Suap Meikarta Ikut Seret Mendagri, Kubu Prabowo: Telusuri Sampai Tuntas Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Kabareskrim Kabareskrim Komjen Arief Sulistyanto (MP/Gomez)

Merahputih.com - Ketua Sekretaris Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Muhammad Taufik berharap KPK segera menelusuri pengakuan tersangka suap pengurusan izin pembangunan Meikarta yang juga Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin.

Dalam kesempatan itu, Neneng mengakui Mendagri Tjahjo Kumolo pernah meminta bantuannya untuk mengurus izin proyek pembangunan Meikarta.

"Saya kira KPK harus menelusurinya. Apalagi kalau itu bagian dari pernyataan yang sah, misalkan dalam persidangan. Ditelusuri sampai tuntas," kata Taufik di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

Ia percaya, KPK dapat menjalankan proses hukum terkait suap izin Meikarta yang menyeret nama Tjahjo berjalan baik. "Kita tidak boleh suudzon, Tapi bahwa proses hukum, harus dijalankan dengan baik," pungkasnya.

KPK sendiri mengaku akan mencermati fakta-fakta di persidangan dan fakta lain yang terkait. Termasuk soal pengakuan Neneng.

"Tentu kami cermati dulu fakta-fata di persidangan tersebut‎ dan juga melihat fata yang terkait lain dalam penyidikan yang saat ini sedang berjalan, karena sebelumnya kan kita sudah memeriksa Dirjen Otda," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1).

meikarta
Pembangunan kawasan Meikarta. (meikarta.com)

KPK sendiri telah mengantongi keterangan dari Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono terkait proses perizinan yang diberikan untuk membangun Meikarta. Sebab, kata Febri, ada dua kewenangan yakni Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat terkait pemberian izin proyek Meikarta.

"Ada dua otoritas atau ada lebih dari satu otoritas atau instansi yang mempunyai kewenangan dan melaksanakan kewenangannya terhadap izin proyek Meikarta. Ketika ada proses tersebut dan ada risiko proses di dua instansi tidak berkesesuaian, maka itu menjadi alasan Kemendagri melakukan rapat lainnya mempertemukan pihak-pihak terkait tersebut," paparnya.

Dalam perkara ini, KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektar. Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan akan membangun proyeknya seluas 500 hektar. (Pon)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH