Sudah Bakar Paspor, Ratusan Anggota ISIS Tak Pantas Dipulangkan ke Indonesia Ratusan eks WNI yang menjadi simpatisan ISIS kini masih terkatung-katung di Suriah (ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said)/

MerahPutih.Com - Pengamat politik Arbi Sanit tidak setuju dengan wacana pemerintah memulangkan 600 eks warga negara Indonesia (WNI) kombatan ISIS dari Timur Tengah. Wacana ini awalnya dilontarkan oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.

Alasan tidak setuju, menurut Arbi, karena orang-orang itu yang memutuskan untuk keluar dari Indonesia dan bergabung dengan kelompok radikal ISIS di Suriah dan sekitarnya, bahkan ada yang membakar paspornya sebagai WNI yang dalam artian mereka tidak mengakui atau menyangkal Indonesia sebagai negaranya.

Baca Juga:

Jika Masih Berstatus WNI, Pemerintah Harus Lindungi Eks Simpatisan ISIS

"Sama sekali enggak setuju, 1000% enggak setuju. Mereka warga negara Indonesia yang memutuskan bergabung ke negara asing kehilangan warga negara. Sampai bakar paspor dan sebagainya, itu penyangkalan terhadap negara, dia sudah tidak menerima negara Indonesia," kata Arbi kepada wartawan, Minggu (9/2).

Pengamat politik Arbi Sanit ungkap alasan eks WNI kombatan ISIS tak pantas pulang ke Indonesia
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit (Foto: antaranews)

Arbi menyebut, memulangkan 600 kombatan ISIS yang sudah terpapar radikalisme akan sangat berbahaya bagi keamanan negara.

"Itu hal yang berbahaya bagi negara. Ini soal risikonya, karena mereka itu adalah biang kekacauan. Sudah terbukti kan mereka di sana sudah ikut suatu gerakan yang tidak normal yang mengacau kehidupan orang," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, wacana pemulangan 600 eks WNI simpatisan ISIS masih dalam proses pembahasan dan akan diputuskan setelah digelar rapat terbatas (ratas) bersama para menteri guna memperhitungkan plus minusnya jika mereka dipulangkan.

Baca Juga:

Terdesak di Suriah, Belasan WNI Terduga ISIS Kabur ke Afghanistan

“Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Plus dan minusnya,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kita ini pasti kan harus semuanya lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya, semua dihitung secara detail. Dan keputusan itu pasti kita ambil dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan hitungannya," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Kirim Tim Identifikasi WNI Anggota ISIS di Suriah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DKI Jakarta Hingga Jawa Tengah Masuk Kategori Siaga
Indonesia
DKI Jakarta Hingga Jawa Tengah Masuk Kategori Siaga

Daerah pertemuan muncul di Indonesia sendiri terjadi karena monsun Asia yang masuk ke selatan

Komitmen Pasokan Vaksin COVID-19 ke Indonesia Bisa Melebihi Target
Indonesia
Komitmen Pasokan Vaksin COVID-19 ke Indonesia Bisa Melebihi Target

Dari kebutuhan 426 juta dosis itu, Bio Farma sudah melakukan supply agreement terhadap sejumlah perusahaan vaksin global dengan dukungan Kementerian BUMN, Kemenkes dan Kementerian terkait.

ASN dan Keluarganya Dilarang Mudik Selama Libur Isa Almasih
Indonesia
ASN dan Keluarganya Dilarang Mudik Selama Libur Isa Almasih

ASN diwajibkan melakukan upaya preventif demi menekan penyebaran COVID-19

Pemprov DKI Didesak Benahi Perlengkapan Damkar DKI
Indonesia
Pemprov DKI Didesak Benahi Perlengkapan Damkar DKI

kinerja dan peralatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) perlu dievaluasi. Meski banyak peralatan canggih, tapi belum cukup memadai untuk menjangkau lokasi padat penduduk.

Polres Metro Jakarta Pusat Tangkap Artis Residivis Pemakai Narkoba
Indonesia
Polres Metro Jakarta Pusat Tangkap Artis Residivis Pemakai Narkoba

Polisi menangkap seorang artis sinetron berinisial RR karena tersangkut kasus penyalahgunaan narkotika.

Hilirisasi Mineral Bikin Investasi Masuk Bisa Capai 900 Triliun
Indonesia
Hilirisasi Mineral Bikin Investasi Masuk Bisa Capai 900 Triliun

target investasi sebesar Rp900 triliun tahun ini, akan sangat bisa dicapai karena pemerintah telah menjalankan sejumlah program transformasi ekonomi, salah satunya hilirisasi.

Ini Bukti Baru yang Dibawa Keluarga 6 Laskar FPI ke Komnas HAM
Indonesia
Ini Bukti Baru yang Dibawa Keluarga 6 Laskar FPI ke Komnas HAM

“Kalau dokumen-dokumen itu foto-foto dan video waktu jenazah dari rumah sakit Sukanto (RS Polri) dibawa ke Petamburan,” kata Suhada

Polisi Kembali Periksa Kekasih Editor Metro TV
Indonesia
Polisi Kembali Periksa Kekasih Editor Metro TV

Yusri menilai, pemanggilan kembali Suci untuk dimintai keterangan atas kasus Yodi sebagai hal yang wajar.

Luhut Jadi Pengendali Penanganan COVID-19 di 9 Provinsi
Indonesia
Luhut Jadi Pengendali Penanganan COVID-19 di 9 Provinsi

Alasan Presiden memerintahkannya untuk berkonsentrasi lebih dahulu ke sembilan provinsi tersebut adalah karena delapan provinsi, selain Papua, di antaranya berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif.

Otak Pelaku Pembunuhan Bos Perkapalan Dipolisikan Diduga Penggelapan Pajak
Indonesia
Otak Pelaku Pembunuhan Bos Perkapalan Dipolisikan Diduga Penggelapan Pajak

Salah satu kerabat korban, Hari Susanto melaporkan NL ke Polrestro Jakarta Utara pada Rabu (26/8).