Suap Izin di Konawe, KPK Mulai Periksa Pimpinan Perusahaan Tambang Nikel KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemeriksaan kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin kuasa pertambangan nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, kini menyasar perusahaan penerima konsesi atau aktor swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Manajer PT Harita Grup, Wijang Prihartono, untuk diperiksa melengkapi berkas penyidikan tersangka Aswad Sulaiman, mantan Bupati Konawe Utara.

Baca Juga:

Periksa Amran Sulaiman, KPK Dalami Kepemilikan Tambang Nikel di Konawe Utara

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASW (Aswad Sulaiman)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/11).

KPK telah menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka korupsi pemberian izin pertambangan nikel. Eks Bupati Konawe Utara itu diduga merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun.

Aswad disinyalir melakukan praktik rasuah saat menjabat sebagai Bupati Konawe Utara untuk dua periode 2007-2009 dan 2011-2016. Dalam kasus ini, ia diduga memberikan izin pertambangan dengan melakukan perbuatan melawan hukum.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Politisi Partai Demokrat itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/ 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain diduga merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun, Aswad juga diduga menerima suap sebesar Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan terkait pertambangan nikel. Uang itu diterima Aswad saat menjadi pejabat bupati Konawe Utara 2007-2009.

Atas kasus dugaan suap ini, Aswad disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Owner Harita Group Lim Hariyanto Terseret Kasus Korupsi eks Bupati Konawe Utara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cara Kapolri Menjaga Generasi Penerus Bangsa dari Ancaman COVID-19
Indonesia
Cara Kapolri Menjaga Generasi Penerus Bangsa dari Ancaman COVID-19

Langkah ini disebut Sigit untuk meminimalisir pertumbuhan klaster baru di sekolah

Pimpinan Komisi III Tegaskan Tak Ada Alasan Lagi untuk Sidang Online Kasus Rizieq
Indonesia
Terlibat Kericuhan, Satu Simpatisan Rizieq Diciduk Polisi
Indonesia
Terlibat Kericuhan, Satu Simpatisan Rizieq Diciduk Polisi

Anggota juga telah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pembubaran

Kesadaran Hukum Masyarakat Memprihatinkan
Indonesia
Kesadaran Hukum Masyarakat Memprihatinkan

Pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan sebuah bangsa, harus terintegrasi dan bersinergi dengan agenda pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Pasangan Potensial untuk Ganjar Pranowo Berdasarkan Survei Charta Politika
Indonesia
Pasangan Potensial untuk Ganjar Pranowo Berdasarkan Survei Charta Politika

Kelihatan di papan atasnya ini kuat tiga nama ini karena langsung jomplang

Hakim MK Nyatakan Orient Riwu Tak Jujur Soal Status Kewarganegaraan
Indonesia
Hakim MK Nyatakan Orient Riwu Tak Jujur Soal Status Kewarganegaraan

Mahkamah Konstitusi menilai Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, NTT Orient P Riwu Kore tidak pernah jujur untuk mengakui status kewarganegaraannya.

Pemerintah Beri Formasi Khusus buat Pelatih dan Peraih Medali Olimpiade Jadi ASN
Indonesia
Pemerintah Beri Formasi Khusus buat Pelatih dan Peraih Medali Olimpiade Jadi ASN

Pemerintah akan memberikan formasi khusus buat pelatih dan peraih medali di Olimpiade untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Komnas HAM Rekomendasikan Presiden Jokowi Ambil Alih Proses TWK KPK
Indonesia
Komnas HAM Rekomendasikan Presiden Jokowi Ambil Alih Proses TWK KPK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih proses tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anak Buah Anies Akui tak Semua Pemudik yang Balik ke Jakarta Dites COVID-19
Indonesia
Anak Buah Anies Akui tak Semua Pemudik yang Balik ke Jakarta Dites COVID-19

Petugas hanya melakukan tes COVID-19 secara acak kepada para pemudik yang datang dari berbagai daerah. Dia menyebut peraturan random tes tersebut diinstruksikan langsung oleh Pemerintah Pusat (Pempus).

Kemensos Kembali Kirim Bantuan ke NTT
Indonesia
Kemensos Kembali Kirim Bantuan ke NTT

Saat ini, kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah bahan makanan, obat-obatan dan alat berat untuk proses evakuasi.