MerahPutih.com - Indonesia memiliki potensi resesi demokrasi jika upaya pembungkaman dari pihak yang tidak dikenal dalam kehidupan demokrasi di Indonesia terus dibiarkan. Padahal, pemerintah memiliki seluruh infrastruktur untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia tetap sehat dan adil.
Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia Universitas Indonesia (ILUNI UI) Herzaky Mahendra Putra menilai, ada upaya teror dari pihak tak dikenal dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, yakni kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di Indonesia, seperti yang dialami situs resmi dan akun media sosial beberapa media massa nasional dan akademisi.
"Jika dulu kudeta merupakan ancaman secara langsung yang dirasakan oleh demokrasi, kini demokrasi menderita secara diam-diam," katanya.
Baca Juga:
Nilai Demokrasi Jadi Warisan Terpenting Mendiang Gus Dur
Pendiri Manilka Research and Consulting menjelaskan, demokrasi di berbagai belahan dunia, digerus oleh otoritas dengan berbagai cara, di antaranya dengan mendelegitimasi oposisi, mengintimidasi eksekutif bisnis, menyerang media berita, mempengaruhi otoritas pemilu, mempolitisasi layanan keamanan, maupun melemahkan institusi negara dan sipil.
Ia menegaskan, kondisi ini sudah mulai terjadi dalam beberapa tahun terakhir, baik di Amerika Serikat, Amerika Latin, maupun di negara-negara di Eropa yang merupakan pusatnya demokrasi.

Herzaky meminta, pemerintah menunjukkan ketegasan kepada pihak-pihak yang berusaha membungkam suara-suara kritis melalui upaya peretasan situs maupun media sosial, dan cara-cara lainnya.
"Harus ada arahan jelas dari pemerintah kepada aparat terkait, agar tindakan yang berpotensi menggerus demokrasi, diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat percaya kalau upaya pembungkaman suara kritis ini, bukan berasal dari tangan kekuasaan," ujarnya.
Baca Juga:
Gugat Presidential Threshold ke MK, Rizal Ramli: Lawan Demokrasi Kriminal