Suap PAW yang Seret Hasto Bisa Jadi Bola Liar Buat PDIP Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di arena Rakernas PDIP (MP/Ponco Sulaksono)

Merahputih.com - Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang menilai kasus suap pergantian antar waktu (PAW), yang menyeret nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dapat menjadi bola liar dan merugikan partai itu menjelang pilkada serentak 2020.

"PDIP harus meluruskan kasus ini agar tidak menjadi bola liar menjelang pilkada serentak 2020," ujar Ahmad Atang, di Kupang, Senin (13/1).

Baca Juga:

Orang Dekat Megawati Minta Caleg PDIP Harun Masiku Serahkan Diri ke KPK

Dalam menghadapi pilkada langsung, PDIP sebagai partai papan atas tentu memiliki kepentingan untuk memenangkan figurnya yang diusung pada pilkada mendatang.

Apalagi, PDIP memiliki infrastruktur politik sampai ke desa, sehingga memudahkan untuk memobilisasi dukungan rakyat untuk mendukung kandidat yang diusung oleh PDIP.

Tetapi harus dipahami bahwa, dalam politik, sekecil apapun kesalahan yang dibuat oleh struktur partai akan membangun image publik, karena dalam politik dukungan publik sangat tergantung kepada persepsinya terhadap figur, partai dan program.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tegaskan tidak ada yang salah dengan PAW
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada awak media di JIExpo Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)

Saat ini persepsi publik sedang tertuju kepada PDIP terkait kasus OTT komisioner KPU yang menyeret Sekjen PDI Perjuangan.

Dia menambahkan, kasus OTT jika benar, lebih bersifat strukturalis institusional dan berdiri sendiri, sedangkan pilkada lebih bersifat figuritas lokalis.

Baca Juga:

Terlibat Dugaan Suap, Pengamat Politik Sarankan Hukuman Wahyu KPU Diperberat

Namun dalam politik, satu konten bisa dihubungkan dengan konten yang lain, dan begitu juga satu konteks bisa didorong ke konteks yang lain.

"Karena itu, PDI Perjuangan harus membersihkan kasus ini agar tidak menjadi bola liar menjelang pilkada serentak mendatang, yang merugikan partai itu sendiri," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BEM SI Demo UU Ciptaker, Jalan Menuju Istana Negara Ditutup
Indonesia
BEM SI Demo UU Ciptaker, Jalan Menuju Istana Negara Ditutup

Hal ini guna mengantisipasi demo dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia alias BEM SI. Penutupan dilakukan dengan menggunakan barier dari beton.

Ratusan Travel Gelap Ditangkap Setelah Ketahuan Bawa Ribuan Pemudik
Indonesia
Ratusan Travel Gelap Ditangkap Setelah Ketahuan Bawa Ribuan Pemudik

Kalau ada yang mengatakan mudik diizinkan, itu sama sekali tidak betul

Mengantuk Saat Bawa Mobil, Kepala Pengacara Kondang Ini Dijahit
Indonesia
Mengantuk Saat Bawa Mobil, Kepala Pengacara Kondang Ini Dijahit

Mobil lalu oleng ke kanan, lalu menabrak median pemisah jalan

 Pilkada Serentak Ngotot Digelar Desember 2020 Sebab Peluang Petahana Menang Besar
Indonesia
Pilkada Serentak Ngotot Digelar Desember 2020 Sebab Peluang Petahana Menang Besar

"Nanti khawatir penjabat yang dipilih mengisi kekosongan kepala daerah, akan merugikan partai nonpenguasa," jelas Titi Anggraini.

Minta Warga Tak Panik, Mahfud MD Sebut Corona Layaknya Penyakit lain
Indonesia
Update COVID-19 Nasional 27 Juli: Kasus Positif Indonesia Tembus 100 Ribu
Indonesia
Update COVID-19 Nasional 27 Juli: Kasus Positif Indonesia Tembus 100 Ribu

Kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia per 27 Juli 2020 bertambah 1.525.

Menteri Nadiem Makarim Dukung Langkah Pemda Liburkan Sekolah
Indonesia
Menteri Nadiem Makarim Dukung Langkah Pemda Liburkan Sekolah

Mantan CEO Gojek ini mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan di semua lini pemerintahan daerah serta mitra di kalangan swasta.

Vonis Djoko Tjandra Dkk Tak Timbulkan Efek Jera
Indonesia
Vonis Djoko Tjandra Dkk Tak Timbulkan Efek Jera

Djoko Tjandra merupakan aktor intelektual dalam perkara ini. Selain itu, merupakan buronan kasus korupsi yang melarikan diri selama 11 tahun.

 Masyarakat Langgar Social Distancing, Kemungkinan Lockdown Akan Diberlakukan
Indonesia
Masyarakat Langgar Social Distancing, Kemungkinan Lockdown Akan Diberlakukan

Wasekjen DPP PPP yang akrab disapa Awiek itu menilai penerapan lockdown di beberapa wilayah tertentu dapat dilakukan.

Undang KPK Gelar Perkara Pinangki, Kejagung: Jawab Keraguan Publik
Indonesia
Undang KPK Gelar Perkara Pinangki, Kejagung: Jawab Keraguan Publik

Sejauh ini Pinangki telah diperiksa jaksa penyidik Kejaksaan Agung sebanyak dua kali