Suara Perempuan Adat Indonesia Menggema di Forum Internasional Perhelatan High Level Political Forum (HLPF) di New York. (Foto: IPMG)

SUARA Perempuan Adat Nusantara, untuk kali pertama bergaung di forum internasional pada gelaran High Level Political Forum (HLPF) 2018, diselenggarakan United Nations di New York, Amerika Serikat (9-18/7).

HLPF merupakan forum global dengan fokus pada peninjauan tantangan, dan pembelajaran dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Agenda 2030.

Sebanyak 47 negara ikut berpartisipasi pada forum bertema Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies.

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing delegasi memberikan pandangan dalam bentuk Voluntary National Reviews (VNR) dan satu set SDGs telah ditinjau.

Perhelatan High Level Political Forum (HLPF) di New York(Foto/Humas/Ageng Wuri R. A.)
Perhelatan High Level Political Forum (HLPF) di New York (Foto: IPMG)

Delegasi Indonesia mengangkat isu-isu strategis, seperti kepastian ketersediaan air dan sanitasi berkelanjutan, akses ke energi terjangkau, membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, menghentikan degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati, revitalisasi kemitraan global.

Devi Anggraini, Ketua Umum Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ditunjuk pihak Asia Indigenous People Pact (AIPP), berbasis di Thailand, untuk mewakili perempuan adat Indonesia pada HLPF 2018.

Sebagai perwakilan perempuan adat Indonesia, Ibu tiga anak ini sangat lantang dan tegas menyuarakan permasalahan masyarakat adat khususnya perempuan adat.

Dalam Diskusi Grup Masyarakat Adat Zona Media HLPF pada tanggal 12 Juli 2018 pagi waktu New York, perempuan adat Indonesia duduk setara dengan perwakilan perempuan adat asal Australia cum seorang peneliti bernama Suzanne Ingram, Edna Kaptoyo Indigenous Information Network, perwakilan Afrika, serta Gutt-Britt Retter Kepala Unit Artik dan Lingkungan Dewan Saami.

Di dalam diskusi tersebut, Devi memaparkan permasalahan di sekitar perempuan adat.

"Masih banyak tantangan kami temui. Perempuan Adat masih kesulitan untuk menjadi bagian proses pengambilan keputusan bersama pemerintah pusat,” ujarnya.

Perhelatan High Level Political Forum (HLPF) di New York(Foto/Humas/Ageng Wuri R. A.)
Perhelatan High Level Political Forum (HLPF) di New York (Foto: IPMG)


PEREMPUAN AMAN, lanjut Devi, mempunyai inisiatif untuk menjadi bagian dari implementasi SDGs bersama pemerintah Indonesia. Jembatan antara perempuan adat dan pemerintah.

Saat ini pihaknya telah mengumpulkan data dan mengajukan kepada pemerintah agar perempuan adat dapat berperan aktif. “Menyediakan data akurat. Ini tidak hanya mengenai perempuan adat saja tapi masyarakat adat yang mendapatkan pengakuan lemah. Karena itu, perempuan adat masih tersembunyi dari diskusi atau debat lain di Indonesia,” terangnya.

Pada diskusi lanjutan, Devi Anggraini menyampaikan beberapa masalah nan sedang dihadapi masyarakat adat, seperti perjuangan melawan ekspansi perkebunan kelapa sawit.

“Praktik tradisional kami dilarang dan kami sedang dikriminalisasi. Secara global pada tahun 2017, 200 pembela aktivis HAM terbunuh dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan," kata Devi.

Peningkatan konsumsi global, lanjutnya, juga mendorong deforestasi, penyalahgunaan lahan, dan curahan air. Industri sektor pertanian di sana bahkan menjadi penggerak penggundulan hutan terbesar. Produksi tanah, kelapa sawit, dan kertas bertanggung jawab pada separuh deforestasi tropis.


Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Perhelatan High Level Political Forum (HLPF) di New York(Foto/Humas/Ageng Wuri R. A.)
Perhelatan High Level Political Forum (HLPF) di New York (Foto: IMPG)


Disisi lain, Pembangunan Berkelanjutan memiliki visi untuk memastikan tidak ada seorangpun yang tertinggal di dalam proses pencapaiannya.

Visi ini telah menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat adat. Bagaimana memastikan mereka terlibat penuh dalam keseluruhan proses pencapaian Agenda 2030?

Ironinya, masyarakat adat di Indonesia masih dalam proses memperjuangkan pemenuhan hak-haknya oleh negara dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Kebijakan itu diharapkan dapat menjadi payung hukum atas pengakuan masyarakat adat dan hak-haknya di Indonesia dalam kehidupan berbangsa.

Pada tanggal 19 Juli 2018 lalu, melalui Badan Legislasi (BALEG) DPR RI, RUU Masyarakat Adat telah disepakati Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri KLHK diwakilkan.

Hasil kesepakatan itu meliputi dua poin utama. Pertama, pemerintah bersedia untuk menyampaikan atau menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Masyarakat Adat kepada (BALEG) pada awal masa persidangan I Tahun Sidang 2018-2019, dimulai tanggal 16 Agustus 2018.

Kedua, pembahasan RUU tentang masyarakat adat akan diselesaikan dalam tiga kali masa persidangan DPR RI, dengan satu kali masa persidangan awal dikhususkan untuk melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka mendapatkan masukan atau tanggapan dari Masyarakat Adat.

Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jendral AMAN, menyambut baik hasil kesepakatan RUU tersebut. Meski masih ada beberapa catatan, seperti banyak pasal-pasal dalam RUU tersebut tidak mencerminkan semangat UUD 1945.

“undang-Undang sejatinya akan mewujudkan Masyarakat Adat dan Bangsa Indonesia berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Semoga Leluhur Masyarakat Adat, Alam Semesta, dan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua,” ujarnya.

Bagi perempuan adat, kesepakatan ini semoga membuka mereka dalam beragam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan.

PEREMPUAN AMAN melihat Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan menjadi strategis. Keutamaannya bukan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

Lebih jauh, PEREMPUAN AMAN mempertimbangkan “ruang tersedia” untuk menghadirkan perempuan adat dan hak-hak kolektifnya di dalam pembicaraan Agenda 2030.

Keterlibatan berbagai pihak menyediakan kemungkinan “suara perempuan adat” akan lebih terdengar. Merebut tempat untuk bisa membicarakan siapa perempuan adat. Bagaimana mereka dan situasi yang mereka alami saat ini. Berkontribusi dengan menyediakan data-data mengenai perempuan adat dan melibatkan perempuan adat secara langsung dalam beragam mekanismenya. (*) Ageng Wuri RA

Kredit : zaimul


Zaimul Haq Elfan Habib