Sudah Ada UU HPP, Sri Mulyani Kejar Perluasan Basis Pajak Layanan Pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah dan DPR sudah sahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), aturan ini diyakini akan menambah pendapatan atau penerimaan negara dari sektor pajak di tahun 2022 mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, target penerimaan negara di APBN 2022 yang sebesar Rp 1.846,1 triliun, belum memperhitungkan dampak berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Juga:

Begini Aturan Anyar Sanksi Administratif Perpajakan Setelah UU HPP Disahkan

"Implementasi dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diharapkan meningkatkan penerimaan pajak. Saat ini masih belum masuk di dalam konsiderans (pertimbangan) untuk target penerimaan 2022," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/11).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan melakukan berbagai upaya agar target penerimaan negara khususnya perpajakan pada 2022 tercapai, sejalan dengan agenda reformasi perpajakan yang sedang berlangsung.

"Kemenkeu akan memperluas basis pajak dalam reformasi pajak ini, insentif fiskal terukur dan selektif, serta memperbaiki national logistic ecosystem untuk meningkatkan sistem logistik nasional dan meningkatkan penerimaan dari sumber daya alam kita terutama ketika harga komoditas sedang membaik," ujar Sri Mulyani.

Pada 2022, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.846,1 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.510 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 335,6 triliun dan hibah Rp 0,56 triliun.

Sedangkan dari sisi belanja negara, pemerintah menganggarkan belanja negara Rp 2.714,2 triliun pada 2022, yang terdiri dari Rp 1.944,5 triliun belanja pemerintah pusat dan Rp 769,6 triliun belanja transfer keuangan daerah dan dana desa (TKDD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Belanja pemerintah pusat, diarahkan untuk peningkatan sumber daya manusia, belanja kesehatan, bantuan sosial dan pendidikan, serta infrastruktur untuk mendukung reformasi struktural dan meningkatkan efektivitas belanja negara.

Rincian belanja APBN 2022 yakni belanja pendidikan mencapai Rp 542,8 triliun, kesehatan sebesar Rp 255,4 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp 431,5 triliun, infrastruktur mencapai Rp 365,8 triliun, ketahanan pangan senilai Rp 92,2 triliun, pariwisata sejumlah Rp 10,2 triliun dan bidang teknologi informasi dan komunikasi mencapai Rp 25,4 triliun. Sementara untuk TKDD (Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa) Rp 769,6 triliun.

Dengan asumsi penerimaan dan belanja negara di 2022 tersebut, pemerintah menargetkan defsit APBN 2022 sebesar 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto atau Rp 868 triliun. Defisit itu menurun dari outlook 2021 yang sebesar 5,2-5,4 persen PDB. (Asp)

Baca Juga:

UU HPP Jangan Sampai Jadi Jebakan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Guru Dapat Kuota 125GB Gratis Buat Ngajar Online Periode Lebaran
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Guru Dapat Kuota 125GB Gratis Buat Ngajar Online Periode Lebaran

Informasi subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen hanya dapat diakses pada situs kuota-belajar.kemdikbud.go.id

Puluhan Anak di Jateng Putus Sekolah karena Terjerat Kasus Hukum
Indonesia
Puluhan Anak di Jateng Putus Sekolah karena Terjerat Kasus Hukum

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jawa Tengah mencatat sebanyak 65 anak putus sekolah saat menjalani proses hukum. Data tersebut tercatat dari Januari sampai Juni 2021.

Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kamar Indekos Cengkareng
Indonesia
Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kamar Indekos Cengkareng

- Polda Metro Jaya kembali menggerebek kantor pinjaman online (pinjol), Senin (25/10) malam. Kali ini, kantor pinjol tersebut beroperasi di kamar indekos kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

Densus Tangkap 9 Terduga Teroris di Sumatera Utara
Indonesia
Densus Tangkap 9 Terduga Teroris di Sumatera Utara

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap terduga teroris di dua lokasi berbeda wilayah Sumatera Utara.

Kadinkes DKI: 6,4 Juta Warga Sudah Divaksin
Indonesia
Kadinkes DKI: 6,4 Juta Warga Sudah Divaksin

"Sekarang DKI sudah bisa memvaksin 6,4 juta warga," ucap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, Widyastuti

618 Warga Kampung Melayu Masih Mengungsi
Indonesia
618 Warga Kampung Melayu Masih Mengungsi

Sebanyak 618 warga Kampung Melayu, Jakarta Timur, harus mengungsi karena rumahnya terendam banjir akibat hujan lebat di wilayah Jakarta dan sekitarnya beberapa hari terakhir ini.

Bansos PPKM Kota Bandung Dinyatakan Rampung
Indonesia
Bansos PPKM Kota Bandung Dinyatakan Rampung

Pemerintah Kota Bandung menyatakan program bantuan sosial selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sudah selesai dibagikan.

Hasil KLB Ditolak, Kubu Moeldoko Gugat ke PTUN
Indonesia
Hasil KLB Ditolak, Kubu Moeldoko Gugat ke PTUN

"Iya kami akan maju terus, melawan di PTUN," kata Hencky

Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Terpaksa Dialihkan Akibat Banjir
Indonesia
Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Terpaksa Dialihkan Akibat Banjir

Total ada 300 petugas gabungan di lokasi

Belum Bahas Sekolah Tatap Muka Juli, Wagub DKI: Yang Penting Siswa Dapat Internet
Indonesia
Belum Bahas Sekolah Tatap Muka Juli, Wagub DKI: Yang Penting Siswa Dapat Internet

Pemprov DKI Jakarta mengaku belum menggelar rapat terkait sekolah tatap muka yang direncanakan Jokowi berlangsung pada Juli 2021 mendatang.