Subsidi Upah Bagi Tenaga Kependidikan Mulai Disalurkan Guru tengah mengajar. (Foto: Kemendikbud).

MerahPutih.com - Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai disalurkan.

Bantuan ini diberikan secara bertahap hingga akhir November dengan anggaran lebih dari Rp3,6 triliun. Paling tidak setiap orang mendapatkan Rp1.800.000 yang diberikan sebanyak satu kali.

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Abdul Kahar menyebut, BSU tersebut diberikan kepada PTK baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun di perguruan tinggi.

Baca Juga:

Sampai Akhir Tahun Penyaluran FLPP Ditargetkan Capai 110 Ribu Unit

Ia menegaskan, sasaran yang mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut berstatus nonPNS meliputi dosen, guru, guru yang bertugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

Total sasaran sebanyak 2.034.732 orang yang terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS. Kemudian 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga umum, dan tenaga administrasi.

Ia memaparkan, persyaratan bagi PTK untuk menerima BSU Kemendikbud yakni WNI, berstatus sebagai PNS, memiliki penghasilan Rp5.000.000 per bulan, tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan hingga tanggal 1 Oktober 2020, dan tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.

Simulasi Belajar
Simulasi belajar. (Foto: Antara)

Kahar menjelaskan, untuk mencairkan BSU tersebut, PTK hanya menyiapkan dokumen pendukung yakni KTP, NPWP, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDIkti, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDikti yang diberi materai dan ditandatangani.

"PTK hanya mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni 2021," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Sampai Oktober 2020, Indonesia Dapat Hibah Rp7,1 Triliun

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD DKI Pastikan Reklamasi Ancol Masuk Perda RDTR
Indonesia
DPRD DKI Pastikan Reklamasi Ancol Masuk Perda RDTR

"Nanti diatur juga (RDTR reklamasi Ancol). Misal Ancol Timur, kan udah jadi barangnya, gundukannya udah jadi," terang Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra, M. Taufik

Update COVID-19 Rabu (12/8): 130.718 Positif, 85.798 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (12/8): 130.718 Positif, 85.798 Sembuh

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan dua kali hasil pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR)

Ini Pihak-Pihak yang Diizinkan Keluar-Masuk Jabodetabek oleh Pergub Anies
Indonesia
Ini Pihak-Pihak yang Diizinkan Keluar-Masuk Jabodetabek oleh Pergub Anies

Anies Baswedan mengeluarkan aturan larangan warga DKI keluar wilayah. Hal itu diambil untuk menekan penyebaran COVID-19.

Paus Fransiskus Serukan Negara-Negara Hormati Kesepakatan Iklim Paris
Indonesia
Paus Fransiskus Serukan Negara-Negara Hormati Kesepakatan Iklim Paris

Paus menggunakan pengaruhnya untuk menekankan masalah perubahan iklim dunia.

Di Usianya ke-22, PAN Siap Bantu Pemerintah
Indonesia
Di Usianya ke-22, PAN Siap Bantu Pemerintah

Hari-hari ini kondisi bangsa sedang mengalami tantangan serius

Revitalisasi Kota Tua, Jakarta Ingin Bangun Pariwisata Kelas Dunia
Indonesia
Revitalisasi Kota Tua, Jakarta Ingin Bangun Pariwisata Kelas Dunia

Revitalisasi tersebut memiliki skema Public Private Partnership (PPP) atau kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha serta melibatkan komunitas.

Autentisitas Suara Pemilih Harus Dijaga di Pilkada Serentak
Indonesia
Autentisitas Suara Pemilih Harus Dijaga di Pilkada Serentak

"Kalau penyelenggara pemilu bisa dijaga 'rel' etiknya, maka pemilu bisa berjalan dengan baik dan autentisitas suara pemilih juga bisa terjaga," ujar Didik Supriyanto.

Tak Terima Kekalahan, Machfud-Mujiaman Gugat Hasil Pilkada Surabaya ke MK
Indonesia
Tak Terima Kekalahan, Machfud-Mujiaman Gugat Hasil Pilkada Surabaya ke MK

"Perjuangan belum selesai. Bagi saya, langkah hukum di MK tidak sekedar menang atau kalah dalam pemilihan kepala daerah," ujar Machfud Arifin

Wagub DKI Tak Masalah Kantornya Digeruduk Pegawai Ambulans
Indonesia
Wagub DKI Tak Masalah Kantornya Digeruduk Pegawai Ambulans

Penyampaian aspirasi dan melaksanakan demonstrasi telah dijamin dan dilindungi konstitusi dan UU

[HOAKS atau FAKTA]: Media Mainstream Ogah Beritakan Anies Dapat Penghargaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Media Mainstream Ogah Beritakan Anies Dapat Penghargaan

Selain meraih sembilan penghargaan di ajang PRIA 2020, Pemprov DKI juga menyabet gelar PR Indonesia Most Popular Leader in Social Media 2020 Kategori Gubernur dalam Ajang The 6th Jambore PR Indonesia 2020.