Subsidi Upah Bagi Tenaga Kependidikan Mulai Disalurkan Guru tengah mengajar. (Foto: Kemendikbud).

MerahPutih.com - Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai disalurkan.

Bantuan ini diberikan secara bertahap hingga akhir November dengan anggaran lebih dari Rp3,6 triliun. Paling tidak setiap orang mendapatkan Rp1.800.000 yang diberikan sebanyak satu kali.

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Abdul Kahar menyebut, BSU tersebut diberikan kepada PTK baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun di perguruan tinggi.

Baca Juga:

Sampai Akhir Tahun Penyaluran FLPP Ditargetkan Capai 110 Ribu Unit

Ia menegaskan, sasaran yang mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut berstatus nonPNS meliputi dosen, guru, guru yang bertugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

Total sasaran sebanyak 2.034.732 orang yang terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS. Kemudian 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga umum, dan tenaga administrasi.

Ia memaparkan, persyaratan bagi PTK untuk menerima BSU Kemendikbud yakni WNI, berstatus sebagai PNS, memiliki penghasilan Rp5.000.000 per bulan, tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan hingga tanggal 1 Oktober 2020, dan tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.

Simulasi Belajar
Simulasi belajar. (Foto: Antara)

Kahar menjelaskan, untuk mencairkan BSU tersebut, PTK hanya menyiapkan dokumen pendukung yakni KTP, NPWP, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDIkti, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDikti yang diberi materai dan ditandatangani.

"PTK hanya mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni 2021," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Sampai Oktober 2020, Indonesia Dapat Hibah Rp7,1 Triliun

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19, Gerindra: Ini Kabar Gembira
Indonesia
Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19, Gerindra: Ini Kabar Gembira

10 bulan bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19

Pasien Sembuh COVID-19 Capai 1.112.725 Orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 Capai 1.112.725 Orang

Pemerintah kembali memperbarui informasi soal penanganan wabah virus corona (COVID-19).

200 Tabung Oksigen Tertahan di Bandara, Ketua Satgas COVID-19: Seharusnya Dipermudah
Indonesia
200 Tabung Oksigen Tertahan di Bandara, Ketua Satgas COVID-19: Seharusnya Dipermudah

"Karena aturannya seperti itu kita patuhi prosedurnya. Seharusnya dipermudah karena ini menyangkut kemanusiaan dan sangat dibutuhkan," papar dia.

Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab Atas Kekisruhan Kasus Rizieq Shihab
Indonesia
Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab Atas Kekisruhan Kasus Rizieq Shihab

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini berpendapat bahwa kekisruhan ini dimulai sejak adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD.

Dinkes DKI: Keterpakaian Ruang Perawatan Pasien COVID-19 Menurun
Indonesia
Dinkes DKI: Keterpakaian Ruang Perawatan Pasien COVID-19 Menurun

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyebut tingkat keterisian tempat tidur perawatan pasien terpapar virua corona di rumah sakit rujukan COVID-19 mengalami penurunan.

Pinangki Divonis 10 Tahun, Hakim: Tuntutan Jaksa Terlalu Rendah
Indonesia
Pinangki Divonis 10 Tahun, Hakim: Tuntutan Jaksa Terlalu Rendah

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Ketua DPD Minta Daerah Lain Tiru DKI Jakarta soal Penanganan Kasus COVID-19
Indonesia
Ketua DPD Minta Daerah Lain Tiru DKI Jakarta soal Penanganan Kasus COVID-19

Pemerintah menyatakan DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur telah melewati puncak kasus COVID-19. Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, meminta agar keberhasilan tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain.

Setelah Libur Panjang, 322 Ribu Kendaraan Kembali ke Jakarta
Indonesia
Setelah Libur Panjang, 322 Ribu Kendaraan Kembali ke Jakarta

Total volume lalin yang menuju Jakarta ini, naik 5.2% jika dibandingkan lalin new normal

Hakim Kabulkan Permohonan JC Perantara Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Hakim Kabulkan Permohonan JC Perantara Suap Djoko Tjandra

Pasal 10 ayat 1 saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian

KPK Gelar Penyuluhan untuk Koruptor di Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Gelar Penyuluhan untuk Koruptor di Lapas Sukamiskin

Penyuluhan ini untuk membangun komunikasi dengan para narapidana