Soffi Amira
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, mengkritik keputusan Pemprov DKI Jakarta yang memangkas anggaran subsidi pangan murah senilai Rp 300 miliar.
Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat kecil.
Kritik itu disampaikan Lukmanul dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (12/11).
“Saya ingin menyampaikan keresahan dan kesedihan saya soal rencana pengurangan subsidi pangan murah kepada masyarakat sebesar Rp 300 miliar. Itu harusnya jangan dilakukan,” ujar Lukmanul.
Menurutnya, alasan pemerintah memangkas anggaran subsidi karena rendahnya minat penerima terhadap komoditas seperti daging dan susu UHT tidak masuk akal.
“Katanya tidak diminati. Ternyata itu berbohong oleh anak buah Gubernur,” tegasnya.
Baca juga:
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Selain persoalan pangan, Lukmanul juga menolak rencana Pemprov DKI berutang sebesar Rp 2,2 triliun. Ia menilai, proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman tersebut tidak memiliki potensi pengembalian (return) dan berisiko menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Saya tidak setuju, Pak Gubernur. Karena proyek yang dibiayai dari hutang tidak ada return-nya, nanti menjadi persoalan hukum,” kata Lukmanul.
Politikus PAN itu juga menyoroti proyek warning system banjir senilai Rp 225 miliar yang dibiayai dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sampai saat kini, ia mempertanyakan kejelasan proyek tersebut.
“Hari ini warning system banjir itu tidak tahu di mana rimbanya. Ini mohon penjelasannya nanti,” ucapnya.
Selain mengkritik kebijakan fiskal Pemprov DKI, Lukmanul mengusulkan agar pemerintah daerah lebih fokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa asing di sekolah negeri maupun swasta.
Baca juga:
Pemprov DKI Evaluasi Keamanan Sekolah Pasca Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading
“Jakarta menuju global city, SDM-nya harus ditingkatkan. Setiap sekolah perlu ada ekstrakurikuler berbahasa asing,” imbuhnya.
Ia menutup pernyataannya dengan penegasan agar Pemprov DKI tidak mengurangi anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat, terutama subsidi pangan.
“Apalagi jangan dikurangi, Pak, namanya subsidi pangan. Mengurangi subsidi pangan malah menambah stunting,” pungkasnya. (asp)
