Subsidi Bikin Tarif KRL Tetap Wajar Penumpang KRL.(Foto: Patricia Vicka)

MerahPutih.com - Realisasi subsidi tarif pengguna kereta rel listrik (KRL) dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp 2,14triliun. PSO ini diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, jumlah subsidi yang dikucurkan Kemenhub terus bertambah tiap tahunnya. Pada tahun lalu, realisasinya juga meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Baca Juga:

PT KCI Tegaskan Kenaikan Tarif KRL Baru Wacana

"Pada 2021 realisasi subsidi PSO bagi pengguna KRL mencapai Rp 2,14 triliun dari program senilai Rp 1,99 triliun. Sementara pada tahun sebelumnya realisasi subsidi pengguna KRL sebanyak Rp 1,65 triliun dari program senilai Rp 1,55 triliun," ujar Anne di Jakarta, Kamis (20/1).

Anne menyebut, semua layanan yang ada di stasiun dalam hal ini KRL, berasal dari pengguna baik melalui tiket harian yang datang dari pengguna ataupun subsidi pemerintah dalam pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO).

Menurutnya, KAI Commuter niscaya tidak melakukan upaya pengembangan sarana dan prasarana KRL. Misalnya, pengadaan KRL baru dan mengganti KRL yang sudah lama. Selain itu, pemerintah memikirkan semua kebutuhan untuk 2 hingga 10 tahun mendatang.

"Kita harus memikirkan 5-10 tahun ke depan apakah kita siap dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat tentang transportasi publik khususnya KRL," ucap Anne.

Sementara itu, untuk tahun 2022 ini, Kemenhub mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun lebih untuk penyelenggaran PSO dan subsidi kereta api perintis. Rinciannya, Rp 3.051 triliun untuk PSO dan Rp 186,7 miliar untuk subsidi kereta perintis.

Adapun dalam empat tahun terakhir, nilai kontrak anggaran PSO terus bertambah. Di antaranya pada 2018 senilai Rp 2,27 triliun, 2019 Rp 2,321 triliun, 2020 Rp 2,519 triliun, dan 2021 Rp 3,448 triliun.

Penyelenggaraan PSO dalam kontrak 2022 ini salah satunya ditujukan untuk KRL Jabodetabek dengan volume sebesar 220.332.388 penumpang dalam satu tahun dan KRL Yogyakarta dengan 3.074.391 penumpang.

Rencana kenaikan tarif kereta rel listrik commuter line menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Usulan kenaikan tarif KRL commuter line Jabodetabek sebenarnya dalam proses pengkajian oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kenaikan tarif sebesar Rp 2 ribu itu merupakan tarif dasar perjalanan 25 kilometer pertama. Sementara untuk 10 kilometer selanjutnya tetap dikenakan tambahan tarif seribu rupiah.

Dengan begitu, ke depan perjalanan awal dengan KRL untuk 25 kilometer pertama akan dikenakan tarif Rp 5 ribu. Jika sampai 35 kilometer maka tarifnya bakal menjadi Rp 6 ribu, sampai 45 kilometer bakal menjadi Rp 7 ribu dan seterusnya.

Penumpang KRL. (Foto:Antara)
Penumpang KRL. (Foto:Antara)

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, sebagian besar masyarakat setuju dengan adanya rencana kenaikan tarif KRL asal diiringi dengan peningkatan pelayanan.

Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan oleh YLKI pada Oktober 2021 terhadap 2 ribu responden di Jabodetabek dan Rangkasbitung.

Terdapat dua aspek penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan tarif KRL. Yaitu ability to pay (ATP) atau kemampuan untuk membayar dan Willingness To Pay (WTP) atau keinginan untuk membayar.

Dari hasil survei tersebut, ada ruang bagi pemerintah untuk menaikkan tarif KRL menjadi Rp 5 ribu pada 25 kilometer pertama. Sedangkan untuk tarif 10 kilometer pertama direkomendasikan agar tidak naik tarifnya.

"Karena aspek ATP-nya lebih rendah daripada tarif eksisting," kata Tulus Abadi dalam keterangannya, Minggu (16/1). (Knu)

Baca Juga:

Rencana Kenaikan Tarif KRL Dinilai Belum Tepat dan Berpotensi Bebani Warga

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rekam Jejak Yoory, Orang Kepercayaan Ahok yang Tersandung Korupsi Lahan DKI
Indonesia
Rekam Jejak Yoory, Orang Kepercayaan Ahok yang Tersandung Korupsi Lahan DKI

Dalam perkara ini, lembaga anti rasuah telah menetapkan sebanyak 5 orang tersangka. Antara lain mantan Dirut Sarana Jaya, Yoory Pinontoan

Wagub Pastikan Ambulans DKI Bekerja 24 Jam Tangani Jenazah COVID-19
Indonesia
Wagub Pastikan Ambulans DKI Bekerja 24 Jam Tangani Jenazah COVID-19

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan ambulans gawat darurat (AGD) Dinkes berkerja non-stop untuk masyarakat dalam penanganan kasus COVID-19.

Tekanan Inflasi Pada Juni dan September 2022 Diprediksi Menurun
Indonesia
Tekanan Inflasi Pada Juni dan September 2022 Diprediksi Menurun

Indeks Penjualan Riil (IPR) April 2022 sebesar 219,3 atau tumbuh 6,8 persen (mtm) yang lebih tinggi dibanding peningkatan 2,6 persen (mtm) pada bulan sebelumnya.

Jokowi Jadi Wali Nikah Adiknya dengan Ketua MK, Prosesi Ijab Kabul Disiapkan 2 Bahasa
Indonesia
Jokowi Jadi Wali Nikah Adiknya dengan Ketua MK, Prosesi Ijab Kabul Disiapkan 2 Bahasa

Presiden Jokowi dipastikan menjadi wali nikah untuk adik kandungnya, Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman. Akad nikah dan resepsi pernikahan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2022 di gedung Graha Saba Buana, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. KUA Banjarsari sendiri telah menyiapkan dua bahasa teks akad nikah.

Pemerintah Targetkan 2,3 Juta Suntikan Vaksin Per Hari di Bulan September
Indonesia
Pemerintah Targetkan 2,3 Juta Suntikan Vaksin Per Hari di Bulan September

Berdasarkan data harian Satgas COVID-19, pada 1-10 Agustus jumlah kumulatif vaksinasi hanya mencapai 8.331.794 dosis

Pemerintah Diminta Fasilitasi Pengobatan Mantan Atlet Nasional Verawaty Fajrin
Indonesia
Pemerintah Diminta Fasilitasi Pengobatan Mantan Atlet Nasional Verawaty Fajrin

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti memberikan perhatian serius kepada legenda bulu tangkis Indonesia Verawaty Fajrin.

Masa Karantina Diperpanjang Jadi 10 Hari, Satgas COVID-19 Minta Warga Mengerti
Indonesia
Masa Karantina Diperpanjang Jadi 10 Hari, Satgas COVID-19 Minta Warga Mengerti

"Mohon pengertian dari seluruh masyarakat bahwa keputusan ini didasarkan karena peningkatan upaya proteksi Indonesia dari importasi kasus," ujar Wiku mengatakan, dalam konferensi pers secara virtual, pada Kamis (2/12).

Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Turun Drastis
Indonesia
Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Turun Drastis

"Kita bisa lihat dibandingkan dengan PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan PPKM Level 4 di minggu pertama masih terjadi penurunan yang cukup signifikan," terang Sambodo

Wapres Perintahkan Pembangunan Papua Sesuai Karekter Wilayah
Indonesia
Wapres Perintahkan Pembangunan Papua Sesuai Karekter Wilayah

"Saya ingin agar perencanaan yang dibuat Bappenas sesuai dengan kondisi wilayah, sesuai dengan tujuh fokus bidang," kata Ma'ruf Amin.

Jokowi: Indonesia Bangga Jadi Garda Terdepan Perlindungan Laut
Indonesia
Jokowi: Indonesia Bangga Jadi Garda Terdepan Perlindungan Laut

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lingkungan laut yang sehat adalah kunci keberlanjutan pembangunan bagi Indonesia