Suap Alih Fungsi Hutan, KPK Periksa Tiga Pejabat PT Duta Palma Group Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga pejabat PT Duta Palma Group, hari ini. Ketiganya yakni, Manager Legal Duta Palma Group Kantor Jakarta, Yudi Prasetyo Wibowo, serta dua Sekretaris Direksi PT Duta Palma Group, Vici Chandra Dharmasatyadi dan Carla Faustina.

Ketiganya dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Penyidik bakal menggali keterangan ketiganya terkait kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014. Tiga pejabat PT Duta Palma Group itu akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Surya Darmadi (SUD).

Baca Juga:

Kemendikbud: Kolaborasi Kunci Kesuksesan Kegiatan Belajar Mengajar dari Rumah

"Ketiganya dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan tersangka SUD," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Junat (8/5).

Belum diketahui dengan pasti apa yang akan digali penyidik terhadap ketiga pejabat PT Duta Palma Group tersebut. Diduga, penyidik sedang mengumpulkan keterangan saksi terkait kronologi dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta dan Pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi, sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait ‎pengajuan revisi alih fungsi hitan di Provinsi Riau, tahun 2014. Selain itu, KPK juga menetapkan PT Palma Satu sebagai tersangka korporasi yang ikut terlibat dalam kasus ini.

Perkara ini bermula ketika mantan Menteri Kehutanan yang kini menjabat Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyerahkan Surat Keputusan Menteri tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan kepada Gubernur Riau periode 2014-2019, Annas Maamun.

Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Dalam surat itu, Zulhas‎ membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodir melalui Pemda. Annas pun memerintahkan SKPD untuk menelaah kawasan hutan.

Kemudian, tersangka Suheri Terta mengirimkan surat kepada Annas untuk mengakomodir perizinan lahan perkebunan milik PT Duta Palma Group‎ yang diantaranya untuk lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening, dan PT Seberida Subur di daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Annas Maamun kemudian meminta anak buahnya agar permohonan tersebut dibantu dengan membuat disposisi yang isinya memerintahkan Wagub Riau, untuk melakukan rapat bersama. Kemudian, terjadilah pertemuan antara dua tersangka dengan Gulat Medali Emas Manurung untuk membahas permintaan PT Duta Palma Group.

Selanjutnya, Surya Darmadi disinyalir menjanjikan ‎fee sebesar Rp8 miliar kepada Annas lewat Gulat Medali Emas agar lahan milik PT Duta Palma Group tidak masuk dalam kawasan hutan. Terjadilah pemberian uang Rp3 miliar dalam bentuk Dollar Singapura dari Suheri Terta kepada Annas lewat Gulat setelah adanya perubahan peta.

Diduga, PT Palma Satu merupakan perusahaan yang mengajukan permintaan kepada Annas Maamun. PT Palma Satu adalah perusahaan bagian dari Duta ‎Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro.

Baca Juga:

Imbas COVID-19, UNS Surakarta Wisuda Ratusan Mahasiswa Secara Daring

Sementara Surya Darmadi sendiri merupakan beneficial owner PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. Sedangkan, Suheri Terta adalah Komisaris PT Darmex Agro sekaligus orang kepercayaan Surya Darmadi.

Surya Darmadi dan Suheri Terta diduga bersama-sama mengurus perizinan lahan perkebunan milik PT Duta Palma Group dan PT Palma Satu sebagai korporasi yang telah memberikan uang Rp3 miliar ke Annas Maamun terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga AS Terpilih Jadi Bupati, Bawaslu Sabu Raijua: Dia Lakukan Pembohongan Publik
Indonesia
Warga AS Terpilih Jadi Bupati, Bawaslu Sabu Raijua: Dia Lakukan Pembohongan Publik

Bawaslu Sabu Raijua menilai perbuatan yang dilakukan oleh bupati terpilih kabupaten itu Orient Riwu Kore adalah pembohongan publik.

Publik Figur Ikut Acara Tak Disiplin Prokes, Sanksi Hukum Harus Ditegakkan
Indonesia
Publik Figur Ikut Acara Tak Disiplin Prokes, Sanksi Hukum Harus Ditegakkan

Pakar hukum pidana Suparji Ahmad mengatakan bahwa semestinya pelanggaran tersebut ditegakkan dengan aturan yang ada.

Tiongkok Konfirmasi 14 Kasus Baru COVID-19, Penularan Lokal Terdapat di Xinjiang
Dunia
Tiongkok Konfirmasi 14 Kasus Baru COVID-19, Penularan Lokal Terdapat di Xinjiang

Tiongkok juga melaporkan 22 pasien baru tanpa gejala (OTG) dibandingkan enam kasus pada hari sebelumnya.

Reaksi Demokrat Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19
Indonesia
Reaksi Demokrat Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19

Ibas pun berharap, agar pemberian vaksin ini benar-benar menjadi solusi bagi bangsa

Prabowo Jadi Aset Gerindra untuk Duduki Kursi RI 1
Indonesia
Prabowo Jadi Aset Gerindra untuk Duduki Kursi RI 1

Gerindra akan mengusung Prabowo menjadi calon presiden kembali pada pilpres 2024.

Polres Tangsel Ungkap Penyebab Kematian Ketua DPRD Lebak di Hotel Marilyn Serpong
Indonesia
Polres Tangsel Ungkap Penyebab Kematian Ketua DPRD Lebak di Hotel Marilyn Serpong

"Dapat disimpulkan bahwa korban meninggal akibat sakit," kata dia

KPK Lelang Satu Set Perhiasan Rp245,1 Juta
Indonesia
KPK Lelang Satu Set Perhiasan Rp245,1 Juta

Perhiasan tersebut merupakan barang rampasan dari terpidana Syahrul Rajasampurnajaya yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pentolan FPI Susul Rizieq Shihab Ditahan Karena Pelanggaran Prokes
Indonesia
Pentolan FPI Susul Rizieq Shihab Ditahan Karena Pelanggaran Prokes

Tujuh tersangka yang ditahan karena pelangaran protokol kesehatan adalah Rizieq Shihab, Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, Sobri Lubis, Idrus dan Hanif Alatas.

ASN di Wakatobi Paling Banyak Langgar Netralitas Pilkada Serentak 2020
Indonesia
ASN di Wakatobi Paling Banyak Langgar Netralitas Pilkada Serentak 2020

Kategori pelanggaran paling banyak adalah kampanye di media sosial

Menteri KP Edhy Prabowo Positif COVID-19
Indonesia
Menteri KP Edhy Prabowo Positif COVID-19

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, terkonfirmasi positif COVID-19