Suap Pinangki-Jenderal Polisi, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Djoko Tjandra.

Jaksa meyakini Djoko Tjandra terbukti bersalah menyuap pejabat di Kejaksaan Agung (Kejagung) Pinangki Sirna Malasari dan petinggi Kepolisian RI Irjen Napoleon Bonaparte serta Brigjen Prasetijo Utomo.

"Menyatakan terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa Junaidi saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/3).

Baca Juga

Irjen Napoleon Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Djoko Tjandra

Berdasarkan fakta hukum persidangan, jaksa menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pemberian uang atau janji yang dilakukan oleh terdakwa Djoko Tjandra sehubungan dengan rencana pengurusan fakta atas permasalahan hukumnya.

Jaksa juga meyakini terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali itu, telah memberi uang atau janji sehubungan dengan pengurusan status buronannya di imigrasi berdasarkan status red notice.

Atas perbuatannya, Djoko dituntut terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu pertama. Kemudian, ia juga dinilai terbukti melanggar Pasal 15 Jo Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

Sebelumnya, Djoko Tjandra, didakwa pernah menjanjikan uang sebesar 1 juta dolar AS atau sekira Rp14,6 miliar untuk Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI.

Uang itu dijanjikan Djoko Tjandra kepada Jaksa Pinangki jika berhasil mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) lewat Kejaksaan Agung (Kejagung). Fatwa MA itu bertujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi.

Namun, Djoko Tjandra baru memberikan setengah uang dari yang dijanjikan, senilai 500.000 dolar AS atau sekira Rp7,3 miliar. Oleh karenanya, Djoko Tjandra didakwa telah menyuap Jaksa Pinangki sebesar Rp7,3 miliar untuk mengurus fatwa MA.

Baca Juga

Irjen Napoleon Bonaparte Dituntut 3 Tahun Penjara

Tak hanya itu, Djoko Tjandra juga didakwa menyuap dua jenderal polisi yakni, Irjen Napoleon Bonaparte sebesar 200 ribu dolar Singapura dan 270 ribu dolar AS, serta kepada Brigjen Prasetijo sebesar 150 ribu dolar AS. Suap itu diberikan Djoko Tjandra melalui perantara seorang pengusaha, Tommy Sumardi.

Djoko Tjandra diduga menyuap dua jenderal polisi tersebut untuk mengupayakan namanya dihapus dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Ditjen Imigrasi, dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nama Gibran Diduga Terseret Skandal Korupsi Bansos, FX Rudy: Saya Tidak Tahu
Indonesia
Nama Gibran Diduga Terseret Skandal Korupsi Bansos, FX Rudy: Saya Tidak Tahu

"Kalau ada yang bilang itu (dana korupsi Bansos) masuk Pilwakot Solo (Gibran-Teguh) tanya yang bicara, saya tidak tahu," tegas Rudy.

[HOAKS atau FAKTA]: Tanah Warga Tak Diurus Akta 5 Tahun Bakal Diambil Alih Negara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tanah Warga Tak Diurus Akta 5 Tahun Bakal Diambil Alih Negara

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Oppie Binti Daud, yang menarasikan bahwa Akta Jual Beli (AJB) hanya berlaku 5 tahun sejak 2021, bagi warga yang tidak segera mengurus sertifikatnya maka tanah akan menjadi milik negara.

[HOAKS atau FAKTA]: Lesti Kejora Dilantik Jadi Bupati Cianjur
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Lesti Kejora Dilantik Jadi Bupati Cianjur

Akun Facebook bernama Adm-bang Vicky Tamvan’z memposting sebuah narasi ucapan selamat disertai tautan link Youtube.

Jelang Pemakaman Raja Mangkunegara IX, Gending Ketawang dan Mongang Dibunyikan
Indonesia
Jelang Pemakaman Raja Mangkunegara IX, Gending Ketawang dan Mongang Dibunyikan

Hal ini sesuai dengan adat prosesi pemakaman Mataram Islam yang merupakan trah keturunan Adipati Mangkunegaran pertama sampai sembilan. Gending Ketawang dan Gending Mongang pun mulai dibunyikan sejak pukul 09.00 WIB.

Kejagung Minta Polisi Segera Serahkan Munarman
Indonesia
Kejagung Minta Polisi Segera Serahkan Munarman

Kejagung meminta penyidik Densus segera menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, sesuai Pasal 8 ayat 3b, Pasal 138 ayat 1 dan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Moeldoko Sebut Presiden Jokowi Sering Ingatkan Menteri Jangan Korupsi
Indonesia
Moeldoko Sebut Presiden Jokowi Sering Ingatkan Menteri Jangan Korupsi

Menurut Moeldoko, Jokowi selalu menyampaikan bahaya korupsi kepada para menterinya dalam setiap kesempatan rapat terbatas kabinet.

Varian Baru COVID-19 Kini Mencapai 13 Kasus
Indonesia
Varian Baru COVID-19 Kini Mencapai 13 Kasus

Ada 13 kasus COVID-19 varian B117 di Indonesia. Varian B117 ini pertama kali bermutasi di wilayah Inggris.

Kritik Firli Bahuri, Koalisi Sipil Tembakan Laser "Berani Jujur Pecat" ke Gedung KPK
Indonesia
Kritik Firli Bahuri, Koalisi Sipil Tembakan Laser "Berani Jujur Pecat" ke Gedung KPK

Tembakan laser berkelir merah dan hijau tersebut juga membentuk tulisan lain seperti, "Mosi Tidak Percaya", dan "Rakyat Sudah Mual".

Rimba Belantara, Aturan Hukum Keamanan Siber Indonesia Sangat Lemah
Indonesia
Rimba Belantara, Aturan Hukum Keamanan Siber Indonesia Sangat Lemah

Perlu peningkatan perhatian para pimpinan lembaga. Khususnya terhadap data security, update technology, peningkatan kapasitas SDM dan anggaran.

Usut Kasus Suap Pajak, KPK Geledah PT Gunung Madu Plantations
Indonesia
Usut Kasus Suap Pajak, KPK Geledah PT Gunung Madu Plantations

Selanjutnya bukti-bukti tersebut akan segera dianalisa