI Judistira Hermawan menyebut, ada satu ketentuan yang akan diatur dalam raperda tersebut.

Yaitu denda bagi masyarakat Jakarta yang menolak jika diminta melakukan tes.

Baca Juga:

Wagub DKI: Anies Minta Pembahasan Raperda COVID-19 Segera Ditetapkan

Denda bagi yang menolak tes swab dan rapid test mencapai Rp5 juta.

"Ada beberapa hal yang kita atur misalnya orang yang menghindar atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan baik rapid maupun PCR itu dikenakan sanksi Rp5 juta."

"Ini untuk membuat masyarakat bisa mematuhi apa yang menjadi aturan di DKI Jakarta ini," ungkap Judistira, Rabu (14/10).

Selain denda bagi yang menolak tes, ada pula denda bagi warga yang memaksa mengambil jenazah kerabat yang dinyatakan probable atau terkonfirmasi positif COVID-19.

Denda tersebut sebesar Rp5 juta.

"Kemudian kalau dengan ancaman pengambilan jenazahnya itu Rp7,5 juta," kata dia. (Knu)

Baca Juga:

DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna 3 Raperda Usulan Pemprov DKI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jika Rizieq Minta Maaf, Polisi Tetap Teruskan Kasus 'Kerumunan Petamburan'
Indonesia
Jika Rizieq Minta Maaf, Polisi Tetap Teruskan Kasus 'Kerumunan Petamburan'

Silakan minta maaf kepada rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jakarta

Setelah Deflasi di September, Indonesia Kembali Inflasi
Indonesia
Setelah Deflasi di September, Indonesia Kembali Inflasi

Faktor pendorong inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,29 persen.

Golkar Curiga Ketua DPRD DKI Punya Kepentingan di Balik Penolakan Lepas Saham Bir
Indonesia
Golkar Curiga Ketua DPRD DKI Punya Kepentingan di Balik Penolakan Lepas Saham Bir

"Kita curiga ada apa-apanya kalau pimpinan tidak menggelar proses pengambilan keputusannya," ucap Baco di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (1/4).

Lepas Taman Mini Indonesia Indah dari Keluarga Soeharto
Indonesia
Lepas Taman Mini Indonesia Indah dari Keluarga Soeharto

Yayasan Harapan Kita diketuai oleh Anak Mantan Presiden Soeharto Siti Hardiyanti Indra Rukmana dan Ketuanya Sigit Harjojudanto.

Reklamasi Ancol Buat Komersil, Fraksi PAN Bakal Tolak
Indonesia
Reklamasi Ancol Buat Komersil, Fraksi PAN Bakal Tolak

PAN akan menentang keras bila Anies izinkan perluasan Ancol, seperti 17 reklamasi sebelumnya untuk kepentingan komersil.

Proses Evakuasi Korban Banjir Terkendala karena Warga Enggan Mengungsi
Indonesia
Proses Evakuasi Korban Banjir Terkendala karena Warga Enggan Mengungsi

"Kendalanya ada sebagian masyarakat yang tidak mau ngungsi, karena menjaga hartanya," kata Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Arurrachman

Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga Kedelai
Indonesia
Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga Kedelai

Penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kedelai agar produksi tahu tempe tetap berjalan dan harganya tetap terjangkau oleh masyarakat luas.

Polda Papua Barat Bentuk Tim Selidiki Kematian Adik Ipar Edo Kondologit
Indonesia
Polda Papua Barat Bentuk Tim Selidiki Kematian Adik Ipar Edo Kondologit

George Karel Rumbino alias Riko ditangkap atas dugaan tindak pidana kekerasan

Mahasiswa Untag Ciptakan Aplikasi Portal Supermarket
Indonesia
Mahasiswa Untag Ciptakan Aplikasi Portal Supermarket

Mahasiswa Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Ilham Fikri Abdillah menciptakan aplikasi Portal Supermarket untuk mendongkrak jumlah pembeli.

Penyelenggaraan Umrah Kini Bebas PPN 1 Persen Lho
Indonesia
Penyelenggaraan Umrah Kini Bebas PPN 1 Persen Lho

Proses ini berjalan secara sinergis dalam rangka pelayanan dan perlindungan agar jamaah dapat tenang melaksanakan ibadah