Sudah Habiskan Dana Rp 11 Miliar, Sport Center Banten Masih Mangkrak  Bangunan Sport Center yang masih terbengkalai (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

MerahPutih.Com - Tahap awal perencanaan pembangunan pusat olahraga atau 'sport center' yang digagas sejak 2009 sudah menelan anggaran sekitar Rp 11,9 miliar, namun sampai saat ini belum ada kelanjutan pembangunannya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya di Serang, Selasa (3/10), mengatakan total kegiatan perencanaan pembangunan sport center di Banten yang sudah dibiayai mencapai Rp 11.928.967.900 yang terdiri dari pembuatan mater plant sport center Tahun 2009 sebesar Rp 1.752.033.000, kemudian site plan dan konsep desain sport center Rp 2.340.391.000.

"Jadi saya kira tidak perlu lagi membuat DED sport center karena sudah ada. Paling-paling harus di 'review' kembali," kata Hudaya.

Menurut dia, pada tahun 2010 Detail Enginering Design (DED) gedung olahraga di kawasan sport center untuk empat venues menghabiskan anggaran Rp3.086.940.000, pembuatan Amdal kawasan sport centre Rp487.783.900. Selanjutnya pekerjaan tanah sport center Rp1.961.820.000.

"Tahun 2011 ada juga pembuatan DED gedung olahraga di kawasan sport center tahap II Rp1,9 miliar dan DED infrastruktur kawasan sport center Rp400 juta," kata Hudaya.

Sehingga, kata dia, keseluruhan kegiatan yang sudah dibiayai dalam tahap awal pembangunan sport center itu mencapai Rp 11,9 miliar.

"Makanya tidak perlu lagi buat DED lagi, ngapain ngabis-ngabisin anggaran," kata dia.

Hudaya sebagaimana dilansir Antara mengatakan saat ini yang perlu dianggarkan adalah untuk pembangunan fisiknya, walaupun dalam RAPBD 2018 belum teralokasikan untuk pembangunan fisik sport center tersebut.

"Kebutuhannya bisa jadi sekitar Rp600 miliaran. Ini bukan sedikit, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah jika memang semangatnya ingin sport center tersebut bisa segera terealisasi seperti harapan pak gubernur," kata Hudaya.

Akan tetapi, kata dia, karena memakan anggaran yang cukup besar dan apakah bisa dianggarkan dalam APBD Banten, sehingga lebih baik pembangunan sport center itu dilaksanakan oleh pihak swasta melalui mekanisme kerja sama operasional (KSO).

"Hemat saya sih kerja sama operasional oleh swasta, nanti setelah 25 tahun bisa dimiliki oleh pemerintah," kata Hudaya.

Sebelumnya dalam rapat kordinasi OPD, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta OPD terkait untuk segera merealisasikan pembangunan sport center Banten yang sudah bertahun-tahun terbengkalai.

Gubernur Banten juga meminta Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Permukiman mencari DED sport center tersebut yang sudah dibuat sebelumnya.(*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MPR Soroti Pasien COVID-19 Nyaris Membludak di Rumah Sakit
Indonesia
MPR Soroti Pasien COVID-19 Nyaris Membludak di Rumah Sakit

Tingkat ketersediaan pasien di setiap RS rata-rata telah mencapai 70 persen.

Ini Kata Mabes Polri Terkait Paguyuban Tunggal Rahayu di Garut
Indonesia
Ini Kata Mabes Polri Terkait Paguyuban Tunggal Rahayu di Garut

Mabes Polri angkat bicara perihal kehebohan paguyuban di Garut, Jawa Barat, yang mengubah lambang Pancasila.

KMT KRL Jogja-Solo Edisi Khusus Angkat Filosofi Keraton Solo dan Mangkunegaran
Indonesia
KMT KRL Jogja-Solo Edisi Khusus Angkat Filosofi Keraton Solo dan Mangkunegaran

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator Kereta Rel Listrik (KRL) Solo-Yogyakarta menerbitkan 1.000 Kartu Multi Trip (KMT) edisi khusus Solo, Jawa Tengah

Gatot Ingin 'Perang Terbuka' Dengan Jokowi
Indonesia
Gatot Ingin 'Perang Terbuka' Dengan Jokowi

Kehadiran Gatot dalam acara penyematan oleh Presiden Joko Widodo, sebenarnya tidak lantas membuatnya menjadi pro pemerintah

Periksa Dirut PT PAL, KPK Dalami Aliran Duit Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
Periksa Dirut PT PAL, KPK Dalami Aliran Duit Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Saat kasus korupsi itu terjadi, Budiman Saleh merupakan Direktur Aerostructure PT DI.

Pemerintah dan DPR Didesak Masukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas Prioritas 2021
Indonesia
Pemerintah dan DPR Didesak Masukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas Prioritas 2021

Pemerintah dan DPR dinilai tidak memahami kebutuhan masyarakat terkait regulasi atau aturan hukum.

Pedagang Pasar Tradisional di Jabar Terpapar Hoaks COVID-19
Indonesia
Pedagang Pasar Tradisional di Jabar Terpapar Hoaks COVID-19

"Pasar kan sering dianggap sebagai salah satu titik penyebaran, jadi jangan lelah untuk terus sosialisasikan protokol kesehatan," kata Yudi Setia.

Kerumunan Simpatisan Persija, Polisi Tetapkan Satu Tersangka
Indonesia
Kerumunan Simpatisan Persija, Polisi Tetapkan Satu Tersangka

Sekarang masih kita lakukan pemeriksan sebagi tersangka

Wagub DKI Akui Gedung di Jakarta Jadi Salah Satu Penyebab Banjir
Indonesia
Wagub DKI Akui Gedung di Jakarta Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut ada sejumlah gedung di Jakarta yang menyalahi aturan dalan pembangunan, sehingga berimbas banjir di kawasan ibu kota.

Pemkot Jakarta Pusat Akui Angka Penderita COVID di Wilayahnya Tak Kunjung Turun
Indonesia
Pemkot Jakarta Pusat Akui Angka Penderita COVID di Wilayahnya Tak Kunjung Turun

Sebab, hal ini mesti dilakukan demi mengurangi penyebaran virus corona COVID-19