Subsidi di 2023 Makin Besar Untuk Stabilkan Harga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/am)

MerahPutih.com - Pemerintah masih akan menggelontorkan subsidi dan kompensasi yang sangat besar pada 2023. Subsidi ini untuk melakukan stabilisasi harga barang di masyarakat.

"Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai Sidang Kabinet Paripurna terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8).

Baca Juga:

Pemerintah Klaim Selalu Memonitor Pendaftaran Kendaraan untuk BBM Bersubsidi

Rincian belanja anggaran untuk tahun fiskal 2023 akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16 Agustus 2023.

Pada 2023, pemerintah masih akan berupaya untuk menstabilisasi harga barang di pasar, terutama yang terdampak ketidakpastian ekonomi global, meskipun harus dikompensasi dengan belanja subsidi yang melonjak.

"Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat," ujarnya.

Dalam penyusunan RAPBN 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan arahan kepada jajaran menteri agar RAPBN 2023 memiliki fleksibilitas untuk mengelola gejolak ekonomi yang sedang terjadi atau sebagai instrumen shock absorber. Namun, RAPBN 2023 juga harus berfungsi sebagai instrumen fiskal yang kredibel dan berkelanjutan, atau sehat.

Menkeu mengatakan Presiden meminta agar defisit APBN 2023 harus berada di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai ketentuan perundang-undangan dengan prioritas belanja pada 2023, di antaranya, adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan anggaran penyelenggaraan Pemilu.

Paling tidak, belanja Kementerian/Lembaga yang mencapai Rp 993 triliun tahun depan akan difokuskan kepada berbagai fokus program nasional seperti untuk SDM kemudian belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional.

"Instruksi Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024 dan untuk mendukung tahapan Pemilu," tegas Sri.

Sepanjang semester pertama 2022, pemerintah telah membayarkan subsidi sebesar Rp 96,4 triliun. Realisasi tersebut baru 20,5 persen dari pagu yang dianggarkan. Namun, tahun ini pemerintah diproyeksikan akan membayarkan subsidi lebih dari Rp 500 triliun. (Asp)

Baca Juga:

Pertahankan Harga Pertalite, Jokowi Sebut Subsidi Sudah Terlalu Besar

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presenter Brigita Bakal Diperiksa KPK Hari Ini
Indonesia
Presenter Brigita Bakal Diperiksa KPK Hari Ini

Brigita bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.

Sri Mulyani Klaim Pajak Badan 22 Persen Sudah Kompetitif
Indonesia
Sri Mulyani Klaim Pajak Badan 22 Persen Sudah Kompetitif

"Tarif PPh Badan tadinya mau kami turunkan, tetapi jadinya 22 persen saja karena kami melihat seluruh dunia," kata Sri Mulyani.

Pendataan Pegawai Non-ASN Dimulai, Kemenpan RB Janji Tindak Praktik Percaloan
Indonesia
Pendataan Pegawai Non-ASN Dimulai, Kemenpan RB Janji Tindak Praktik Percaloan

Para Pejabat Yang Berwenang (PyB) untuk menindak tegas ASN yang memperjualbelikan data tenaga non-ASN.

81 Persen Kasus COVID-19 di Indonesia Didominasi Omicron BA.4 dan BA.5
Indonesia
81 Persen Kasus COVID-19 di Indonesia Didominasi Omicron BA.4 dan BA.5

Distribusi subvarian baru Omicron yakni BA.4 dan BA.5 mendominasi sekitar 81 persen dari varian COVID-19 nasional.

Puluhan Orang Gelar Aksi 1.000 Lilin untuk Brigadir J
Indonesia
Puluhan Orang Gelar Aksi 1.000 Lilin untuk Brigadir J

Tim Advokat Penegakan Hukum & Keadilan (TAMPAK) dan puluhan warga menggelar aksi "1.000 Lilin Keadilan" bagi Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat malam (22/7).

Puan Pimpin Pengesahan RUU TPKS Menjadi Inisiatif DPR
Indonesia
Puan Pimpin Pengesahan RUU TPKS Menjadi Inisiatif DPR

DPR akan menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 dengan dua agenda pada Selasa (18/1) siang.

Tren Semakin Turun, Penambahan Kasus COVID-19 Harian Di Bawah Angka 6 Ribu
Indonesia
Tren Semakin Turun, Penambahan Kasus COVID-19 Harian Di Bawah Angka 6 Ribu

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan kasus terkonfirmasi pada Minggu (20/3) mencapai 5.922 orang.

DPR Panggil Mendag Pekan Depan
Indonesia
DPR Panggil Mendag Pekan Depan

"Untuk menanyakan carut marut kelangkaan minyak goreng dan maslah internal yang terjadi kenapa kemudian bisa seperti ini dengan komisi yang terkait," kata Ketua DPR RI Puan Maharani

Tagar #PercumaLaporPolisi Runtuhkan Citra Polri di Mata Masyarakat
Indonesia
Tagar #PercumaLaporPolisi Runtuhkan Citra Polri di Mata Masyarakat

Data menuturkan, mencuatnya Tagar #PercumaLaporPolisi itu, secara umum dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap korps baju coklat.

Penambahan Kasus COVID-19 di Atas 300 Orang, Didominasi Jakarta
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 di Atas 300 Orang, Didominasi Jakarta

Akumulasi positif COVID-19 di Indonesia menjadi 6.055.645 kasus.