Sudah Sepekan 2 Nelayan Kepulauan Riau Ditahan Malaysia Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Tengku Said Arif Fadillah (Nikolas Panama)

MerahPutih.com - Dua nelayan asal Kepulauan Riau dikabarkan ditangkap pihak Malaysia. Nelayan tradisional bernama Kasnadi dan Johan tersebut merupakan warga Kabupaten Kepulauan Anambas. Mereka beraktivitas sampai di perairan Natuna karena memiliki saudara di sana.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (DKP Kepri) Tengku Said Arif Fadillah menyatakan, dua nelayan asal wilayahnya masih ditahan di Malaysia.

"Dua nelayan itu ditahan di Perairan Tanjung Manis, Serawak, Malaysia Timur sekitar sepekan lalu," kata Arif di Tanjungpinang, Kamis (15/9).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Tentara Pasang 200 Rudal di Selat Malaka untuk Serang Malaysia

Terkait kasus itu, Arif menjelaskan bahwa Pemprov Kepri baru dua hari lalu mendapatkan informasi nelayan atas nama Kasnadi dan Johan itu ditahan petugas Kapal Patroli Perikanan Malaysia.

Pemprov Kepri mengupayakan agar pemerintah Malaysia membebaskan nelayan tradisional tersebut.

Pemprov Kepri juga sudah melayangkan surat ke Kementerian Luar Negeri dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sarawak, Malaysia untuk membantu membebaskan dua nelayan tersebut.

"Sejak tadi pagi saya terus berkomunikasi dengan KJRI di Sarawak," ujarnya, dikutip Antara.

Ia optimistis pemerintah Malaysia melepaskan kedua nelayan tersebut karena hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara itu berjalan dengan baik.

"Kami yakin nelayan kita tidak sengaja," ucapnya.

Berdasarkan laporan informasi yang diterima dari Kepala Cabang DKP Kepri di Natuna, Kasnadi dan Johan melaut dengan menggunakan kapal dengan kapasitas 3 GT pada 6 September 2022.

Kasnadi dan Johan bukan warga Natuna, melainkan tinggal Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun mereka beraktivitas sampai di Perairan Natuna, dan memiliki saudara di Natuna.

Pihak keluarga dari nelayan tersebut atas nama Juliadi melaporkan kepada DKP Kepri bahwa kapal yang digunakan Kasnadi dan Johan hanyut pada 9 September 2022 hingga memasuki Perairan Tanjung Manis, Serawak, Malaysia Timur. Laporan tersebut disampaikan kepada DKP Kepri dua hari lalu.

Juliadi mengetahui bahwa Kasnadi dan Johan ditangkap petugas di Malaysia berdasarkan berita di sejumlah media daring.

Ia menjelaskan bahwa pengetahuan nelayan tradisional terhadap batas negara antara Indonesia dengan Malaysia juga terbatas. Mereka mungkin pada saat itu tidak menyadari berada di perairan Malaysia.

"Belum lagi permasalahan gelombang laut tinggi saat peralihan dari musim angin selatan ke musim angin utara, yang menyebabkan kapal yang digunakan mereka terombang-ambing hingga memasuki perairan Malaysia," ujarnya.

Baca Juga:

Sepang Optimistis Bisa Gaet Penonton Indonesia ke MotoGP Malaysia

Arif mengemukakan nelayan tersebut tidak mungkin dengan sengaja menangkap ikan di perairan Malaysia, karena cadangan ikan di Perairan Natuna sangat banyak.

"Nelayan asing saja kerap ditangkap karena mencuri ikan di perairan Natuna. Jadi saya pikir, nelayan itu terombang-ambing sehingga masuk ke perairan Malaysia," tegasnya.

Ketua Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin minta pemerintah pusat dan KJRI di Sarawak berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia agar kedua nelayan itu dibebaskan.

"Saya berharap Kasnadi dan Johan segera dibebaskan dan dapat berkumpul dengan keluarganya," katanya.

Menurut dia, penangkapan terhadap dua nelayan asal Anambas yang beraktivitas hingga di perairan Malaysia timur merupakan momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan nelayan tradisional agar tidak memasuki perairan negara tetangga saat beraktivitas.

"Ini juga momentum untuk meningkatkan pengawasan di perairan Natuna, jangan sampai nelayan kita 'terusir' akibat aktivitas nelayan asing dan nelayan lokal yang menggunakan trawl," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Pelaku Penyiksaan WNI Zailis di Malaysia Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dasco Tegaskan Perjanjian Anies dengan Prabowo Bukan untuk Konsumsi Publik
Indonesia
Dasco Tegaskan Perjanjian Anies dengan Prabowo Bukan untuk Konsumsi Publik

“Jadi kalau ditanya apakah ada perjanjian? Ada. Tetapi isinya apa? Ya kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik,” kata Dasco

Ganjar dan Erick seperti Pasangan Soekarno-Hatta
Indonesia
Ganjar dan Erick seperti Pasangan Soekarno-Hatta

Ganjar Pranowo memiliki solidarity makers, memiliki basis massa besar, dan di akar rumput menjadi pemersatu.

[HOAKS atau FAKTA]: Gerakan Disiplin Siswa Sasar Siswa Tidak Pakai Masker Buat Dikarantina
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Gerakan Disiplin Siswa Sasar Siswa Tidak Pakai Masker Buat Dikarantina

Pesan serupa pernah beredar sebelumnya dengan lokasi yang berbeda, salah satunya beredar di Klaten, Jawa Tengah pada 2020 lalu.

BI Naikkan Suku Bunga, Milenial Makin Sulit Miliki Rumah
Indonesia
BI Naikkan Suku Bunga, Milenial Makin Sulit Miliki Rumah

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan alias BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) dari 3,5 persen menjadi 3,75 persen.

Persis Rekrut Samsul Arif Gantikan Beto Goncalves sebagai Juru Gedor
Indonesia
Persis Rekrut Samsul Arif Gantikan Beto Goncalves sebagai Juru Gedor

Direktur Utama PT Persis Solo Saestu (PSS) Kaesang Pangarep akhirnya mengumumkan pemain baru yang berperan sebagai penyerang Liga 1 2022/2023.

Kakorlantas Imbau Masyarakat Taat Bayar Pajak Kendaraan
Indonesia
Kakorlantas Imbau Masyarakat Taat Bayar Pajak Kendaraan

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi mengajak masyarakat Indonesia untuk taat membayar pajak kendaraan.

Tok! Irjen Napoleon Bonaparte Divonis 5 Bulan 15 Hari Penjara
Indonesia
Tok! Irjen Napoleon Bonaparte Divonis 5 Bulan 15 Hari Penjara

Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada Napoleon selama 5 bulan 15 hari penjara.

Pemerintah Bentuk Timsus Selidiki Dugaan Adanya Kebocoran Data
Indonesia
Pemerintah Bentuk Timsus Selidiki Dugaan Adanya Kebocoran Data

Jokowi menginstruksikan jajaran terkait untuk segera berkoordinasi dan menelaah dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

KPK Amankan Dokumen dan Sejumlah Uang dalam Penggeledahan DPRD Jatim
Indonesia
KPK Amankan Dokumen dan Sejumlah Uang dalam Penggeledahan DPRD Jatim

Penggeledahan terkait dengan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jatim.

Bawaslu Awasi Potensi Penyalahgunaan Wewenang Menteri yang Maju di Pilpres 2024
Indonesia
Bawaslu Awasi Potensi Penyalahgunaan Wewenang Menteri yang Maju di Pilpres 2024

Menteri tak perlu mengundurkan diri jika ingin maju dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI pun akan mengawasi ketat menteri yang maju.