STRP Masih Jadi Syarat Keluar Masuk Wilayah Aglomerasi Sejumlah calon penumpang mengantre saat pemeriksaan dokumen STRP di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (13/7/2021). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah.

Merahputih.com - Seiring dengan perpanjangan PPKM level 3 dan 4, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) masih jadi syarat keluar-masuk Jakarta.

Akan tetapi dokumen tersebut tak dibutuhkan untuk perjalanan ke luar wilayah aglomerasi.

"Untuk transportasi antar kota/jarak jauh (STRP) tidak dibutuhkan. Tapi wajib untuk (perjalanan) kawasan aglomerasi," jelas Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati kepada wartawan, Senin (26/7).

Baca Juga:

Tak Bawa STRP, Sejumlah Pengendara Diputar Balik di Pos PPKM Daan Mogot

Menurut Aditia, persyaratan STRP ditetapkan dalam SE Satgas Nomor 15 untuk pembatasan aktivitas di libur Idul Adha.

Selanjutnya, Kemenhub kembali menerapkan kebijakan sesuai SE Menhub Nomor 14 hingga ada ketentuan baru. Pemberlakuan surat perjalanan ini berbeda dengan transportasi udara.

Adita mengatakan, untuk transportasi udara tetap merujuk pada Surat Edaran Menhub Nomor 45. Di mana penumpang wajib sudah divaksin dosis pertama dan bukti PCR.

"Hingga hari ini rujukan kami kembali ke SE Satgas No 14 dan untuk itu kami kembali ke SE Menhub Nomor 45 untuk transportasi udara. Di mana syarat perjalanan adalah menunjukkan dokumen vaksin setidaknya suntikan pertama dan PCR berlaku 2x24 jam," terangnya.

Adita memastikan Kemenhub akan terus melakukan penyesuaian apabila Satgas penanganan Covid-19 mengeluarkan kebijakan baru terkait pembatasan mobilitas masyarakat.

"Nanti jika sudah ada SE Satgas yang baru, tentu kami akan sesuaikan lagi, namun besar kemungkinan syarat vaksin dan PCR itu tetap sama, sudah sejalan juga dengan Instruksi Mendagri no 24," pungkasnya.

Pengguna jasa KRL Commuter antri pemeriksanaan dokumen surat tanda registrasi pekerja (STRP) di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (12/7/2021). Syarat STRP diberlakukan berdasarkan aturan Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan menerbitkan, selama pelaksanaan PPKM Darurat. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/aww.)
Pengguna jasa KRL Commuter antri pemeriksanaan dokumen surat tanda registrasi pekerja (STRP) di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (12/7/2021). Syarat STRP diberlakukan berdasarkan aturan Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan menerbitkan, selama pelaksanaan PPKM Darurat. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/aww.)

Berikut ini aturan SE Menhub Nomor 45:

Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dirubah sebagai berikut:

a. Merubah ketentuan angka 5 huruf a, butir 1) point c), sebagai berikut:

c) memenuhi persyaratan kesehatan, berupa:

(1) untuk penerbangan antar bandar udara di Pulau Jawa, penerbangan dari atau ke bandar udara di Pulau Jawa dan penerbangan dari atau ke bandar udara di Pulau Bali, wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan;

(2) untuk penerbangan dari atau ke bandar udara selain sebagaimana disebutkan pada butir (1), wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RTPCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan;

(3) khusus selama masa libur hari raya Idul Adha 1442 Hijriah pada tanggal 19 Juli sampai dengan 25 Juli 2021, perjalanan Orang/Penumpang termasuk Pelaku perjalanan orang/penumpang di bawah 18 tahun dibatasi untuk sementara dan hanya dikecualikan bagi:

(a) pelaku perjalanan Orang/Penumpang dengan keperluan aktivitas bekerja di sektor esensial dan kritikal;

(b) pelaku perjalanan Orang/Penumpang dengan keperluan mendesak, yaitu: pasien dengan kondisi sakit keras, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu)orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang, dan pengantar jenazah non COVID-19 dengan jumlah maksimal 5 (lima) orang;

Baca Juga:

Wagub Ingatkan Warga Keluar Masuk Jakarta Wajib Punya STRP

(4) pelaku perjalanan Orang/Penumpang dengan keperluan aktivitas bekerja di sektor esensial dan kritikal sebagaimana dimaksud butir (3) huruf (a), selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada butir (1) atau (2), wajib menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau Surat Keterangan Lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat atau Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Instansi setingkat Eselon II; dan

(5) pelaku perjalanan Orang/Penumpang dengan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud butir (3) huruf (b), selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada butir (1) atau (2), wajib menunjukkan surat keterangan perjalanan antara lain surat rujukan dari Rumah Sakit, surat pengantar dari perangkat daerah setempat, Surat Keterangan Kematian atau surat keterangan lainnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Astrazeneca, Pfizer, dan Moderna Berafiliasi dengan Bluetooth kecuali Sinovac
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Astrazeneca, Pfizer, dan Moderna Berafiliasi dengan Bluetooth kecuali Sinovac

Beredar informasi dari akun Twitter @laksmanaspy berupa narasi disertai sebuah video dengan klaim bahwa vaksin Astrazeneca, Pfizer, dan Moderna berafiliasi dengan bluetooth dengan jaringan 5G kecuali Sinovac.

Wapres Nyalakan Listrik Bagi Warga Miskin Ekstrem di NTT
Indonesia
Wapres Nyalakan Listrik Bagi Warga Miskin Ekstrem di NTT

Angka kemiskinan di NTT telah mencapai 20 persen dari jumlah total masyarakat NTT yang mencapai lima jutaan. khusus untuk lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang menjadi prioritas di tahun 2021 ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 212.672 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 89.410 RT.

Demi Daya Saing Produk Dalam Negeri, Tito Keluarkan SE Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa
Indonesia
Demi Daya Saing Produk Dalam Negeri, Tito Keluarkan SE Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa

dikeluarkannya Surat Edaran bersama Kepala LKPP itu diharapkan dalam pengadaan barang dan jasa, terutama pada saat perencanaan dan eksekusi kian transparan.

Wagub Riza Minta Pendatang Pastikan Pekerjaan di Jakarta
Indonesia
Wagub Riza Minta Pendatang Pastikan Pekerjaan di Jakarta

Riza berharap, tidak semua orang dari daerah atau kampung harus mengadu keberuntungan di Jakarta.

Polda Metro Usut Dugaan Penipuan Berkedok Perekrutan Satpol PP DKI
Indonesia
Polda Metro Usut Dugaan Penipuan Berkedok Perekrutan Satpol PP DKI

Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap aparat Satpol PP DKI gadungan.

Pemerintah Diminta Selidiki Dugaan Mafia Kesehatan di Balik Mahalnya Harga Tes PCR
Indonesia
Pemerintah Diminta Selidiki Dugaan Mafia Kesehatan di Balik Mahalnya Harga Tes PCR

Pemerintah diminta menyelidiki penyebab mahalnya harga tes PCR di dalam negeri. Pasalnya, harga tes PCR di Indonesia mencapai Rp 1 juta rupiah sekali tes.

Reaksi Yusril Gugatan 'Judicial Review' AD/ART Demokrat AHY Tak Diterima MA
Indonesia
Reaksi Yusril Gugatan 'Judicial Review' AD/ART Demokrat AHY Tak Diterima MA

Ketika UU mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada AD/ART partai, maka apa status AD/ART

Satgas COVID-19 Minta Rumah Sakit Waspada Jelang Libur Nataru
Indonesia
Satgas COVID-19 Minta Rumah Sakit Waspada Jelang Libur Nataru

Bahkan syarat pelaku perjalanan pun begitu beragam di berbagai negara, terkait kewajiban tes maupun durasi lama karantina

Puluhan Calon Penumpang KRL Terpapar COVID-19
Indonesia
Puluhan Calon Penumpang KRL Terpapar COVID-19

Pelacakan terhadap warga positif COVID-19 terus dilakukan. Salah satunya di stasiun Kereta Rel Listrik (KRL).

Kemendag Pantau E-Commerce Yang Tidak Tampilkan Produk UMKM
Indonesia
Kemendag Pantau E-Commerce Yang Tidak Tampilkan Produk UMKM

Kemendag juga akan melihat sejauh mana e-commerce akan memberikan dukungan kepada produk-produk nasional.